Ombudsman Sulsel Persilakan Masyarakat Lapor soal Tagihan Listrik Naik
Ilustrasi meteran listrik (dok. PLN)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) menanggapi pemadaman listrik yang terjadi belakangan ini. Ketua Ombudsman Sulsel, Ismu Iskandar, mempersilakan apabila ada masyarakat yang ingin melaporkan soal ini.
Ombudsman telah menerima aduan terkait pemadaman listrik ini. Namun mereka belum menerima laporan terkait tagihan listrik yang justru naik di tengah pemadaman listrik bergilir yang terjadi terus-menerus.
"Untuk yang spesifik terkait kenaikan tagihan kami belum terima laporan resminya, tapi silakan bagi masyarakat yang dirugikan untuk melaporkan, agar bisa ditindak lanjuti oleh teman-teman ORI," kata Ismu, Rabu (8/11/2023).
1. Ombudsman terima dua laporan warga
IDN Times/Hana Adi PerdanaSaat ini, Ombudsman telah menerima dua laporan dari warga terkait pemadaman listrik ini. Mereka mengeluhkan kerugian materil akibat pemadaman listrik dalam waktu lama.
Ismu menjelaskan pihaknya telah memeriksa, mengumpulkan data, dan telah mendapatkan beberapa kesimpulan sementara. Dari sisi pelayanan, Ombudsman menyoroti tidak mutakhirnya informasi pemadaman yang mengakibatkan masyarakat sering kali tidak memiliki persiapan saat pemadaman terjadi.
“Tidak ada jaringan informasi yang rapi dengan memanfaatkan jalur-jalur komunikasi seperti kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW sehingga informasi pemadaman hanya dilakukan melalui media sosial atau aplikasi percakapan seperti whatsaap,” kata Ismu.
2. Ombudsman desak PLN beri kompensasi
Petugas PLN melakukan kunjungan ke rumah pelanggan untuk memberikan pelayanan (dok. PLN)Ombudsman juga menyoroti tidak adanya mitigasi atas kekurangan pasokan daya listrik oleh PLN. Padahal, bencana kekeringan atau El Nino ini telah diperingatkan oleh instansi terkait sejak awal tahun.
"Seharusnya PLN sebagai satu-satunya penyedia layanan listrik juga memiliki back-up plan atas ketersedian rantai pasokan listrik,” kata Ismu.
Ombudsman pun mendesak supaya pengguna yang dirugikan akibat pemadaman bergilir ini mendapatkan kompensasi dari PLN.
“Kami sedang mengkaji bagaimana tanggungjawab pelayanan kelistrikan khususnya pembayaran kompensasi mutu pelayanan tenaga listrik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Listrik Nomor 18 Tahun 2019,” kata Ismu.
Baca Juga: Ombudsman Sulsel Terima Protes Warga soal Pemadaman Listrik
3. Warga mengeluh tagihan listrik naik
Ilustrasi harga listrik (IDN Times/Arief Rahmat)Sementara itu, tidak sedikit warga yang mengeluh tagihan listriknya justru naik padahal sering pemadaman listrik. Popy, warga Kecamatan Biringkanayya, mengaku tagihan listriknya naik.
"Bulan sebelumnya saya bayar Rp717 ribu, terus bulan ini Rp759 ribu, padahal beban pemakaian berkurang karena satu AC tidak terpakai koslet karena listrik sering padam nyala," kata Popy.
Saat komplain ke PLN, dia tidak mendapatkan solusi melainkan hanya diarahkan ke aplikasi PLN Mobile.
Warga lainnya, Fitri, warga Kecamatan Tamalate, juga merasakan hal yang sama. Token listrik yang dibelinya lebih cepat habis sejak ada pemadaman bergilir.
"Biasanya Rp100 rbu dipakai seminggu. Sekarang tidak cukup seminggu ada sudah peringatannya, sudah bunyi meskipun tidak hidup AC," kata Fitri.
Baca Juga: Pemadaman Listrik, LBH Makassar Dorong Masyarakat Gugat PLN
