Pimpinan DPRD Minta Kisruh Anggaran DKI Tidak Terjadi di Sulsel
Sistem anggaran Sulsel sama dengan DKI Jakarta
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - DPRD Provinsi Sulawesi Selatan baru akan membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2020. Namun, para legislator meyakini rancangan anggaran yang diajukan Pemerintah Provinsi Sulsel bebas dari kejanggalan, seperti heboh lem aibon di DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawangsa Muin mengatakan, anggaran janggal di DKI yang ramai dibicarakan, tidak boleh terulang di daerah lain. Kejadian itu juga semestinya jadi pembelajaran bagi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk berhati-hati dalam menyusun rancangan kerja dan anggaran.
"Untuk sementara ini tidak ada (kejanggalan) anggaran seperti di DKI. Dari awal kita sudah mewanti-wanti gubernur agar kejadian seperti itu tidak ada di Sulsel, walau kita sudah memakai sistem yang sama dengan DKI," kata Darmawangsa kepada wartawan di Makassar, Rabu (13/11).
Baca Juga: Dari Lem Aibon Hingga Pulpen, Ini 3 Anggaran Janggal di APBD DKI 2020
1. Usulan anggaran dari pemprov bakal dirasionalisasi
DPRD tengah menanti jawaban Gubernur terhadap pandangan fraksi-fraksi atas nota keuangan dan RAPBD. Setelah itu rancangan anggaran dibawa ke Badan Anggaran, untuk dibahas pada tingkat komisi.
Pada pembahasan tingkat komisi, kata Darmawangsa, legislator bakal meneliti setiap item usulan anggaran. Rancangan anggaran yang dianggap kurang tepat juga bakal dirasionalisasi agar tepat sasaran.
"Pada pembahasan di komisi akan dirasionalisasi, sehingga akan didapatkan anggaran yang sehat dengan postur baik. Jadi, yang keluar dari DPRD itu adalah rancangan terbaik," ucap Darmawangsa.
Baca Juga: Rancang Anggaran DKI Tuai Kontroversi, Mendagri Akan Panggil Anies