Baru 474 Pendaftar, Bawaslu Makassar Ajak Masyarakat Jadi Pengawas TPS
Bawaslu butuh 1.870 pengawas TPS di Makassar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar mengajak masyarakat mendaftar Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Bawaslu membuka pendaftaran hingga 28 September 2024.
Bawaslu Makassar membutuhkan 1.870 petugas pengawas TPS, sesuai jumlah TPS di Makassar. Hingga Selasa (17/9/2024), jumlah pendaftar di 15 kecamatan tercatat474.
"Kami mengajak seluruh masyarakat Kota Makassar untuk berpartisipasi dengan mendaftar sebagai Pengawas TPS. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pemilihan kepala daerah berlangsung secara adil dan transparan. Dengan menjadi pengawas TPS, Anda berkontribusi langsung dalam menjaga integritas proses pemilihan," kata Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu Makassar Ahmad Ahsanul Fadil, Selasa.
Baca Juga: KPU Umumkan Visi dan Misi Peserta Pilkada Makassar, Simak Isinya
1. Perekrutan petugas TPS berlangsung transparan
Bawaslu menggelar rapat koordinasi dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Selasa. Rakor untuk membahas dan mengevaluasi proses pendaftaran Pengawas TPS. Rakor yang dilaksanakan di Ruang Sidang Bawaslu Kota Makassar ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan transparansi dalam proses seleksi Pengawas TPS.
Ahsan menyampaikan bahwa rakor ini merupakan sebagai langkah untuk memastikan bahwa semua calon Pengawas TPS yang telah mendaftar benar-benar memenuhi kriteria. Panwascam diminta untuk memperketat proses seleksi dan memastikan bahwa setiap calon Pengawas TPS telah melalui prosedur yang sesuai.
"Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pendaftaran pengawas TPS dilakukan dengan benar dan transparan. Proses pendaftaran Pengawas TPS adalah kunci untuk memastikan pemilihan yang adil dan bebas dari campur tangan," kata Ahsan.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Makassar Eric David Andreas menyampaikan beberapa agenda penting pada rakor tersebut, termasuk verifikasi dokumen, serta mekanisme pengawasan di lapangan. Mengingat di waktu yang sama Panwascam harus melakukan pengawasan proses seleksi calon KPPS yang sedang berlangsung.
"Panwascam harus kerja ekstra dan kerja ganda, tutur Eric.