PSBB Skala Provinsi di Sulsel Masih Dipertimbangkan, Ini Sebabnya
Ilustrasi penyekatan kendaraan. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih pikir-pikir untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di seluruh kabupaten/kota. Juru Bicara Gugus Tugas COVID-19 Sulsel Ichsan Mustari mengungkapkan, banyak hal yang mesti dipertimbangkan untuk menerakan PSBB skala provinsi.
"Pertimbangan untuk PSBB provinsi itu masih sangat-sangat dipertimbangkan. Yang terpenting sementara ini bagaimana kita kendalikan (penyebaran corona)," kata Ichsan kepada sejumlah jurnalis, Rabu (6/5).
1. Penyebaran wabah COVID-19 di Sulsel masih dapat dikendalikan
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)Wacana untuk menerapkan PSBB level provinsi di Sulsel, menurut Ichsan, mencuat setelah pihaknya menampung banyak masukan terkait pengendalian penyebaran wabah virus corona. Salah satu yang menjadi sorotan ialah belum begitu maksimalnya pemerintah dalam menekan laju penyebaran.
Per Selasa (5/5) kemarin, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) corona di Sulsel mencapai 4130. Sebanyak 3260 diantaranya diklaim telah selesai dipantau. Sementara pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 936 orang, 574 di antaranya dinyatakan non-COVID-19 atau tidak terindikasi. Serta 98 tercatat meninggal dunia.
Sementara total pasien positif mencapai 640 orang. 228 sembuh dan 45 orang meninggal dunia. Merujuk dalam statistik data tersebut, kata Ichsan, penyebaran wabah virus corona di Sulsel umumnya masih dalam kategori melandai. "Masih tergolong masih dapat dikendalikan," ujarnya.
2. Sulsel sebagai penyangga pangan nasional
Pj Wali Kota Makassar meninjau pusat distribusi sembako di gudang KIMA, Minggu (19/4). Humas Pemkot MakassarMenurut Ichsan, pertimbangan lain yang mesti dipikirkan secara matang, karena Sulsel sebagai salah satu daerah di Indonesia yang menjadi penyangga pangan skala nasional. Sehingga, wacana penerapan PSBB dianggap tidak semudah membalikkan telapak tangan. "Tentu ini harus dipertimbangkan dalam sisi ekonomi juga," ucap Ichsan.
Begitu pun beragam faktor lain yang dianggap kurang begitu mendukung dan belum memenuhi persyaratan. Seperti, daerah penyebaran wabah COVID-19 yang belum merata. Ichsan menyebut, dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, hanya empat daerah yang mendominasi tingkat penyebaran masif.
Yakni Kota Makassar sebagai daerah yang paling mendominasi, disusul Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Luwu Utara. Terpenting dari wacana PSBB, lanjut Ichsan, lebih kepada metode penanganan dan pengendaliannya.
"Yang paling penting itu (daerah) episentrum ini yang kita harus kendalikan. Makassar, Maros, Gowa dan Lutim. Itu yang harus menjadi fokus ke depan," imbuh Kepala Dinkes Sulsel ini.
Baca Juga: PSBB Makassar, Gubernur Sebut Tindakan Satpol PP Berlebihan
3. Gubernur Sulsel sepakat PSBB di Makassar harus diperpanjang
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. IDN Times/ IstimewaGubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan, 14 hari pelaksanaan PSBB di Kota Makassar, belum sama sekali terlihat perubahan yang signifikan. PSBB diketahui diterapkan di Makassar sejak (24/5) dan akan berakhir pada Kamis (7/5) besok.
Kepatuhan masyarakat dalam menjalankan dua pekan PSBB, kata Nurdin, masih sangat rendah. Nurdin sepakat dengan usulan Pemkot Makassar yang bakal melakukan perpanjangan penerapan PSBB. Usulan akan diteruskan ke Kemenkes RI untuk ditindaklanjuti.
"Dengan catatan semua petugas yang ada di lapangan itu lebih santun. Termasuk Satpol PP, turun bukan untuk marah-marah. Turun untuk melayani. Kalau ada yang keliru diluruskan," imbuh Nurdin sebelumnya.
Baca Juga: Nurdin Abdullah: PSBB Makassar Diperpanjang, Toko Boleh Buka
