Kala Warga Miskin di Makassar Keluhkan SPMB 2025 ke Aliyah Mustika

02 Jul 2025, 18:44 WIB

Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, saat berdialog membahas akses PPDB bagi warga prasejahtera dengan perwakilan Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM) di Balai Kota Makassar, Rabu (2/7/2025). (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Intinya sih...

Aliyah janji pemerintah jadi penghubung akses pendidikan warga miskinMenanggapi keluhan tersebut, Aliyah mengatakan pemerintah tetap hadir mendampingi warga agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan bersekolah. Sistem SPMB saat ini sepenuhnya menggunakan aplikasi digital.
Aliyah tegaskan semua anak harus dapat akses pendidikanAliyah pun menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disuarakan KPRM. Pemerintah Kota Makassar, kata dia, tetap berupaya memastikan setiap anak mendapat akses pendidikan tanpa terkecuali.
Siswa kurang mampu bisa daftar lewat jalur afirmasiKepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menjel

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mendengar langsung keluhan warga miskin terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025. Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM) menyampaikan keresahan tersebut dalam audiensi di Balai Kota Makassar, Rabu (2/7/2025).

KPRM menyoroti jalur domisili dan afirmasi di tingkat PAUD, SD, hingga SMP yang dinilai masih menyulitkan sebagian keluarga miskin. Keterbatasan informasi serta akses teknologi disebut menjadi penghalang utama. Tak sedikit keluarga miskin merasa kebingungan karena kurangnya informasi dan keterbatasan akses teknologi.

Pertemuan ini dihadiri pula oleh Fathur Rahim selaku Kepala Badan Kesbangpol, Achi Soleman dari Dinas Pendidikan, I Nyoman Aria Purnabhawa dari Dinas Sosial, serta perwakilan KPRM Nurlina, Ramlah, Dg Caya, Dg Nurung, Yusrina, Hasma, dan Syachria.

Audiensi berlangsung terbuka dengan diskusi antara KPRM dan Pemerintah Kota Makassar. KPRM berharap hasil pertemuan ini segera diikuti kebijakan yang mempermudah warga prasejahtera.

1. Aliyah janji pemerintah jadi penghubung akses pendidikan warga miskin

Ilustrasi pendidikan. Senin (27/1/2025). Desain (IDN Times/Aditya Pratama)

Menanggapi keluhan tersebut, Aliyah mengatakan pemerintah tetap hadir mendampingi warga agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan bersekolah. Sistem SPMB saat ini sepenuhnya menggunakan aplikasi digital.

Meski demikian, pemerintah tetap mendorong pendampingan teknis di lapangan. Dia menegaskan pemerintah harus jadi penghubung dengan masyarakat.

Dia menyadari bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses sistem. Dengan demikian, pendekatan sosialisasi dan pendampingan harus diperkuat.

"Kami tidak hanya mengandalkan sistem tapi juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Pemerintah harus menjadi jembatan, bukan sekadar regulator,” kata Aliyah di hadapan perwakilan KPRM.

2. Aliyah tegaskan semua anak harus dapat akses pendidikan

(Ilustrasi pendidikan) IDN Times/Sukma Shakti

Aliyah pun menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disuarakan KPRM. Pemerintah Kota Makassar, kata dia, tetap berupaya memastikan setiap anak mendapat akses pendidikan tanpa terkecuali.

"Masalah pendidikan, khususnya bagi keluarga kurang mampu, menjadi perhatian utama kami. Pemerintah akan terus hadir, mengawal, dan mencari solusi atas setiap hambatan yang dihadapi warga,” kata Aliyah.

3. Siswa kurang mampu bisa daftar lewat jalur afirmasi

Ilustrasi pendidikan (IDN Times/Arief Rahmat)

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menjelaskan alur pendaftaran PPDB dimulai dari jalur domisili, lalu afirmasi, dan jalur mutasi. Dia mengingatkan warga agar tidak hanya memilih satu sekolah demi pemerataan siswa di setiap zona.

"Jalur afirmasi memberikan kuota khusus bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyandang disabilitas yang terdata dalam TKS. Untuk tingkat SD, kuotanya mencapai 28 anak per kelas," katanya.

Selain itu, pemerintah juga mengoperasikan 30 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Makassar. SKB menyediakan fasilitas belajar bagi anak putus sekolah atau yang melewati usia pendidikan formal, lengkap dengan pelatihan menjahit, seni, hingga olahraga.

Dinas Sosial Kota Makassa juga mencatat kuota afirmasi untuk jenjang SMP mencapai 150 siswa yang terdata di sistem TKS (Terpadu Kesejahteraan Sosial).