Danny Pomanto Perintahkan Tender Dini di 2023
Ilustrasi. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar mendapatkan alokasi dana transfer dari pusat senilai Rp2 triliun pada tahun anggaran 2023. Jumlah itu meningkat Rp153 miliar dibandingkan transfer tahun 2022, senilai Rp1,85 triliun.
Dana alokasi transfer ke daerah (TKD) diserahkan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman kepada Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto, di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (1/12/2022).
Usai menerima dana transfer dari pusat, Wali Kota Danny mengingatkan jajarannya di Pemkot Makassar mempercepat tender dini di awal tahun 2023.
“Kita mau anggaran yang diberikan pemerintah pusat itu bisa terserap maksimal. Makanya saya tekankan tender dini,” ujar Danny Pomanto dalam keterangannya, dikutip Jumat (2/12/2022).
Baca Juga: Sisa Sebulan, Pemkot Makassar Kejar Penyerapan Anggaran 60 Persen
1. Danny mencegah program tidak berjalan
Petugas Satpol PP berjaga di gerbang pintu masuk kantor Balai Kota Makassar yang ditutup sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (9/7/2021). (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)Danny tidak ingin ada proyek atau program yang dianggarkan melalui dana transfer dari pusat tidak berjalan. “Ini akan saya kawal, apalagi DAK Fisik itu harus dilaksanakan. Tidak ada alasan,” tegasnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Helmy Budiman mengatakan secara keseluruhan dana transfer dari pusat mengalami kenaikan.
Misalnya, Dana Alokasi Umum (DAU) naik dari Rp1,25 triliun menjadi Rp1,38 triliun. Begitu juga Dana Bagi Hasil (DBH) naik dari Rp106,7 miliar menjadi Rp127,95 miliar. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun depan Rp48,6 miliar, sedangkan 2022 hanya Rp47,02 miliar.
Sementara DAK Non-Fisik pada tahun ini hanya Rp442,54 miliar, dan tahun depan mengalami kenaikan menjadi Rp447,26 miliar.
“DID sampai hari ini belum ada pengumuman. Tapi karena tahun kemarin kita sudah WTP, harusnya kita dapat,” ujar Helmy.
2. Pemkot Makassar dapat Rp30 miliar untuk dana kelurahan
Wali Kota Makassar Danny Pomanto. IDN Times/Sahrul RamadanHelmy juga mengungkapkan TKD 2023, Kota Makassar sudah mendapatkan anggaran dana kelurahan. Nilainya Rp30 Miliar melalui DAU.
“Dana kelurahan sudah masuk di dana transfer untuk tahun depan," ucapnya.
Helmy juga menambahkan untuk tahun depan. Pemkot Makassar telah mengalokasikan dana kelurahan sebesar Rp500 juta untuk masing-masing kelurahan.
“Anggaran itu akumulasi dari APBD dan APBN yang Rp30 miliar. Jadi ada kurang lebih Rp300 juta setiap kelurahan yang kita anggarkan untuk dana kelurahan,” kata dia.
3. Pemkot kejar penyerapan anggaran 60 persen di akhir tahun ini
Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat)Sebulan lagi menjelang berakhirnya tahun 2022, namun serapan anggaran belanja daerah Pemerintah Kota atau Pemkot Makassar masih di angka 49,47 persen. Pasalnya, masih ada kegiatan yang belum rampung ditambah beberapa proyek tidak dieksekusi.
Pemkot pun kini berupaya menuntaskan program di semua sektor agar serapan anggaran bisa lebih tinggi dan tidak menjadi silpa. Tersisa waktu sebulan untuk menyelesaikan seluruhnya.
"Mudah-mudahan bisa tercapai. Kami targetkan 60 persen," kata Helmy, Kamis.
Helmy menyebutkan serapan anggaran Pemkot Makassar per 29 November 2022 sebesar Rp2,3 triliun atau 49,47 persen. Meski begitu, capaian pendapatan daerah cukup agresif yaitu sekitar Rp3,05 triliun atau 75,56 persen.
"Total PAD kita sudah menyentuh angka Rp1 triliun. Ini cukup luar biasa di tengah berbagai macam krisis dan isu resesi yang akan terjadi di 2023," kata Helmy.
Sejauh ini, ada 3 organisasi perangkat daerah (OPD) yang serapan anggarannya cukup rendah. Ketiga OPD itu adalah Dinas Pekerjaan Umum (12 persen), Dinas Sosial (27 persen), dan Dinas Lingkungan Hidup (30 persen).
"Tetapi secara akumulasi, sebenarnya Dinas PU, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup rata-rata realisasi fisiknya sudah menyentuh angka 40 persen lebih. Hanya memang pencatatan untuk realisasi keuangannya belum mencapai seperti yang saya sampaikan," kata Helmy.
Helmy kembali menjelaskan bahwa rendahnya serapan anggaran itu dipengaruhi proses administrasi yang dianggap cukup menyulitkan bagi OPD sehingga mereka kewalahan. Misalnya dalam pengurusan Amdalalin dan sebagainya.
Kemudian proses pengadaan barang dan jasa yang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dianggap ribet atau banyak jabatan yang belum terisi pejabat definitif. Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto pun akan kembali menggelar rotasi jabatan terkait hal tersebut.
"Pak wali sudah mengingatkan kembali bahwa seluruh capaian rata-rata realisasinya karena kita menargetkan 60 persen. OPD yang tidak mencapai 60 persen akan menjadi catatan untuk melakukan evaluasi terhadap pejabatnya, khususnya eselon II," kata Helmy.
Baca Juga: Pemkot Isyaratkan UMK Makassar 2023 Naik