Rp800 Miliar Anggaran APBD Makassar Kemungkinan Tak Terserap
Balaikota Makassar. IDN Times/Asrhawi Muin
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar tahun 2022 masih minim jelang akhir triwulan ketiga. Realisasi anggaran belanja baru berkisar 32,39 persen dari Rp5 triliun.
Serapan anggaran rendah ini berpotensi menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang cukup besar. "Memang kami prediksi Rp800 miliar," kata Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto, Selasa (13/9/2022).
Baca Juga: Sebagian Orang Tua di Makassar Tak Setuju Anak Diimunisasi
1. Danny sebut masalah ada di ULP
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. IDN Times/Asrhawi MuinDanny mengatakan, salah satu penyebab lambannya realisasi anggaran belanja ada pada proses tender. Sejumlah proyek yang rencananya digarap tahun ini stagnan pada proses tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Danny mbahwenyatakan a pihaknya sangat berhati-hati dalam menggarap tender proyek karena adanya pengalaman buruk dari insiden korupsi Rumah Sakit Batua.
"Masalahnya (ada) di ULP. Saya sudah lapor ke Mendagri (Menteri Dalam Negeri) soal ini, ULP itu ada trauma," ucap Danny.
2. Sejumlah proyek tidak dikerjakan tahun ini
Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat)Danny juga mengaku enggan turun tangan lebih jauh. Pasalnya dia khawatir jika dianggap mengintervensi kelompok kerja (Pokja) ULP.
Karena itu, Danny hanya akan membentuk tim untuk membantu ULP dalam percepatan tender sejumlah proyek. Meskioun ada beberapa mega proyek lain sudah dipastikan tak bisa dikerjakan tahun ini.
Beberapa program itu antara lain, Sirkuit dan Kawasan Olahraga (Macca) di Unita, Mal Pelayanan Publik, Japparate, dan Sekolah Terintegrasi.
"Sebenarnya silpa tidak berpengaruh karena ini ditunda untuk dimasukkan di 2024," katanya.
3. Realisasi belanja berkisar di anggaran rutin kepegawaian
Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat)Pagu anggaran yang disiapkan Pemkot Makassar untuk 62 OPD mencapai Rp5 triliun. Pada triwulan II lalu, serapan anggaran Pemkot Makassar juga masih rendah. Namun hingga kini belum ada peningkatan berarti dalam realisasi anggaran.
Pengeluaran anggaran OPD Pemkot Makassar rata-rata hanya berkisar pada pengeluaran rutin yang sifatnya untuk kepegawaian seperti pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP.
Baca Juga: Pemkot Makassar Agendakan Pemilihan Ketua RT/RW di November
