Ombudsman Minta Masyarakat Melapor Jika Tak Dilayani Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar Danny Pomanto diperiksa tim Satgas Detektor
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan membuka pintu pelaporan bagi warga Kota Makassar yang tak dilayani atau dipersulit mengurus administrasi di instansi pemerintah. Sebelumnya Wali Kota Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto mengancam tak melayani warga jika menolak diperiksa Satgas Detektor COVID-19.
"Kalau ada masyarakat yang dipersulit pelayanannya hanya karena menolak untuk diperiksa oleh tim detektor, saya minta silakan laporkan ke Ombudsman," kata Kepala Ombudsman Sulsel Subhan Djoer saat dihubungi IDN Times, Selasa (13/7/2021).
Baca Juga: Danny Ancam Penolak Detektor COVID Makassar Tak Dapat Layanan Publik
1. Ombudsman periksa pejabat bersangkutan jika menerima laporan dari masyarakat
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel Subhan Djoer/Ombudsman SulselSubhan menyatakan hal ini sebagai respons atas sikap Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto yang dianggap bertindak semaunya. "Kita akan panggil pejabat Pemkot Makassar yang mempersulit warga hanya karena menolak. Karena itu tidak ada di dalam aturan," ujar Subhan.
Subhan bilang, tidak ada aturan bahwa masyarakat harus menunjukkan bukti telah diperiksa tim detektor bila mengurus administrasi. Baik yang bersentuhan langsung dengan pemerintah hingga di pusat-pusat pelayanan publik lainnya.
"Masyarakat tidak boleh diancam untuk tidak diberikan pelayanan publik, karena itu hak masyarakat dan diatur oleh undang-undang. Tidak ada di dalam undang-undang untuk dapat pelayanan harus punya QR code, ini pernyataan wali kota yang jadi tertawaan," jelas Subhan.
2. Pernyataan Danny bisa berdampak ke banyak sektor, termasuk PAD
Tim Detektor Pemkot Makassar. Dok. IDN Times/IstimewaSubhan menilai pernyataan tersebut adalah representasi dari kepanikan pimpinan daerah karena programnya banyak ditolak oleh masyarakat. "Siapa pun yang merasa dirugikan tidak dapat pelayanan baik itu di Disdukcapil, apalagi kalau sampai masuk Mal, laporkan saja ke kami," ungkap Subhan.
Subhan berpandangan, bila persyaratan penunjukan bukti pemeriksaan tim detektor melalui QR code terealisasi, dampaknya akan berpengaruh ke segala sektor. "Itu akan menyangkut dengan PAD. Misalnya masyarakat ingin bayar IMB, bayar pajak tidak dilayani, pemda tidak dapat uang pasti," ucapnya.
3. Pemkot Makassar diingatkan untuk evaluasi tim detektor
Pemkot Makassar meluncurkan Satgas Detektor COVID-19 di Lapangan Karebosi, Jumat (2/7/2021). IDN Times/Asrhawi MuinLebih lanjut, Subhan mengingatkan agar Pemkot Makassar di bawah pimpinan Danny Pomanto untuk mengevaluasi program tim detektor. "Wali kota harusnya sadar, tidak boleh lagi bersifat arogan, memaksakan semua yang dia anggap baik tapi belum tentu baik dirasakan oleh masyarakat," katanya.
Wali Kota Danny Pomanto sebelumnya menyatakan masyarakat boleh saja menolak Satgas Detektor. Namun, dia meminta setiap orang yang menolak tidak menyesal bila tidak diberi QR Code, sebagai syarat untuk mendapat pelayanan di jajaran pemerintah kota.
"Kalau tidak mau tidak usah. Intinya jangan menyesal, kalau mereka tidak bisa urus apa-apa di pemerintah kota kalau tidak punya QR Code, ituji," kata Danny di kediamannya, Jalan Amirullah Makassar, Senin (12/7/2021).
Baca Juga: Epidemiolog Kritik Detektor Makassar: Tidak Penuhi Syarat Skirining
