Edy Rahmat Perantara Suap Nurdin Abdullah Dituntut 4 Tahun Penjara
Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah di PN Tipikor Makassar. IDN Times/Sahrul Ramadan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa mantan Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Edy Rahmat dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edy Rahmat selama empat tahun dan denda sebesar Rp250 juta," kata JPU KPK Zainal Abidin dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Makassar, Senin (15/11/2021).
1. Bila denda tak dibayarkan, Edy Rahmat menggantinyan dengan pidana kurungan tiga bulan
Konferensi pers kasus korupsi Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bersama lima orang lainnya pada Minggu (28/2/2021) (Dok. Humas KPK)Zainal melanjutkan, bila denda tak dapat dibayarkan, terdakwa diwajibkan menggantinya dengan masa tahanan tambahan selama tiga bulan kurungan penjara. "Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan," jelas Zainal.
Tuntutan jaksa merujuk pada surat dakwaan pertama terhadap Edy Rahmat. Terdakwa dianggap sebagai orang yang berperan diperintahkan Nurdin Abdullah untuk meminta dan menerima uang suap dari kontraktor Agung Sucipto sebesar Rp2,5 miliar.
Sebagai pegawai negeri sipil, terdakwa dianggap secara bersama-sama dengan pejabat penyelenggara negara lainnya, dalam hal ini, terdakwa mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, menerima suap. "Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji," ujar Zainal.
2. Edy Rahmat dianggap kooperatif
Ilustrasi. Sidang lanjutan terdakwa Agung Sucipto di PN Tipikor Makassar. IDN Times/Sahrul RamadanZainal mengatakan, perbuatan terdakwa Edy Rahmat berbeda kualifikasinya dengan terdakwa Nurdin Abdullah. Nurdin dituntut dengan dua dakwaan pasal, termasuk gratifikasi, sementara Edy Rahmat hanya satu dakwaan. Edy hanya terbukti menerima suap. "Kalau pak Edy tidak ada gratifikasinya," jelas Zainal.
Suap yang diterima Edy dari kontraktor untuk Nurdin Abdullah sebagai pejabat daerah di Sulsel itu untuk memuluskan tujuan pemberi suap. Selain itu, lanjut Zainal, Edy juga dianggap kooperatif sepanjang persidangan. "Keterangannya kan selama ini bagus-bagus semua, dia cukup kooperatif membantu kita," ujar Zainal.
Baca Juga: Ini Alasan Edy Rahmat Tidak Menghadirkan Saksi Meringankan
3. Edy Rahmat tak diminta kembalikan uang pengganti
Konferensi pers kasus korupsi Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bersama lima orang lainnya pada Minggu (28/2/2021) (Dok. Humas KPK)Lebih lanjut kata Zainal, terdakwa Edy Rahmat juga tidak diminta untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Sebab uang hasil suap dari kontraktor Agung Sucipto sebesar Rp2,5 miliar telah disita. "Sudah disita kan uang itu sebagai barang bukti, sehingga tidak ada uang pengganti," imbuhnya.
Terpisah, penasihat hukum Edy Rahmat, Abdi Manaf enggan berkomentar banyak. Dia bilang, pihaknya hanya berupaya bersikap kooperatif sepanjang persidangan. Termasuk, jadwal untuk menyiapkan pleidoi. "Iya kita merujuk saja dengan agenda untuk selanjutnya," singkat Abdi usai persidangan.
Baca Juga: Dituntut 6 Tahun Penjara, Ini yang Memberatkan Nurdin Abdullah
