Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Bahtiar Kalah Praperadilan, Kasus Dugaan Korupsi Nanas Rp60 Miliar Lanjut

Kota Makassar
3 min read
Bahtiar Kalah Praperadilan, Kasus Dugaan Korupsi Nanas Rp60 Miliar Lanjut
Eks Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, tersangka dugaan korupsi pengadaan bibit nanas saat tiba di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Kamis (7/5/2026). IDN Times/Darsil Yahya
  • PN Makassar menolak seluruh praperadilan Bahtiar Baharuddin, sehingga mantan Pj Gubernur Sulsel itu tetap menjadi tersangka dugaan korupsi pengadaan bibit nanas Rp60 miliar.

  • Hakim menyatakan penetapan tersangka oleh Kejati Sulsel sah karena didukung minimal dua alat bukti baru; praperadilan hanya menguji aspek formal, bukan keterlibatan pelaku.

  • Kejati Sulsel akan melanjutkan penyidikan dan merampungkan berkas perkara pengadaan bibit nanas 2024 untuk dilimpahkan ke penuntutan di Pengadilan Tipikor Makassar.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Makassar, IDN Times - Mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, tetap berstatus tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar. Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Bahtiar, Senin (9/11/2026).

Hakim tunggal PN Makassar, Arwana, menyatakan penetapan kembali Bahtiar sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) telah memenuhi ketentuan hukum. Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks.

Dengan ditolaknya permohonan tersebut, proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Sulsel tahun anggaran 2024 tetap berlanjut.

  1. 1. Hakim tegaskan praperadilan bukan untuk menguji keterlibatan tersangka

    (Ilustrasi hakim) IDN Times/Sukma Shakti
    (Ilustrasi hakim) IDN Times/Sukma Shakti

    Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan hanya mencakup aspek formal tindakan penyidik. Praperadilan tidak berwenang menguji substansi perkara pidana yang sedang ditangani.

    Pertimbangan tersebut mengacu pada ketentuan KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2015, serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016.

    Karena itu, keberatan Bahtiar yang menyatakan tidak memiliki tanggung jawab maupun keterlibatan dalam pengadaan bibit nanas tidak menjadi materi pemeriksaan praperadilan.

    Hakim menilai persoalan mengenai keterlibatan seseorang dalam tindak pidana korupsi harus dibuktikan melalui persidangan pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

  2. 2. Kejati Sulsel dinilai memiliki dua alat bukti baru

    Kantor Kejati Sulsel. IDN Times/Darsil Yahya
    (Kantor Kejati Sulsel). IDN Times/Darsil Yahya

    Hakim juga menolak keberatan Bahtiar mengenai keabsahan alat bukti yang digunakan penyidik untuk menetapkannya kembali sebagai tersangka. Pemohon dinilai tidak mampu menjelaskan secara spesifik alat bukti mana yang diperoleh secara tidak sah.

    Sementara itu, penilaian mengenai kekuatan atau bobot alat bukti merupakan bagian dari pemeriksaan perkara pokok. Keterangan saksi yang pernah diperiksa sebelumnya juga masih dapat digunakan sepanjang terdapat substansi keterangan baru.

    "Termohon telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti baru yang sah dan berbeda sebelum menetapkan kembali Pemohon sebagai tersangka," demikian salah satu pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut.

    Hakim turut menilai keberatan Bahtiar mengenai tidak dicantumkannya rincian hak tersangka secara tertulis dalam surat penetapan tersangka tidak cukup menjadi alasan untuk membatalkan status hukumnya.

    Sebab, berdasarkan fakta persidangan, penyidik telah menyampaikan hak-hak tersebut secara langsung kepada Bahtiar saat menjalani pemeriksaan.

  3. 3. Kejati Sulsel Segera Rampungkan Berkas Perkara Bahtiar

    Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Soetarmi. Dahrul Amri/IDN Times Sulsel
    Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Soetarmi. Dahrul Amri/IDN Times Sulsel

    Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menyambut positif putusan PN Makassar tersebut. Menurutnya, putusan itu menegaskan bahwa proses penyidikan hingga penetapan kembali Bahtiar sebagai tersangka telah dilakukan sesuai ketentuan hukum.

    "Putusan penolakan permohonan praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap Saudara BB oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah," kata Soetarmi di Makassar, Senin (9/11/2026).

    Dia juga mengapresiasi tim jaksa yang mewakili Kejati Sulsel selama proses praperadilan. Tim tersebut dinilai mampu mempertahankan argumentasi hukum dalam menghadapi seluruh keberatan yang diajukan Bahtiar.

    Setelah putusan praperadilan dibacakan, penyidik bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel akan melanjutkan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas.

    "Pasca-putusan praperadilan ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok atas nama Tersangka BB agar dapat secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna menguji materi pokok perkaranya," ucap Soetarmi.

Related Articles

See More