DPRD Minta Rencana Renovasi Stadion Mattoanging Ditinjau Ulang

26 Nov 2019, 16:01 WIB

Sahrul Ramadan/IDN Times

Makassar, IDN Times - Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan meminta renovasi Stadion Mattoanging Makassar ditinjau ulang. Dinas Pemuda dan Olahraga mengusulkan renovasi dengan anggaran Rp200 miliar lebih pada Rancangan APBD tahun 2020.

Legislator Fraksi Gerindra Andi Mangunsidi menyebut renovasi stadion yang jadi kandang klub PSM Makassar itu bukan prioritas. Item itu tidak tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) maupun kebijakan anggaran umum - prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS).

"Untuk pembangunan stadion, karena tidak jadi prioritas gubernur, perlu ditinjau ulang. Yang jadi prioritas adalah pengembangan pemuda," kata Mangunsidi saat rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran (RKA) di Komisi E DPRD Sulsel, di Makassar, Selasa (26/11).

1. Stadion Mattoanging dianggap masih jadi sengketa

Rapat Komisi E DPRD Sulsel. IDN Times/Aan Pranata

Menurut Mangunsidi, renovasi Stadion Mattoanging tak hanya di luar prioritas. Rencana itu juga dianggap rentan bermasalah. Sebab sampai saat ini kepemilikan atau pengelolaan stadion masih jadi sengketa antara Pemprov dengan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS).

Hal itu diamini legislator Fraksi PAN Irfan AB. Dia menganggap rencana renovasi sangat naif. Apalagi di saat bersamaan, YOSS tengah mengajukan gugatam soal sarana tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Ini harus kita pending, dan diserahkan ke Banggar (Badan Anggaran) untuk dibicarakan. Karena hal ini sangat krusial untuk diputuskan di tingkar komisi," kata Irfan.

2. Dispora tegaskan sarana Stadion Mattoanging milik Pemprov Sulsel

Kadispora Sulsel Andi Arwin Aziz (tengah). IDN Times/Aan Pranata

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel Andi Arwin Aziz setuju rencana renovasi Stadion Mattoangin ditunda, dan akan dibahas lebih lanjut di Banggar DPRS. Namun dia memastikan program itu sebagai prioritas, sesuai arahan Gubernur Nurdin Abdullah.

Kadispora menyatakan pihaknya sudah dalam posisi siap untuk pelaksanaan renovasi. Juga siap menjalankan upaya percepatan jika renovasi ingin dijalankan lebih dini.

Soal sengketa, Arwin menyatakan hal itu hanya menyangkut status pengelolaan. Sebab baru-baru ini Pemprov memutuskan mengambil alih dari tangan YOSS. Sedangkan sarana dan prasarana sudah jelas aset milik Pemprov, yang dibuktikan dengan dasar hukum jelas.

"Mungkin ada muncul pembelaan, silakan. Kami persiapkan bukti-buktinya. Biro aset juga memperjelasnya, sehingga TAPD mengalokasikan dana besar. Dengan pertimbangan, ini sudah jadi aset," kata Arwin.

3. Usulan belanja Dispora naik drastis

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Pada rapat pembahasan di Komisi E, Kadispora membeberkan rencana kerja dan anggaran (RKA) instansinya untuk RAPBD 2020. Dinas mengusulkan anggaran belanja Rp216 miliar lebih.

Arwin menyebutkan, rancangan terdiri dari Rp13 miliar anggaran belanja tidak langsung. Sisanya Rp200 miliar lebih untuk belanja langsung, termasuk biaya renovasi stadion.

Ketua Komisi E Rusdin Tabi menyoroti usulan belanja yang naik drastis dari usulan atau pagu. Saat itu Dispora hanya mengusulkan belanja Rp6 miliar.

"Penambahannya cukup signifikan. Kita akan bahas di tingkat lebih tinggi lagi, tapi sebelum tanggal 30 sudah ada kesimpulannya," ucap Rusdin.