WALHI Sulsel Ingatkan Danny Pomanto Punya PR Besar Masalah Lingkungan
Direktur Walhi Sulsel Muhammad Al Amin - Sahrul Ramadan/IDN Times
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan, mengingatkan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto dan wakilnya, Fatmawati Rusdi, agar menyelesaikan persoalan lingkungan yang sudah lama menjadi masalah.
"Pertama persoalan banjir dan drainase Kota Makassar yang masih sangat buruk. Kedua ruang terbuka hijau yang kini menurun hingga 8 persen. Kemudian masalah sampah," kata Direktur Eksekutif WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin dalam siaran persnya, Jumat (26/2/2021).
1. Hak hidup masyarakat di wilayah pesisir hingga hingga pulau-pulau kecil masih bermasalah
Nelayan Pulau Kodingareng menolak kapal penambang pasir beroperasi. Dok. Walhi SulselMasalah lain yang menjadi pekerjaan rumah Danny Pomanto, kata Amin, adalah hak hidup dan hak bermukim masyarakat urban dan pesisir. Kemudian, perlindungan dan ketahanan bagi masyarakat yang ada di wilayah pulau-pulau kecil.
Agenda tersebut, jelas Amin, harus terus didorong agar menjadi prioritas untuk dituntaskan. Apalagi, Danny sudah menjabat sebagai pemimpin di Kota Makassar dalam periode kedua saat ini.
"Danny Pomanto ke depan sepertinya harus mengerjakan ulang rencana-rencananya yang pernah ia desain pada periode pertama," ucapnya.
2. WALHI sebut tiga Penjabat Wali Kota Makassar tidak prioritaskan isu lingkungan
Banjir di Perumnas Antang, Kelurahan Tamangapa, Kecamatang Manggala, Makassar. IDN Times/Sahrul RamadanMenurut Amin, sederet persoalan lingkungan di Makassar semestinya bisa diatasi oleh Penjabat wali kota. Namun, tambah Amin, tiga Penjabat yang ditunjuk oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah malah mengakibatkan kemunduran di berbagai sektor, termasuk lingkungan hidup.
"Sejak Makassar dipimpin oleh penjabat pilihan gubernur, masalah lingkungan hidup dan perlindungan terhadap masyarakat ekonomi lemah tidak diprioritaskan, seperti melindungi kehidupan masyarakat di pulau-pulau kecil," tegas Amin.
Amin berpendapat, tidak ada kesinambungan program antara satu Penjabat wali kota dengan Penjabat berikutnya terkait penyelesaian persoalan lingkungan hidup dan perlindungan terhadap masyarakat rentan.
Baca Juga: [KALEIDOSKOP] Jalan Terjal Nelayan Kodingareng Menolak Tambang Pasir
3. WALHI Sulsel ingatkan kepala daerah jangan antikritik
WALHI menunjukkan rekomendasi untuk Gubernur Sulsel saat konferensi pers catatan akhir tahun di sekretariatnya, Rabu (30/12/2020). IDN Times/Asrhawi MuinSelain itu menurut Amin, mayoritas warga Kota Makassar mengharapkan ada perubahan yang siginifikan dalam berbagai aspek. Mulai dari pelayanan publik, pemulihan ekonomi hingga penyelesaian masalah lingkungan hidup. Amin menilai masyarakat tidak puas dengan kinerja lurah, camat dan pegawai pemerintahan lainnya.
"Selain itu, persoalan lingkungan hidup dan pemenuhan hak dasar juga masih belum teratasi. Maka saya berharap masalah ini dapat menjadi agenda prioritas wali kota kedepan," imbuh Amin.
Selain wali kota, Amin juga mengajak bupati dan wakil bupati di 10 kabupaten lainnya di Sulsel untuk bisa bersinergi dengan organisasi masyarakat sipil. Menurut Amin, pembangunan kota yang ramah lingkungan hidup harus dikerjakan secara bersama-sama.
"Semua rakyat berharap agar tidak ada lagi kepala daerah yang antikritik dan tidak mau berdiskusi dengan masyarakat. Lupakan dan tinggalkan kepala daerah yang arogan, tidak mau berdialog dengan rakyat karena mementingkan koleganya semata," tegasnya.
Baca Juga: WALHI Beri Kartu Kuning ke Gubernur Sulsel soal Kerusakan Lingkungan
