Jelang Idulfitri, Pemprov Sulsel Bentuk Tim Pengendali Transportasi
ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) telah membentuk tim gabungan untuk pengendalian, pengawasan, serta penegakan hukum pembatasan perjalanan orang baik di darat, laut, dan udara.
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Ketua Gugus Tugas RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Syarat yang Diperbolehkaan dalam Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah.
Plt Dinas Perhubungan Sulsel Muhammad Arafah mengatakan tim gabungan ini terdiri dari tim pengarah yang diketuai Gubernur Sulsel, Wakil Gubernur Sulsel, dan jajaran Forkopimda lainnya. Kemudian tim pelaksana diketuai oleh Asisten I, Ketua I Karops Polda Sulsel, Ketua II Kadis Perhubungan, Ketua 3 Satpol PP dan seterusnya. Selain itu, dibentuk pula satgas transportasi laut, trasnportasi darat, dan transportasi udara.
"Fungsi dan tugas utama tim gabungan ini adalah bagaimana melakukan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum bagi setiap pelanggar yang masuk ke wilayah baik di darat, laut dan udara," kata Arafah, Minggu (17/5).
1. Moda tranportasi dibuka tapi terbatas
ANTARA FOTO/Abriawan AbheArafah mengatakan bahwa ketiga jenis moda tranportasi tersebut, yakni darat, laut, dan udara, memang telah dibuka di Sulsel. Akan tetapi, pembukaan ketiga moda tranportasi tersebut masih dalam konteks yang sangat terbatas di mana setiap penumpang yang hendak masuk ke wilayah Sulsel harus melalui sejumlah persyaratan.
Pertama, penumpang yang tergolong pejabat, ASN, TNI-Polri atau pegawai dari instansi pemerintah maupun BUMN harus memiliki surat tugas. Jika penumpang termasuk masyarakat umum, maka harus dibekali dengan surat pernyataan yang diketahui oleh RT/RW serta lurah setempat.
"Kedua, harus bebas COVID-19. Ketiga, tentu ada pernyataan-pernyataan dari maskapai. Apabila persyaratan ini telah terpenuhi, tentu saja ada tim verifikator yang terdiri dari gugus tugas masing-masing, baik itu di laut, udara dan darat," katanya.
2. Perhubungan darat jadi yang paling krusial saat ini
Pekerja beraktivitas di lokasi proyek jalan tol layang di jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin ( 27/4/2020). ANTARA FOTO/Abriawan AbheSaat ini, kata Arafah, sub sektor perhubungan darat menjadi yang paling krusial. Sebab masyarakat khususnya dari Kota Makassar tentu akan melintas ke beberapa daerah apalagi mendekati Idulfitri. Makanya pengawasan akan dilakukan selama 24 jam.
Sejauh ini, Arafah mengaku pihaknya sudah mampu mengurangi pergerakan kendaraan yang hendak meninggalkan Kota Makassar dengan dalih ingin pulang kampung.
"Beberapa yang sudah kita putarbalikkan sampai pada hari ini di Simpang 5 dan di Gowa itu sudah ratusan. Kondisi di lapangan saya kira tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan. Semua menurut sama aparat yang bertugas," kata dia.
Baca Juga: Pekan Depan, Empat Lab Tambahan di Sulsel Mulai Uji Sampel COVID-19
3. Tidak ada istilah mudik tahun ini
Ilustrasi. Pelanggar PSBB hari pertama di Kota Makassar. IDN Times/IstimewaArafah pun menegaskan bahwa tak ada istilah mudik tahun ini, melainkan hanya orang yang memiliki kepentingan, khususnya di wilayah Kota Makassar yang termasuk zona merah penyebaran COVID-19 di Sulsel. Meski begitu, wilayah di luar Kota Makassar pun juga telah melakukan penyekatan untuk masyarakat yang hendak pulang kampung atau mudik.
Jika pun terpaksa harus meninggalkan Kota Makassar maka masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan agar nantinya mereka tidak menjadi carrier untuk wilayah yang dituju.
Untuk itu, ke depannya Dishub berencana menambah personel di jalur pintu masuk akses darat seperti di Simpang Lima dan perbatasan. Di sana akan ada personel dari Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan serta Dirlantas yang akan mendorong personelnya.
"Di Kota Makassar itu kita harapkan janganlah ada yang coba bermain-main dengan mengelabui petugas atau melalui oknum-oknum tertentu yang ingin kembali ke daerah dengan segala cara," katanya.
Baca Juga: Klaster Penularan COVID-19 di Sulsel Semakin Tidak Jelas
