Jadi PAW DPRD Makassar, Apiaty Amin Syam Fokus Kesejahteraan Warga
- Apiaty Amin Syam fokus perjuangkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri dan peluang kerja
- Ia juga soroti kondisi kesehatan dan pendidikan di Makassar serta perannya dalam program peningkatan pendapatan dan perlindungan sosial
- Apiyati tegaskan pentingnya DPRD dalam mengawasi dan menetapkan anggaran untuk menjalankan kebijakan eksekutif secara efektif
Makassar, IDN Times - Apiaty Amin Syam resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kota Makassar melalui mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Apiaty menggantikan almarhum Ruslan Mahmud dari Fraksi Partai Golkar.
Pelantikan digelar dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Senin (30/6/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Makassar Supratman, didampingi Wakil Ketua Andi Suharmika, dan dihadiri unsur Forkopimda, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta jajaran OPD.
1. Bakal perjuangkan kesejahteraan masyarakat
Setelah resmi mengucapkan sumpah jabatan, Apiaty menyampaikan sejumlah fokus kerja yang akan diutamakan selama menduduki kursi dewan. Dia menegaskan akan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
Apiaty menyoroti persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri yang masih menjadi keluhan warga. Dia juga menyebut perlunya membuka peluang kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus memberi perhatian pada masalah sosial yang masih banyak ditemui saat ini.
"Kalau kita sebagai wakil rakyat, tentu kan tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu terkait banyak sekali," kata Apiaty.
2. Soroti kesehatan dan pendidikan
Apiaty menilai kondisi kesehatan dan pendidikan di Makassar masih belum sesuai harapan masyarakat. Menurutnya, peran anggota DPRD harus dirasakan langsung warga melalui program yang mendorong peningkatan pendapatan dan perlindungan sosial.
"Tentu saya harus memberi perhatian kepada mereka tapi dengan jalur ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Mudah-mudahan setelah saya duduk di sini, saya tingkatkan peran saya memberikan perhatian kepada masyarakat," kata Apiyati.
3. Tegaskan DPRD harus kawal kebijakan eksekutif secara efektif
Apiyati juga menekankan soal kerja sama DPRD dengan pemerintah kota agar kebijakan eksekutif berjalan lebih efektif. Menurutnya, DPRD tidak hanya membuat peraturan, tetapi juga mengawasi dan menetapkan anggaran.
"Itu saja karena kami ini sebagai anggota DPR yang tugasnya menyusun dan mengesahkan tentang peraturan daerah tentang hal-hal yang berkaitan," katanya.
