WALHI Sulsel Nilai Penanganan Tumpahan Minyak PT Vale Belum Tuntas
- WALHI Sulsel menilai penanganan tumpahan minyak PT Vale di Towuti belum tuntas, terutama dalam pemulihan lingkungan dan tanggung jawab terhadap warga terdampak.
- Belum ada sanksi tegas bagi pihak bertanggung jawab, sementara sebagian warga masih menunggu ganti rugi atas lahan yang tercemar minyak.
- PT Vale mengklaim telah menangani dampak sejak awal insiden dengan pembersihan sungai dan posko aduan, namun WALHI menilai langkah itu belum menjawab persoalan di lapangan.
Makassar, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan menilai penanganan dampak tumpahan minyak PT Vale Indonesia di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, belum tuntas hingga saat ini. Penilaian tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kopitiam, Jalan Letjen Hertasning, Makassar, Selasa (31/3/2026).
Direktur Eksekutif WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin, menyebut masih ada sejumlah persoalan yang belum terselesaikan. Persoalan itu mencakup pemulihan lingkungan hingga tanggung jawab terhadap warga terdampak.
"Vale sampai detik ini masih belum melaksanakan secara menyeluruh. Kami ingin menunjukkan kepada publik situasi yang sebenarnya," kata Al Amin.
1. Belum ada sanksi tegas
WALHI juga menyoroti belum adanya sanksi tegas terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab. Hingga kini, belum ada tindakan yang dianggap memberi efek jera atas insiden tersebut.
"Kami melihat tidak ada satu pihak pun yang dimiskinkan atau mendapat teguran keras baik dari pemerintah, penegakan hukum maupun internal Vale," kata Al Amin.
Selain itu, WALHI menilai keterbukaan informasi dari perusahaan masih terbatas. Publik dinilai belum memperoleh penjelasan rinci terkait proses perbaikan pipa minyak serta jaminan keamanannya.
"CEO PT Vale harus segera menyampaikan keterangan kepada publik seperti apa proses perbaikan pipa minyak tersebut dan seberapa kuat pipa itu bisa menahan gempa yang setiap saat terjadi di Sorowako, Towuti dan Wasuponda," tutur Al Amin.
2. Ganti rugi warga belum lengkap
Dalam pemaparannya, WALHI turut menyinggung proses ganti rugi kepada warga. Sebagian lahan terdampak disebut telah menerima kompensasi, namun masih ada yang menunggu realisasi.
"Sawah terpapar minyak dan pemilik sawah itu 71 persen sudah diganti tapi 29 persen lainnya belum diganti rugi. Warga berharap ganti rugi segera direalisasikan untuk memulihkan cemaran sebelumnya," ucap Al Amin.
WALHI juga menyoroti penggunaan Marine Fuel Oil (MFO) dalam aktivitas industri PT Vale. Penggunaan bahan bakar tersebut dianggap berisiko terhadap lingkungan.
"Kami mendesak PT Vale menghentikan penggunaan MFO dalam proses industrinya. Ini rawan sekali. Sawah dan sungai masyarakat masih akan terancam dengan tumpahan minyak," katanya.
3. PT Vale klaim sudah menangani dampak
Sebelumnya, PT Vale Indonesia menyatakan telah membersihkan dan menanggapi aduan warga sejak awal insiden pada Agustus 2025. Perusahaan juga menyebut proses pemulihan digelar melalui penyisiran sungai terdampak serta pembukaan posko pengaduan untuk menampung laporan masyarakat.
Dalam keterangan resminya, PT Vale mengklaim ratusan aduan warga telah diterima dan ditindaklanjuti, mencakup dampak pada lahan pertanian, akses air bersih, hingga keluhan kesehatan. Perusahaan juga menyebut telah menyusun kerangka pemulihan jangka pendek hingga panjang dengan melibatkan masyarakat dan tim ahli independen.
"Basis data yang komprehensif yang kami himpun ini tidak sekedar mencatat kerugian, tetapi juga menjadi instrumen untuk merancang solusi jangka panjang yang bisa dijalankan terukur adil, akuntabel dan berbasis ilmiah," kata Head of External Relation PT Vale Indonesia, Endra Kusuma, saat itu.
Meski demikian, WALHI menilai langkah tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan di lapangan. Melalui forum ini, WALHI Sulsel mendesak PT Vale membuka informasi secara langsung kepada publik, termasuk perkembangan pemulihan lingkungan dan perbaikan pipa minyak.
"PT Vale sebagai perusahaan publik juga harus berani mengundang wartawan, menunjukkan kepada publik, apa yang sudah mereka lakukan dalam hal pemulihan lingkungan dan perbaikan pipa. Sampaikan secara resmi. Jangan menggunakan eksternal seperti rilis," kata Al Amin.
