Survei: 47 Persen Warga Gorontalo Tak Tahu soal Bansos selama PSBB
Survei AJI Kota Gorontalo pada 17-18 Mei 2020
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Gorontalo, IDN Times - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Gorontalo menggelar survei persepsi masyarakat terkait pembatasan sosial berskala besar jilid I di Provinsi Gorontalo. Hasilnya, hampir sebagian responden mengaku tidak tahu tentang bantuan sosial apa saja yang diberikan oleh pemerintah selama masa PSBB.
AJI Gorontalo mengumpulkan data persepsi masyarakat secara daring pada 17-18 Mei 2020. Sebanyak 509 orang dipilih secara acak di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo. Survei bertepatan dengan akhir PSBB tahap I, yang sudah diperpanjang hingga 31 Mei 2020.
“Kami juga menanyakan tentang bantuan sosial, apakah masyarakat mengetahui jenis-jenis bantuan apa saja yang diberikan oleh pemerintah selama masa pandemi ini. Ini sekitar 53% responden mengetahui, kemudian 47% menjawab tidak mengetahui,” kata Ketua AJI Kota Gorontalo, Andri Arnold saat merilis data survei persepsi masyarakat, Rabu (20/5).
Baca Juga: Cerita eks Pasien COVID-19 Menghadapi Diskriminasi Meski Sudah Sembuh
1. Sebanyak 32 persen responden menyebut penyaluran bantuan tidak tepat sasaran
Arnold mengatakan, survei digelar untuk mengetahui tiga aspek. Yakni pemahaman atau persepsi masyarakat tentang PSBB, mengukur dampak kebijakan PSBB di masyarakat, serta memberikan gambaran aspirasi publik untuk memperbaiki pelaksanaan atau kebijakan PSBB jilid II di Provinsi Gorontalo.
Responden terdiri dari 61,4 persen laki-laki, dan 38,6 persen perempuan. Rentang usia berkisa antara 19-50 tahun.
Sebanyak 37 persen responden merupakan unsur pekeja negara, yakni PNS, honorer, PPNPNS, TNI, atau Polri. Sebanyak 17 persen berasal dari kalangan mahasiswa atau pelajar, 13 persen dari pegawai swasta, dan sisanya berasal dari berbagai kalangan.
“Kemudian sampel data kami pilih secara acak dan tetap memperhatikan keterwakilan kabupaten dan kota,” kata Arnold.
Dalam survei itu, Arnold mengungkapkan, ada 32 persen responden yang menganggap penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran. Hanya sebelas persen yang menyebut penyaluran tepat asasaran, sedangkan selebihnya mengatakan tidak tahu.
Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara melapor jika bantuan dari pemerintah terlambat.
“Kami menanyakan apakah ada cara atau untuk melaporkan misalnya ada keterlambatan atau ketidaktepatan, ini 77% menjawab tidak, kemudian 23% menjawab ya,” tutur Arnold.
Baca Juga: 7 Jemaah Asal Bangladesh Masuk Gorontalo Utara, Bupati Akui Lalai