Danny Pomanto Targetkan Makassar Nol Kasus Stunting pada 2024
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. IDN Times/Asrhawi Muin
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menargetkan daerahnya harus berhasil zero atau nol stunting tahun 2024. Danny optimistis target tersebut bisa diraih karena angka kasus stunting di Makassar saat ini lebih rendah dari angka nasional.
Stunting merupakan kondisi anak gagal tumbuh akibat kurang asupan gizi. Hingga saat ini, angka stunting di Kota Makassar mencapai 8,37 persen sedangkan angka stunting nasional lebih tinggi yaitu 14 persen.
Data ini disampaikan Danny usai mengikuti diaog virtual bersama Presiden Joko "Jokowi" Widodo, terkait rencana aksi penanganan stunting di kediamannya di Jalan Amirullah Makassar, Selasa (29/6/2021).
"Saya kira kalau zero stunting itu 2024, saya yakin bisa. Karena posisi 8,37 ini beda dengan 14. Tadi disebut ada (daerah) 17 persen. Itu besar sekali. Kita tinggal sedikit," kata Danny.
1. Andalkan program berbasis lorong dan keluarga
Ilustrasi kegiatan posyandu. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus KhoirunasDanny mengatakan ada berbagai macam prosedur untuk mengurangi stunting. Beberapa di antaranya disebut telah berjalan dengan baik bahkan telah mencapai 100 persen.
"Misalnya ada beberapa harus dibenahi tapi insyaallah program stunting di Makassar mengalami angka yang sangat menggembirakan karena yang pertama memang pembangunan di Kota Makassar ini berbasis pelibatan masyarakat," jelasnya.
Selanjutnya, ada program berbasis lorong. Kata Danny, masalah stunting banyak terjadi di lorong-lorong. Kemudian, ada program berbasis keluarga, terutama ibu dan anak.
"Jadi berbagai arah kebijakan termasuk persiapan ibunya, mulai remaja putrinya, vaksinasinya, bayinya, anak-anaknya 12-18 tahun itu, itu semua akan dilakukan secara komprehensif dari berbagai sudut," kata Danny.
2. Penanganan stunting harus melibatkan semua sektor
Upaya pencegahan stunting. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus KhoirunasPlt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar, Aryati Puspasari Abady, mengaku meski perbandingan angka stunting di Makassar lebih rendah dari angka nasional tapi bukan berarti pemerintah harus berdiam diri.
Penanganan stunting, kata dia, bukan hanya berbasis lorong dan keluarga tapi juga melibatkan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). Selain itu juga melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan hingga Dinas Pekerjaan Umum.
Menurut Puspa, jika penanganan stunting melibatkan semua sektor maka akan lebih mudah. Apalagi saat ini ada program Makassar Recover yang salah satu bagiannya ttim Detektor yang mendeteksi kesehatan warga dari rumah ke rumah. Dengan program ini, stunting juga diharapkan bisa terdeteksi.
"Karena mendatangi rumah ke rumah, maka sekalian juga kita bisa deteksi sejak awal apakah di rumah-rumah tertentu ditemukan anak-anak yang stunting," katanya.
Baca Juga: Cerita dari Kampung Pemulung Makassar: Solidaritas di Atas Derita
3. Stunting bisa dicegah sejak masa kehamilan
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)Puspa mengatakan stunting sebenarnya bisa dicegah sejak dini. Namun pendampingan stunting bukan dari anak yang baru lahir melainkan pada anak yang dalam masa pertumbuhan atau remaja.
Anak-anak yang dalam masa pertumbuhan hingga remaja, lanjutnya, harus mendapatkan perbaikan gizi. Begitu juga dengan calon pengantin. Mereka akan diberikan edukasi mengenai perbaikan gizi agar nantinya mereka mendapatkan asupan gizi yang baik selama masa kehamilan.
Dengan demikian, pemberian asupan gizi yang baik pada ibu hamil bisa meminimalisir terjadinya stunting. Jika nantinya ada anak yang lahir stunting, maka Dinas Kesehatan dan BKKBN akan mengintervensi lebih masif pada anak yang bersangkutan.
"Termasuk misalnya pemberian gizi tambahan, susu formula, atau berbagai hal atau pemberian makanan yang bergizi itu diberikan dengan baik oleh teman-teman SKPD. Jadi kita memang kerjanya harus masif dan harus kolaboratif," kata Puspa.
Baca Juga: Dinkes Makassar Tagih Insentif Nakes Pasien COVID-19
