Pj Wali Kota Akui Makassar Belum Bisa Langsung Terapkan New Normal
Yusran Jusuf saat menjabat Pj Wali Kota Makassar. Humas Pemkot Makassar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar berencana menerapkan skema new normal atau kehidupan normal baru di tengah pandemik COVID-19. Namun rencana yang mengikuti kebijakan pemerintah pusat itu belum akan terlaksana dalam waktu dekat.
Pj Wali Kota Makassar Yusran Jusuf menyebut Makassar saat ini belum bisa menerapkan normal baru. Sebab menurut evaluasi dari pemerintah pusat, Makassar tidak termasuk dalam 25 kabupaten/kota yang memenuhi syarat untuk itu.
"Jadi berdasarkan evaluasi pusat, Kota Makassar RO-nya (rasio penularan) masih 1,3, jadi secara formal kita belum bisa langsung menerapkan new normal. Hanya beberapa kota dan provinsi yang sudah memenuhi syarat," kata Yusran dalam konferensi pers di posko induk Gugus Tugas COVID-19 Makassar, Kamis (28/5).
RO atau atau rasion penularan merupakan salah satu indikator penerapan new normal. Secara sederhana, RO di bawah 1 berarti kurva penularan virus melandai. Sedangkan RO di atas satu berarti penularan masih cukup tinggi.
Baca Juga: Penerapan New Normal di Makassar Harus Dimulai dengan Data Akurat
1. Yusran ingin mempercepat penurunan RO
Pj Wali Kota Makassar Yusran Yusuf meninjau langsung masjid mengajukan menggelar salat Id. IDN Times/Pemkot MakassarMenurut Yusran, pihaknya terus berupaya mempercepat penurunan RO sehingga bisa melaksanakan new normal. Salah satunya dengan melakukan memantau penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat.
Melalui Gugus Tugas COVID-19, Pemkot Makassar ingin memastikan masyarakat Makassar patuh terhadap upaya pencegahan COVID-19. Rencananya, tim Gugus Tugas akan turun ke lapangan Kamis (28/5) besok untuk memantau di seluruh kota Makassar.
"Kita akan lakukan edukasi, sekaligus juga melakukan teguran langsung di lapangan ketika ada yang tidak menerapkan protokol Kesehatan," katanya.
2. Yusran ingin melihat sejauh mana kepatuhan masyarakat
Pj Wali Kota Makassar Yusran Yusuf bersama jajaran TNI-Polri saat memantau tes cepat massal. IDN Times/Pemkot MakassarMonitoring ini, kata Yusran, akan melibatkan seluruh unsur pemerintah mulai dari wali kota, camat, lurah, RT/RW, sampai LPM. Pemkot juga melibatkan TNI dan Polri. Tujuannya untuk melihat langsung bagaimana kepatuhan masyarakat, sekaligus melihat sejauh mana efektivitas peratuwan wali kota tentang protokol kesehatan.
Dalam monitoring, Pemkot akan menggunakan berbagai fasilitas seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan mobil Satpol PP, untuk menyampaikan informasi terkait protokol kesehatan.
"Sekiranya ada kegiatan di lapangan yang bertentangan dengan Penerapan perwali ini tentu kita akan lakukan teguran. Intinya saya ingin ini tersampaikan kepada masyarakat bahwa kita akan lakukan secara serentak dan besar-besaran," kata Yusran.
3. Makassar masih jadi episentrum COVID-19 di Sulsel
ANTARA FOTO/Abriawan AbheMakassar sendiri merupakan episentrum COVID-19 di Sulawesi Selatan. Hingga saat ini, Kamis (28/5), total sudah ada 814 kasus positfi COVID-19 di Makassar. Dari total kasus tersebut, ada 108 di antaranya yang merupakan kasus dari luar wilayah dan 706 merupakan kasus di Makassar.
Dari jumlah itu, kasus meninggal dunia sudah mencapai 57 orang atau 7 persen. Sedangkan kasus sembuh masih lebih tinggi, yaitu 375 orang atau 46 persen.
Di Sulsel, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sudah mencapai 1.381 orang. Ada 518 orang yang sembuh, sedangkan dan jumlah kasus meninggal sebanyak 70 orang. Hal ini pun mendapatkan perhatian dari Presiden RI Joko Widodo.
"Jadi intinya arahan presiden memperketat penerapan protokol kesehatan dan langkah kita besok adalah melakukan itu secara masif," kata Yusran.
Baca Juga: Makassar Tunggu Kebijakan Pemerintah Pusat soal New Normal di Sekolah
