Wali Kota Parepare Dikecam usai Ancam Media Pengkritik Pemerintah

Tasming mengaku heran dengan sikap sejumlah media yang telah menjalin kontrak kerja sama dengan Pemkot Parepare, tetapi dinilai terus memberitakan hal-hal negatif tentang pemerintahannya.

Dia menilai pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan mempertanyakan tujuan media yang tetap mengkritik meski telah menjadi mitra pemerintah.

"Dihajar juga pemerintah dengan berita yang tidak pantas, yang sebenarnya enggak seperti itu," ujar Tasming dalam rekaman suara yang beredar.

Dia menegaskan kritik terhadap pemerintah sebenarnya bukan persoalan selama pemberitaan tersebut didasarkan pada fakta yang benar. Namun, Tasming merasa keberatan jika pemerintah terus-menerus diserang melalui pemberitaan.

"Tapi kan aneh juga ini. Berita siapa itu yang medianya ini-ini, hanya menghajar pemerintah. Tapi ada dikontraknya juga oleh pemerintah. Dia maunya apa coba?" tuturnya.

Pernyataan Tasming semakin menjadi perhatian ketika dia menyinggung media yang dianggap tidak konsisten dalam menjalin hubungan dengan pemerintah daerah.

Dia bahkan menggunakan istilah bermuka dua dan mengaitkannya dengan ungkapan keagamaan yang menyebut halal darahnya.

"Di agama saja itu tidak ada istilah bali bella'. Bali bella' itu haram itu, halal darahnya itu yang bali bella'," ucap Tasming.

Tasming juga meminta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Parepare, Jenamar Aslan, memperketat pengelolaan kontrak kerja sama media.

Dia menginginkan seluruh kerja sama media dilakukan melalui satu pintu di Dinas Kominfo.

"Tidak ada Pak, bali bella'. Termasuk di pemerintah ini semua yang berkontrak lah. Ya kan, tapi kan syaratnya satu pintu sekarang. Di Kominfo saja sekarang," tegasnya.

Meski begitu, Tasming mengaku tidak menganggap seluruh media memiliki sikap serupa. Dia menyatakan masih membuka ruang kemitraan dengan media yang dinilainya profesional.

"Karena ya kan tapi tidak semua juga media ini kurang ajar, ada juga media-media profesional yang bagus," katanya.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Kominfo Parepare, Jenamar Aslan, membenarkan adanya arahan Tasming dalam kegiatan Monev Pembangunan Triwulan III.

Namun, dia menilai pernyataan wali kota telah dipotong dari konteks pembicaraan sebenarnya.

Menurutnya, pidato tersebut membahas strategi jangka panjang terkait pola kemitraan pemerintah daerah dengan media.

"Pernyataan dalam forum resmi tersebut sebenarnya sedang membahas solusi strategis jangka panjang, bukan bermaksud menyudutkan kelompok atau pihak mana pun," kata Jenamar dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2026).

Jenamar juga menuding rekaman yang beredar di media sosial telah melalui proses penyuntingan secara sengaja sehingga menimbulkan kesan kontroversial.

"Statemen dan audio visual yang viral di media sosial telah dipotong secara sengaja pada bagian tertentu untuk menciptakan kesan kontroversial yang memicu kegaduhan," ujarnya.

Dia menegaskan Pemkot Parepare tetap berkomitmen menghormati seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers. Jenamar pun mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi.

"Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dan menyaring informasi sebelum membagikannya," tutupnya.

Menanggapi peristiwa ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar mengecam pernyataan Wali Kota Parepare. Ketua AJI Makassar, Sahrul Ramadan menilai, pernyataan Tasming Hamid provokatif dan mengancam kerja-kerja hingga berdampak pada keselamatan jurnalis khususnya di Kota Parepare.

Menurutnya, sebagai pimpinan daerah dan pelayan publik, Tasming Hamid dan jajaran pemerintahan di Parepare semestinya bersikap terbuka, dan menerima setiap kritik yang berbasis fakta yang ditulis oleh jurnalis.

"Pelaksana pemerintahan di Kota Parepare mesti sadar, bahwa bekerja untuk melayani masyarakat termasuk kebutuhan keterbukaan informasi untuk publik melalui jurnalis," ujar Sahrul Ramadan dalam keterangan tertulisnya yang di terima IDN Times, Kamis (12/11/2026).

AJI Makassar menekankan kepada struktur pemerintah Kota Parepare bahwa jurnalis bekerja untuk kepentingan publik, melayani hak-hak publik mendapatkan informasi.

"Jurnalis tidak bekerja untuk pemerintah, tidak bekerja untuk penguasa. Jurnalis bukan humas pemerintah," ucapnya.