Kunjungi Embarkasi Makassar, Komisi IX DPR Usul Penambahan Nakes

Usai peninjauan, rombongan diterima secara resmi di Aula Wisma Safa Asrama Haji Makassar oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulsel Ali Yafid, selaku Ketua PPIH Embarkasi Makassar. Pertemuan ini menjadi forum diskusi dengan berbagai stakeholder kesehatan yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Hadir Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalusia, Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Makassar, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Makassar, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX dan Wakil Wali Kota Makassar.

Komisi IX mengapresiasi capaian Embarkasi Makassar sebagai embarkasi terbaik di Indonesia tahun 2024. Namun mereka mendorong agar terus dilakukan pembenahan sehingga layanan terhadap jemaah lebih maksimal lagi. Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah fasilitas poliklinik yang menurut Komisi IX membutuhkan pembenahan lebih lanjut sehingga jemaah haji tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit.

"Fasilitas klinik sudak OK, tapi kalau melihat tadi kondisi klinik, saya kira ini tidak seimbang. Saya kira seharusnya bisa diintervensi oleh Kementerian Kesehatan. Perlu didorong oleh pimpinan Komisi IX terkait pembangunannya," ujar Ahmad Safei anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP.

Tahun 2025, ungkap Ahmad Safei, ada program Presiden Probowo membangun beberapa rumah sakit di sejumlah tempat di Indonesia. "Pak Kadis sampaikan ke Pak Gubernur bersurat ke Kemenkes, mudah-mudahan diantara beberapa rumah sakit yang akan dibangun itu satu di Embarkasi makassar," ujarnya.

Hal lain yang menjadi catatan anggota Komisi IX DPR RI adalah optimalisasi tugas pokok dan fungsi Tenaga Kesehatan Haji (TKH) dan Petugas Haji Daerah (PHD) yang mendampingi jemaah. Catatan untuk dijadikan bahan evaluasi ini disampaikan oleh Indah Kurnia dari Fraksi PDIP dan Ashabul Kahfi dari Fraksi PAN, serta Tubagus Haerul Jaman dari Fraksi Golkar.

Indah Kurnia berharap PHD bisa berperan menjadi petugas atau pengawas kesehatan.  "57 orang petugas haji daerah ini kan bisa menjadi petugas yang mengawasi kesehatan," bebernya.

Hal senada disampaikan Tubagus Haerul yang berharap dilakukan penambahan tenaga kesehatan (nakes) agar jemaah dapat terlayani secara maksimal. "Tahun 2002 saja satu kloter itu satu dokter dua nakes. Sekarang hanya satu dokter satu nakes, sehingga ini menjadi masukan bagi kami karena posisi nakes ini sangat strategis apalagi persentase lansia cenderung semakin meningkat dengan antrian yang cukup panjang," ucapnya.

Sementara itu, Ashabul Kahfi justru mengusulkan agar PHD ini dihapus dan digantikan oleh tenaga kesehatan. "Sebaiknya dihapus saja, karena sulit diharap bisa menjalankan tugas dengan baik apalagi mereka adalah pejabat daerah. Eselon dua dan tiga. Justru mereka yang ingin dilayani," tegas mantan ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Forum diskusi ditutup dengan tanggapan Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, Lucia Rizka Andalusia. Ia mengatakan akan menampung seluruh masukan dari anggota Komisi IX sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji.

"Kami juga mengimbau agar rumah sakit rujukan, yaitu RS Wahidin dan Tajuddin Halid standby terus untuk menerima jemaah yang mendapatkan masalah kesehatan," katanya.