Menurun, Prevalensi Stunting di Makassar 22,9 Persen di 2025

17 Des 2025, 11:03 WIB

Ilustrasi pencegahan stunting. (IDN Times/Riyanto)

Makassar, IDN Times – Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui kerja lintas sektor yang terencana dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, saat membuka Rapat Koordinasi Stunting Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (16/12/2025).

Aliyah yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Makassar menyebut, percepatan penurunan stunting menjadi bagian strategis dalam mewujudkan visi nasional Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

“Indonesia Emas membutuhkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Karena itu, penanganan stunting harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Aliyah.

1. Targetkan prevalensi turun jadi 15,5 persen pada 2030

Balai Kota Makassar. (IDN Times/Ashrawi Muin)

Aliyah menjelaskan, Pemkot Makassar telah menetapkan target penurunan stunting dalam dokumen RPJMD 2025–2029. Prevalensi stunting ditargetkan turun dari 18,8 persen menjadi 16,2 persen pada 2029, dan kembali ditekan hingga 15,5 persen pada 2030.

Adapun capaian prevalensi stunting Kota Makassar tercatat sebesar 18,4 persen pada 2022. Angka tersebut sempat meningkat menjadi 25,6 persen, sebelum akhirnya berhasil ditekan menjadi 22,9 persen pada 2025.

Menurut Aliyah, capaian tersebut harus terus diperbaiki melalui penguatan intervensi yang tepat sasaran hingga ke tingkat paling bawah.

2. Aliyah tekankan aksi nyata, bukan sekadar seremonial

Petugas Posyandu desa ukur, timbang balita. IDN Times/Riyanto.

Aliyah menegaskan, penanganan stunting tidak cukup hanya melalui rapat koordinasi dan kegiatan seremonial. Ia mendorong seluruh perangkat daerah hingga aparat wilayah untuk melakukan aksi nyata di lapangan.

“Peran camat, lurah, hingga RT dan RW sangat menentukan keberhasilan percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa penanganan stunting merupakan tanggung jawab pemerintah dan tidak boleh dibebankan kepada masyarakat melalui mekanisme donasi. Pemerintah, kata dia, harus hadir secara optimal dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar, Dahyal, menyampaikan bahwa kehadiran camat dan lurah dalam rapat koordinasi ini sangat strategis karena mereka merupakan garda terdepan pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Bappeda, lanjut Dahyal, akan melakukan pemantauan dan pelaporan bulanan atau monthly report terhadap pelaksanaan program prioritas, termasuk percepatan penurunan stunting.

3. Kecamatan dan kelurahan terbaik terima penghargaan

Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham memberikan penghargaan Pemerintah Kota kepada kecamatan dan kelurahan yang dianggap berhasil dalam program penanganan stunting. (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Makassar juga menyerahkan penghargaan kepada kecamatan dan kelurahan terbaik dalam pencegahan, percepatan, dan penurunan stunting.

Penghargaan diberikan kepada Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tamalanrea, serta Kelurahan Lae-Lae, Kelurahan Buntusu, dan Kelurahan Pannampu.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nursaidah Sirajuddin, Kepala Bappeda Kota Makassar Dahyal, tim ahli Pemerintah Kota Makassar, serta para camat dan lurah se-Kota Makassar.