Kelompok Rentan Masih Hadapi Beragam Tantangan Pembangunan di Sulsel

11 Apr 2026, 11:06 WIB

Ashrawi Muin

Kelompok Rentan Masih Hadapi Beragam Tantangan Pembangunan di Sulsel

ilustrasi perundungan (IDN Times/Novaya)

Intinya Sih

Gini Kak

Kelompok rentan di Sulsel seperti penyandang disabilitas dan eks penderita kusta masih kesulitan mengakses layanan publik, alat bantu mobilitas, serta pendidikan inklusif tanpa diskriminasi.
Perempuan dan anak menghadapi tantangan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, serta dampak ekonomi seperti pengangguran dan PHK yang menuntut peningkatan kapasitas kewirausahaan.
Kemiskinan dan pengangguran tetap jadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, sementara pelibatan kelompok rentan dalam musrenbang tematik terus diperkuat agar pembangunan lebih inklusif.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Di Sulawesi Selatan, banyak orang masih susah ikut dalam pembangunan. Ada orang difabel dan bekas sakit kusta yang butuh alat bantu dan sekolah yang adil. Perempuan dan anak juga masih sering kena kekerasan. Banyak orang miskin dan belum punya kerja. Pak Erlan bilang semua orang harus diajak supaya hidupnya lebih baik bersama.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Kelompok rentan di Sulawesi Selatan masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan daerah. Akses terhadap layanan dasar, peluang ekonomi, hingga perlindungan sosial belum sepenuhnya merata.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Sulsel, Erlan Triska, mengungkapkan hal tersebut. Penyandang difabel dan eks penderita kusta menjadi kelompok yang masih membutuhkan perhatian.

"Yang pertama penyandang difabel dan eks kusta, kebutuhan mendesak terhadap aksesibilitas layanan publik, alat-alat mobilitas fisik, kemandirian ekonomi, serta pemenuhan hak pendidikan yang inklusif tanpa diskriminasi," kata Erlan, Sabtu (11/4/2026).

1. Perlindungan perempuan dan anak masih jadi sorotan

Ilustrasi kekerasan perempuan dan anak (IDN Times)

Selain itu, isu perlindungan perempuan dan anak juga masih menjadi sorotan. Kasus kekerasan dan eksploitasi masih terjadi, termasuk fenomena anak jalanan dan perkawinan usia anak.

"Yang kedua, perempuan dan anak, isu perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi termasuk anak jalanan, pencegahan perkawinan industri anak, stunting dan literasi digital," lanjut Erlan.

Perempuan dalam kondisi rentan ekonomi juga menghadapi tantangan tersendiri. Kelompok ini mencakup pencari kerja atau yang terdampak pemutusan hubungan kerja.

"Selain itu, peningkatan kapasitas ekonomi atau kewirausahaan bagi perempuan yang berstatus pencari kerja atau terdampak PHK juga menjadi isu utama," katanya.

2. Kemiskinan dan pengangguran masih jadi pekerjaan rumah

Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Di sisi lain, kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi pekerjaan rumah dalam pembangunan daerah. Meski menunjukkan tren penurunan, angkanya masih perlu ditekan.

"Yang ketiga kemiskinan, pengangguran dan akses kesehatan. Sesuai data tahun 2025, kemiskinan di Sulsel masih berada pada posisi angka 7,60 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 masih berada pada angka 4,21 persen," jelas Erlan.

Erlan menegaskan kelompok rentan harus ditempatkan sebagai bagian utama dalam perencanaan pembangunan. Kelompok ini, mencakup perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta lansia, tidak sekadar pelengkap dalam tata kelola pemerintahan daerah.

"Hal tersebut adalah pilar utama bagi kita semua untuk merancang pembangunan yang berkeadilan inklusif dan tepat sasaran," tegasnya.

3. Pelibatan kelompok rentan didorong lewat musrenbang tematik

Ilustrasi kemiskinan (Foto: IDN Times)

Upaya pelibatan kelompok rentan terus didorong melalui musyawarah perencanaan pembangunan tematik. Namun, pelaksanaan partisipasi yang bermakna masih membutuhkan standar yang jelas serta dukungan regulasi.

Erlan juga menyebut pihaknya terus berupaya memastikan keterlibatan kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan tematik.

"Kami menyadari pelibatan yang bermakna membutuhkan komitmen dan standar pelaksanaan yang kuat," katanya.