DPRD Makassar Cari Kantor Sementara setelah Gedung Terbakar

02 Sep 2025, 14:44 WIB

Ketua DPRD Makassar, Supratman, dalam rapat paripurna terkait pemaparan RPJMD 2025-2029 saat rapat paripurna DPRD Makassar, Rabu (11/6/2025). (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Intinya sih...

Gedung DPRD Kota Makassar terbakar saat aksi massa, namun aktivitas kedewanan tetap berlangsung secara virtual melalui Zoom.
Pemkot akan prioritaskan rekonstruksi gedung DPRD dan mencari lokasi sementara, dengan usulan penggunaan Gedung PKK yang baru diresmikan.
Sekretariat DPRD sedang membahas pemindahan lokasi kerja dan penyesuaian agenda kedewanan agar fungsi DPRD tetap dapat berjalan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Gedung DPRD Kota Makassar di Jalan Andi Pangeran Pettarani hangus dilalap api saat aksi massa tanpa identitas ricuh, Jumat (29/8/2025) malam. Meski begitu, aktivitas kedewanan tetap berlangsung tanpa hambatan. Sebagian rapat dilaksanakan secara virtual melalui Zoom.

Ketua DPRD Makassar, Supratman, mengatakan pihaknya sedang mencari lokasi sementara untuk menjalankan aktivitas kedewanan. Langkah ini penting agar pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 tetap berjalan sesuai jadwal.

Meski kantor utama tidak dapat difungsikan, dia menegaskan tugas konstitusional dewan tetap berjalan. Dia juga menekankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat harus terus berlangsung meski gedung DPRD terbakar.

"Sementara ini kita mencari gedung, tapi untuk lebih cepatnya kita akan pinjam Balai Kota dulu. Ini sifatnya darurat, termasuk untuk pembahasan anggaran perubahan, karena itu menjadi dasar kebijakan-kebijakan kita ke depan," kata Supratman, Selasa (2/9/2025).

1. Keputusan final diserahkan ke Pemkot

Wakil Ketua DPRD Makassar, Anwar Faruq. IDN Times/Ashrawi Muin

Wakil Ketua DPRD, Anwar Faruq justru mengusulkan Gedung PKK yang baru diresmikan sebagai alternatif kantor sementara. Menurutnya, pemanfaatan gedung milik pemerintah lebih efisien dibanding menyewa hotel.

"Bisa jadi kita gunakan gedung PKK yang baru diresmikan itu sebagai alternatif. Kalau pakai hotel bisa disoroti lagi sama masyarakat karena pemborosan. Jadi kita usulkan pakai kantor yang ada saja," jelas Anwar.

Meski begitu, dia menegaskan usulan penggunaan Gedung PKK sebagai kantor sementara masih bersifat pribadi. Keputusan resmi mengenai lokasi sementara akan diserahkan kepada pemerintah kota untuk menentukan tempat yang paling ideal.

"Belum ada dibicarakan. Kita serahkan ke pemerintah kota di mana tempat yang ideal yang disediakan," katanya.

2. Wali Kota Makassar akan prioritaskan rekonstruksi gedung DPRD

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin diwawancarai usai menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 senilai Rp5,1 triliun di Gedung DPRD, Jumat (22/8/2025). (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan pembahasan APBD-P terus berlangsung meski gedung DPRD terbakar. Dia menekankan koordinasi dengan legislatif tetap berjalan agar agenda strategis pemerintahan tidak terganggu.

"Kami tidak melalaikan tugas dan tanggung jawab. Ini sifatnya sangat mandatori sehingga akan tetap dijalankan," kata Munafri.

Dia menyebut rekonstruksi gedung DPRD menjadi prioritas dalam belanja daerah. Pembangunan kembali gedung kemungkinan akan menggunakan skema pergeseran anggaran, termasuk memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT).

"Secepatnya harus dilakukan. Ini mandatory sifatnya, jadi pasti akan kita laksanakan. Karena kejadian ini tiba-tiba, tentu akan ada pergeseran anggaran di dalamnya," kata Munafri.

3. Pemindahan lokasi kerja masih dibahas

Sisa kendaraan hangus pasca kebakaran Gedung DPRD Makassar, Sabtu (30/8/2025) pagi. (IDN Times/Asrhawi Muin)

Sekretariat DPRD Kota Makassar menyampaikan permohonan maaf dan belasungkawa atas peristiwa tragis tersebut. Insiden itu menewaskan 3 orang, sejumlah orang terluka serta menimbulkan kerusakan parah pada fasilitas kantor hingga beberapa bagian tidak dapat difungsikan.

Plt Sekretaris DPRD Makassar, Rachmat Mappatoba, menyatakan pihaknya terus mendata kerugian material. Sebagai langkah darurat, Sekretariat DPRD berkoordinasi dengan pimpinan dewan dan pemerintah daerah untuk menjaga kelanjutan tugas kelembagaan.

"Alternatif sementara, termasuk pemindahan lokasi kerja dan penyesuaian agenda kedewanan, sedang dibahas agar fungsi DPRD tetap dapat berjalan, khususnya dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan legislatif dan pelayanan publik," katanya.

Sekretariat DPRD juga mengimbau masyarakat tetap tenang, menjaga ketertiban, dan tidak terprovokasi oleh isu yang dapat memperkeruh suasana. Mereka menegaskan tetap bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan pelayanan publik tidak terhenti meski menghadapi tantangan besar.

"Kami berharap doa, dukungan, dan kerja sama seluruh pihak agar Sekretariat DPRD Kota Makassar dapat segera pulih dan kembali melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan rakyat," kata Rachmat.