TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

50 Persen Aset Tanah Pemprov Sulsel Belum Bersertifikat

Pengurusan sertifikat aset cukup rumit

Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, saat Rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Tata Kelola Aset Melalui Pensertifikatan Aset Dan Penyelesaian P3D bersama KPK. IDN Times/Ashrawi Muin

Makassar, IDN Times - Sekitar 50 persen aset tanah milik Pemerintah Sulawesi Selatan belum memiliki status jelas atau bersertifikat. Proses sertifikasi kerap terhambat oleh panjangnya proses.

Hal ini disampaikan oleh Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, saat Rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Tata Kelola Aset Melalui Pensertifikatan Aset Dan Penyelesaian P3D bersama KPK. Rapat itu berlangsung di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (15/11/2023).

"Baru 50 persen aset Sulsel yang tercatat. Padahal Pak kanwil kan punya program gratis (sertifikasi)," kata Bahtiar dalam sambutannya.

1. Pengurusan sertifikat aset cukup rumit

Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin saat ditemui di kantor gubernur, Rabu (6/9/2023). IDN Times/Asrhawi Muin

Bahtiar menyebut bahwa masalah serifikat lahan cukup menguras energi karena perlu dilakukan berulang. Masalah aset ini, kata dia, justru semakin rumit sejak era reformasi.

"Aset kita ini bermasalah, malah tambah rumit pasca reformasi karena tidak terlalu diperhatikan siapa yang digunakan," kata dia.

2. Penyerahan aset yang kerap tidak sesuai dokumen

Ilustrasi aset. (Dok. IDN Times)

Admistrasi aset, kata dia, harus diperhatikan lagi dengan baik. Hal itu dikarenakan penyerahan aset tidak disertai dengan dokumen administrasi.

"Administrasi aset ini tidak dipikirkan dengan baik. Kadang gedungnya diserahkan tapi dokumen tidak, berubah lagi kebijakan, Bolak balik urusan daerah," katanya.

Baca Juga: Buruh Ingin UMP Sulsel Naik 15 Persen, Pemprov Belum Bahas

Berita Terkini Lainnya