Akhir Masa Jabatan, Danny Pomanto Resmikan Posyandu Era Baru di Paropo

Menurut Danny, posyandu memiliki fungsi strategis sebagai fasilitas pemeriksaan ibu dan anak. Dia berharap ke depan semakin banyak posyandu yang memiliki lokasi permanen dan legal.

Dia menyebut ini menjadi contoh baik dan harus ditiru oleh seluruh pemerintah kelurahan dan kecamatan dalam memanfaatkan anggaran kelurahan untuk kebutuhan masyarakat setempat.

"Hadirnya Posyandu ini tentunya memiliki fungsi yang sangat strategis, fasilitas pemeriksaan ibu dan anak. Saya kira ini bukan hanya sekadar pengadaan fasilitas, tapi inisiasi seperti inilah yang sangat dibutuhkan," katanya.

Di akhir masa jabatannya yang tinggal dua hari, Danny menyampaikan terima kasih kepada seluruh aparat kelurahan dan kecamatan atas kerja sama selama ini. Dia juga berpesan agar program-program yang telah berjalan bisa terus dilanjutkan oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham.

"Saya kembali jadi rakyat, dan rakyat itu selalu mendoakan pemimpinnya, yang pasti saya akan selalu mendoakan Pak Appi dan Ibu Aliyah sukses memimpin Makassar jauh lebih baik dari kami hari ini," katanya.

Danny pun memanfaatkan momen peresmian ini untuk pamit. Masa jabatannya akan berakhir pada 20 Februari 2025 saat Appi dan Aliyah resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.

"Saya juga ingin pamit kepada aparat kelurahan dan kecamatan. Mohon doanya agar apa yang kami wariskan kepada kita semua agar dapat bermanfaat semaksimal mungkin untuk seluruh masyarakat," kata Danny.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nursaidah Sirajuddin, mengungkapkan program Posyandu Era Baru akan terus dikembangkan di berbagai kelurahan. Setelah Paropo, dua posyandu lainnya akan segera diresmikan di Parang Tambung dan Kecamatan Tallo.

"Baru mau menuju empat. Kita berharap 153 Kelurahan semuanya puskesmas karena jumlah total posyandu kita itu 1.013 itu tidak bisa kita dorong semuanya, karena banyaknya bangunan yang belum menjadi milik masyarakat," kata Nursaidah.

Biasanya, lanjut Nursaidah, posyandu masih menumpang di tanah yang bukan milik pemerintah atau publik. Karena itu, pihaknya mendorong posyandu era baru dengan memastikan lokasinya terlebih dahulu.

"Kalau memang tempatnya tidak diganggu-ganggu lagi dan tidak numpang, karena kan selama ini posyandu 1.013 masih banyak yang numpang di rumah warga, itu tidak bisa kita dorong dulu," kata Nursaidah