Kepala BNPB Minta Sulsel Tingkatkan Mitigasi Bencana
Rapat koordinasi penanganan darurat bencana hidrometeorologi di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (9/1/2023). IDN Times/Asrhawi Muin
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letjen TNI Suharyanto, meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) meningkatkan mitigasi bencana alam. Hal ini sebagai upaya penanggulangan bencana jangka panjang.
Hal ini disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan darurat bencana hidrometeorologi di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (9/1/2023).
Dia mengambil contoh dalam kasus banjir di mana penanganan tidak berhenti hanya ketika air surut saja. Pemerintah daerah juga harus berpikir bagaimana caranya banjir tidak terjadi lagi meskipun kondisi cuaca tetap sama seperti sekarang.
"Jadi ukurannya, mitigasi kondisinya seperti ini, nanti di 2024, banjir lagi, lebih kecil dengan curah hujan yang sama, baru kita nyatakan dengan benar," kata Suharyanto.
1. Kepala daerah diminta rencanakan perbaikan
Ilustrasi foto dampak banjir. (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)Suharyanto menyebutkan sejumlah kabupaten dan kota terdampak akibat bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu. Karena itu, bencana alam merupakan pekerjaan rumah yang harus diatasi bersama pula.
Kepala daerah, kata dia, merupakan pihak yang paling mengerti kondisi wilayahnya. Dia pun menekankan kepada kepala daerah di Sulsel agar merencanakan apa yang harus diperbaiki supaya tidak terjadi lagi bencana tahun berikutnya.
"Bencana ini tidak ada yang bisa mengatasi. Jangankan Indonesia, Jepang saja yang maju kalau soal bencana besar juga tidak bisa. Indonesia bersyukur karena ada Forkompinda," jelasnya.
2. BNPB berikan bantuan operasional untuk daerah terdampak bencana
Ilustrasi evakuasi korban banjir (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)Suharyanto menyebut ada 19 kabupaten dan kota di Sulsel yang terdampak bencana hidrometeorologi, seperti banjir. Pihaknya pun memastikan penanganan bencana bisa dilaksanakan dengan baik mulai dari penetapan status tanggal darurat, transisi tanggap darurat, sampai dengan rehab rekonstruksi.
"Beberapa daerah masih tergenang air tetapi juga ada yang surut. Kami datang langsung melaksanakan rapat koordinasi. Alhamdulillah Sulsel ini kompak," katanya.
BNPB pun memberikan bantuan berupa dana operasional untuk 15 kabupaten/kota yang masih terdampak. Bantuan yang diberikan masing-masing sebesar Rp250 juta untuk tiap kabupaten/kota dan Rp500 juta untuk provinsi.
Kemudian, ada juga logistik berupa sembako dan makanan yang bisa dikonsumsi secara langsung senilai Rp100 juta per masing-masing kabupaten/kota. Lalu, BNPB juga menyertakan 1.000 lembar selimut dan 1.000 buah matras untuk tiap kabupaten/kota.
"Mudah-mudahan dengan bantuan-bantuan ini pada saat masa tanggap darurat bisa dioperasionalkan oleh pemerintah daerah, TNI, Polri, baik oleh bupati, Dandim, Kapolres sehingga masyarakat yang terdampak ini ringan penderitanya," kata Suharyanto.
3. Dampak bencana hidrometeorologi di Sulsel
Ilustrasi pengendara sepeda motor melintasi banjir. ANTARA FOTO/Yusuf NugrohoBencana hidrometeorologi yang terjadi sejak 22 Desember 2022 hingga 7 Januari 2023 telah berdampak pada sejumlah kabupaten dan kota di Sulsel. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, abrasi, hingga angin kencang beberapa waktu lalu terjadi akibat cuaca ekstrem dengan intensitas hujan tinggi.
Akibat dari bencana hidrometeorologi tersebut, tercatat ada 19 kabupaten/kota terdampak dengan 9 di antaranya berstatus tangga darurat bencana alam. Kabupaten yang dimaksud yaitu Kabupaten Soppeng, Enrekang, Maros, Wajo, Takalar, Bone, Selayar, dan Luwu Utara.
Sebanyak 60.948 jiwa terdampak dan 10 korban meninggal dunia. Selain itu, tercatat 1.168 rumah rusak akibat bencana hidrometeorologi.
Baca Juga: Pupuk Indonesia Serahkan Bantuan Makanan bagi Korban Bencana di Sulsel
