100 Hari Munafri-Aliyah di Makassar, Program Unggulan Masih Disiapkan
- Wali Kota Makassar dan Wakilnya genap 100 hari jabatan, persiapan peluncuran 7 program unggulan Sapta MULIA
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar masuk tahap akhir, disusun sesuai visi-misi kepala daerah dan program prioritas nasional
- Program Bebas Sampah Gratis hampir rampung, Program Seragam Sekolah Gratis sudah memasuki tahap pengadaan, dan pembangunan Makassar Creative Hub tengah berlangsung
Makasssar, IDN Times - Masa jabatan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham genap 100 hari. Pemerintah Kota (pemkot) Makasssar masih mempersiapkan peluncuran tujuh program unggulan yang terangkum dalam Sapta MULIA (Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan).
Sejumlah program telah memasuki tahap pelaksanaan, sementara lainnya masih dalam proses finalisasi regulasi dan penguatan struktur pelaksana.
Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda mengatakan fase 100 hari bukan ditujukan untuk menuntaskan seluruh program, melainkan memastikan arah kebijakan telah berjalan sesuai rencana.
"Sebenarnya, 100 hari ini bukan untuk menyelesaikan semua program, tetapi untuk memastikan arah kebijakan sudah sesuai dengan jalur yang direncanakan," kata Zulkifly, Minggu (1/6/2025).
1. Pemkot Makassar selesaikan RPJMD
Pemkot Makassar saat ini menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi acuan pembangunan lima tahun ke depan. Dokumen itu telah masuk tahap akhir dan tengah direview oleh Inspektorat sebelum diajukan ke DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda.
"Karena sebagian besar program prioritas membutuhkan regulasi baru, perubahan struktur organisasi, dan dukungan dari dokumen RPJMD," kata Zulkifly.
Zulkifly menegaskan RPJMD Kota Makassar disusun dengan merujuk pada visi-misi kepala daerah dan program prioritas nasional. Dokumen ini juga diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.
"Salah satu program prioritas yang masuk dalam RPJMD adalah pembangunan stadion baru di wilayah Untia. Proyek ini bersifat multiyears dan akan dilakukan secara bertahap," jelasnya.
Proyek stadion akan dimulai tahun ini dengan alokasi awal Rp2,3 miliar. Anggaran itu digunakan untuk studi kelayakan serta kajian dampak lingkungan dan lalu lintas.
2. Beberapa program prioritas siap diluncurkan
Di luar itu, beberapa program prioritas siap diluncurkan dalam waktu dekat. Salah satunya adalah Program Bebas Sampah Gratis yang regulasinya hampir rampung dan ditargetkan mulai diterapkan tahun ini.
"Program Bebas Sampah Gratis, yang Perwali-nya sudah hampir rampung. Diharapkan bisa diterapkan tahun ini," kata Zulkifly.
Program Seragam Sekolah Gratis juga telah memasuki tahap pengadaan. Bantuan ini ditujukan bagi siswa SD dan SMP negeri di Makassar.
Adapun Program Air Bersih Gratis menargetkan 2.000 sambungan untuk rumah tangga miskin. Seluruh biaya pemasangan akan ditanggung oleh PDAM.
Sementara itu, pembangunan Makassar Creative Hub tengah berlangsung di kawasan Pantai Losari. Fasilitas ini dirancang sebagai ruang kreatif bersama bagi pelaku industri kreatif lokal.
Pemkot juga tengah menyiapkan Makassar Super Apps, sebuah aplikasi terpadu yang mengintegrasikan lebih dari 140 layanan digital publik. Nama resmi aplikasi ini akan diumumkan langsung oleh Wali Kota.
3. Pemkot tegaskan bukan soal kecepatan tapi keberlanjutan
Pemkot juga menyiapkan revisi Surat Keputusan Program Strategis Wali Kota yang sebelumnya diterbitkan pada Februari 2025. Hal ini untuk menyesuaikan kebijakan dan arah pelaksanaan program.
"Yang terpenting, bukan soal kecepatan, tapi ketepatan dan keberlanjutan. Kami yakin dengan fondasi yang kuat, hasilnya akan terasa nyata oleh masyarakat," katanya.
Menurut Zulkifly, sejumlah program masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi regulasi dan anggaran. Penyusunan Perwali hingga Perda diperlukan untuk menjamin pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.
"Perlu penyusunan Perwali bahkan Perda. Ini butuh sinergi dengan pihak provinsi dan kementerian terkait. Selain itu, kita juga harus cermat dalam mengelola APBD, agar pendapatan dan belanja daerah efektif dan efisien," katanya.
