Wajah Kusam Transportasi Perairan di Negara Maritim Indonesia

KMN Ladang Pertiwi 02 merupakan kasus terbaru yang menjadi sorotan nasional dari sekian insiden kecelakaan transportasi laut. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), setidaknya tiga kasus kecelakaan kapal dilaporkan terjadi pada 2021. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli (KBPP) KSOP Kelas IV Bima, Nusa Tenggara Barat, Syaifuddin, mengatakan kecelakaan pertama yaitu peristiwa tubrukan kapal pada Juni 2021. Saat itu, KM Maluku Nusa menabrak perahu pancing, mengakibatkan satu orang nelayan tewas.

Pada bulan yang sama terjadi kebakaran KM Duta Samudra ketika sedang parkir di Pelabuhan Bima. Kapal pengangkut barang dan perabot rumah tangga tersebut terbakar usai berlayar dari rute Surabaya-Bima.

Kemudian pada Mei tahun 2022 ini, sebuah kapal pengangkut ribuan ton semen tenggelam di perairan sekitar Pulau Sangiang, Kecamatan Wera. Seluruh anak buah kapal (ABK) dilaporkan selamat pada kejadian tersebut.

Syaifuddin mengaku, Surat Perintah Berlayar (SPB) jadi senjata bagi pihaknya untuk memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran. SPB baru bisa diterbitkan jika kapal sudah penuhi standar pelayaran.

Standar tersebut mulai dari kapasitas muatan, dokumen penumpang, dokumen kapal, hingga jumlah Anak Buah Kapal (ABK). Jika sejumlah item prioritas tersebut tidak dipenuhi, manajemen kapal akan dikenakan sanksi administratif.

Sementara di Jawa Barat, Badan SAR Nasional (Basarnas) Bandung mencatat bahwa ada 86 kasus kecelakaan kapal di wilayah perairan Jabar dari Januari-Desember 2021. Dari jumlah itu, sebanyak 17 orang dinyatakan meninggal dunia.

Kepala Seksi (Kasi) Operasi dan Siaga, Basarnas Bandung, Supriyono mengatakan, dari data pelaksanaan SAR Bandung 2021 kecelakaan kapal hingga menyebabkan sejumlah korban meninggal di wilayah Jabar terjadi karena beberapa faktor.

"Sepanjang 2021 ini ada 86 orang mengalami kecelakaan kapal. Dari jumlah itu ada 50 selamat, 17 meninggal dunia, dan 19 orang hilang," ujar Supriyono, Sabtu (11/6/2022).

Transportasi perairan, termasuk kawasan danau, juga rentan pada insiden kecelakaan. Misalnya kapal wisata yang membawa 20 orang penumpang yang karam di Danau Sipin, Kota Jambi, Senin, 28 Februari 2022. Beruntung tak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut. 

Karamnya kapal wisata di Danau Sipin diduga karena kelebihan muatan. Akibatnya, air dengan dengan cepat masuk ke kapal dan membuatnya karam.

"Tidak ada korban jiwa. Diduga karena kelebihan muatan," terang Kapolsek Telanaipura, AKP Yumika.

Humas Basarnas Jambi, Lutfi mengatakan, peristiwa itu dipicu banyak penumpang yang berswafoto di di bagian depan kapal. Saat perahu tersebut karam, perahu di sekitar tempat kejadian lekas melakukan pertolongan.

Bahkan ada warga yang berenang dari tepi danau untuk melakukan pertolongan. Pihaknya akan mengingatkan kapal wisata mengenai jumlah pelampung yang harus sesuai dengan jumlah penumpang.

"Kita berharap hal tersebut tidak terulang kembali. Dan dari pengunjung juga harus berhati-hati ketika berada di wisata air," katanya.

Kecelakaan transportasi perairan terjadi karena sejumlah faktor. Syaifuddin menyebut, di perairan Bima, insiden kapal terjadi karena beberapa hal. Umumnya karena persoalan pada perahu atau kapal yang ditumpangi. Sehingga KSOP memberikan imbauan agar semua pihak dapat mematuhi aturan agar terjamin keselamatan dalam pelayaran.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Kota Jambi, Mariani Yanti, mengatakan belum ada aturan yang dibuat mengenai kapasitas penumpang kapal wisata di Danau Sipin.

"Kita akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan agar bisa membuat aturan mutan di kapal wisata," jelas Meriani terkait tenggelamnya kapal wisara di Danau Sipin.

Ia juga mengatakan, masing-masing kapal wisata Danau Sipin sudah mendapat 12 unit pelampung untuk operasional. Ke depan, pihaknya akan membuat pelatihan untuk pengemudi kapal wisata Danau Sipin terkait keselamatan penumpang.

"Kita tidak mengetahui dipakai atau tidak, karena kita tidak ada penjaga di sana. Kita juga akan menempatkan penjaga di Danau Sipin. Jika ada insiden kecelakaan agar cepat ada pertolongan," tutupnya.

Sementara temuan lain diungkap Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) terkait tenggelamnya KMN Ladang Pertiwi 02. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Widony Fedri mengatakan, KMN Ladang Pertiwi 2 bisa langsung karam karena diduga kelebihan muatan.

"Kapal itu tenggelam akibat mati mesin, terombang-ambing. Mungkin karena muat 500 karung kerikil," ungkap Widony kepada IDN Times Sulsel, Sabtu (11/6/2022) sore.

Harusnya, kata Kombes Pol Widony, KMN Ladang Pertiwi 2 tidak sampai tenggelam jika muatannya tidak melebihi kapasitas, baik itu barang maupun orang.

"Makanya kapal tenggelam, kalau jalan mesinnya nyala kan tidak tenggelam bisa mendorong dan terangkat itu kapal, itu kan (500 karung kerikil) yang beban," lanjutnya.

Sebagian masyarakat Indonesia termasuk di Sumatra Selatan (Sumsel) masih memilih transportasi air sebagai angkutan umum utama untuk menyeberang ke daerah perairan. Transportasi air juga menjadi primadona dalam kegiatan perdagangan.

Namun minat pengguna transportasi air yang terbilang tinggi, tidak diimbangi dengan kemudahan serta standarisasi keselamatan transportasi air. Sumsel misalnya masih membutuhkan perhatian dari pemerintah.

"Kesulitan kami rasakan saat mengurus teknis transportasi air. Terutama di penyeberangan Tanjung Api-Api (TAA) ke Muntok Bangka Barat atau sebaliknya," kata Manajer Kapal PT Dharma Lautan Utama di Pelabuhan TAA Palembang, Antok Adhi Sasongko kepada IDN Times, Jumat (10/6/2022).

Beberapa perusahaan kapal di TAA Palembang mengeluhkan sulitnya mengurus administrasi, kemudian suplai Bahan Bakar Minyak (BBM) karena permasalahan jarak.

"Serta pendangkalan di area pelabuhan TAA hingga fasilitas sandar di pelabuhan yg belum memenuhi standar," ujarnya.

Sementara Dinas Perhubungan Kalimantan Timur (Kaltim) menilai, kesadaran para operator kapal cepat atau speedboat masih rendah soal ketaatan aturan dan keselamatan. Permasalahan serius dialami transportasi air hampir di seluruh wilayah Indonesia, hingga bisa memicu terjadinya peristiwa kecelakaan bagi para penumpangnya.

"Saya kira masalah motoris speedboat "nakal" ini terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Kaltim. Saya sempat menerima keluhan serupa terjadi juga di Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan lainnya," kata Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kaltim Maslihuddin saat dihubungi IDN Times, Sabtu (11/6/2022).

Kondisi serupa juga diutarakan Koordinator Syahbandar Pos Paotere Makassar, Nufrizal Atmakaesa. KM Ladang Pertiwi yang berlayar dari Pelabuhan Rakyat Paotere tidak mengantongi izin. "Kalau status kapal (KM Ladang Pertiwi 2) itu kapal nelayan, bukan kapal barang atau penumpang. Ijin persetujuan berlayar itu di syahbandar perikanan," katanya.

Nufrizal menerangkan, keberadaan KM Ladang Pertiwi 2 di Pelabuhan Paotere Makassar sejak sandar hingga berlayar, tidak diketahui. Demikian halnya saat kapal berangkat pada 25 Mei 2022 lalu.

"Kapal ini datangnya tidak pernah melapor dan berangkatnya tidak melapor, kegiatan selama di sini (Paotere) tidak pernah ada laporan. Jadi terkait penumpang yang ada di kapal itu kami tidak tahu," ujar Nufrizal.

Di ujung timur Pulau Jawa, wilayah Madura yang memiliki sekitar 120 'anak' pulau membuat penyeberangan menjadi kebutuhan pokok warga di sana. Sayangnya, kondisi transportasi antar pulau sangat miris. Mereka harus menyabung nyawa tiap hari karena hanya mengandalkan kapal nelayan dengan jaminan keamanan rendah. 

Kondisi itu setidaknya dituturkan oleh adalah Mathur Husyairi. Ia adalah salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur yang kerap menggelar reses atau serap aspirasi ke pulau-pulau kecil di Madura.

Mathur mengatakan, dalam satu tahun biasanya ia tiga kali datang ke pulau-pulau di Kabupaten Sumenep. Mulai dari Pulau Kangean, Sabunten hingga yang paling jauh yakni pulau Masalembu.

Untuk sampai ke pulau-pulau tersebut biasanya Mathur menggunakan transportasi laut berupa kapal ekspress hingga kapal Feri. Kapal tersebut berangkat menuju pelabuhan Kalianget menuju ke pulau-pulau yang Mathur tuju.

"Perjalanan dari Kalianget menuju Kangean biasanya 3 sampai 4 jam, kalau ke Masalembu bisa sampai 14 jam," ujar Mathur, Sabtu (11/6/2022).

Walau begitu, perjalanan masyarakat Madura menuju ke pulau-pulau tersebut tentu tidak seluruhnya menyenangkan. Ada banyak risiko yang harus diterjang, seperti cuaca ekstrem hingga gelombang laut yang tinggi.

Seperti kejadian kecelakaan kapal laut yang belakangan terjadi di sekitar Jawa Timur. Setidaknya, dalam satu bulan terakhir ada dua kecelakaan kapal laut di Jawa Timur.

Pertama, hilang kontaknya kapal Zidane ekspress yang terjadi di perairan sekitar Pulau Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Hilang kontaknya kapal tersebut diakibatkan karwna mesin mati serta didukung tingginya gelombang laut.

Kedua, kecelakaan antara KMP Trisila Bakti 2 dan KMP Gerbang Samudera 2 di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (13/5/2022) lalu. Tabrakan kedua kapal tersebut diduga karena arus perairan di selat Bali. Akibatnya kapal mengalami kebocoran. Jika transportasi laut tak kunjung dibenahi, kecelakaan-kecelakaan seperti ini hanya menunggu giliran.

Keterbatasan angkutan perairan juga bisa ditemukan di Banten. Kita bisa melihat perahu yang terbuat dari kayu menjadi satu-satunya alat transportasi penyeberangan ke Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Kabupaten Pandeglang, Banten. Moda transportasi yang mirip dengan perahu nelayan itu dikenal warga setempat sebagai kapal klotok. 

Dari Pelabuhan Sumur, kamu perlu menggunakan alat transportasi ini sekitar tiga jam untuk sampai ke tempat yang merupakan habitat Badak bercula satu tersebut atau pulau-pulau di sekitarnya.

Salah satu pulau di sekitar TNUK adalah Pulau Peucang.  Meski menaiki perahu kayu, perjalanan kamu ke dermaga Pulau Peucang disebut aman.

"(Kapal-kapal) sudah memenuhi standar sudah aman," kata Iyus, salah satu kapten kapal kepada IDN Times, Minggu (12/6/2022).

Kendati demikian, setiap hendak melakukan perjalanan para kru kapal terlebih dahulu memastikan cuaca di semenanjung Ujung Kulon yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia itu, baik. Hal itu menjadi patokan pelayaran para kapal-kapal pengangkut wisatawan.

"Kita juga intinya punya patokan kalau cuaca buruk, gak bisa memaksakan juga. Kalau saat ini musim lagi kacau cuaca tidak menentu.  Makanya perlu perhitungan matang," katanya.

Pemahaman kondisi laut saat melakukan pelayaran memang sangat dibutuhkan oleh para pelaut. Kondisi laut yang cenderung berubah juga memengaruhi alur pelayaran yang harus ditempuh.

Salah satu wisatawan, Ita, menyebut pengalaman naik kapal klotok membuatnya deg-degan. Ita bersama satu rombongan, naik kapal klotok ke Pulau Peucang pada Agustus 2020. 

"Ada satu titik di tengah perjalanan itu, di mana gelombangnya tinggi sehingga terasa sekali guncangannya," kata warga Bogor ini. Beberapa peserta dalam rombongan, kata dia, sampai mabuk laut. 

"Saat itu, kepikiran sih, ini kapal kayu aman gak ya melewati gelombang sekuat ini?" kata dia. Ada beberapa teman dalam rombongan itu kemudian menanyakan ke kapten kapal mengenai keamanan moda transportasi itu. 

Kapten kapal, kata Ita, lantas menyebut, semua aman. Gelombang tinggi memang biasa terjadi di titik tersebut karena ada pertemuan arus. 

"Pulang pergi ke Peucang itu, pakai kapal klotok. Aman sih," tambah Ita, lagi. Informasi yang dia terima, moda transportasi laut menuju Peucang dan Sumur memang hanya kapal klotok itu sehingga dia dan rombongan tak ada pilihan lain. 

Wisatawan lainnya, Ima mengatakan, gelombang besar di perjalanan Sumur-Peucang itu terasa karena rombongan menggunakan kapal kecil. Ima lantas membandingkan pengalamannya naik kapal besar dengan kapal klotok. "Kapal kecil lebih berasa banget ombaknya," kata dia. 

Karena naik kapal kecil, Ima tak menampik rasa was-was ketika naik kapal klotok. Dia sempat memikirkan risiko human error hingga kemungkinan kapal kecil itu tenggelam setelah dihantam gelombang besar. "Lebih banyak risikonya sih," kata dia. 

Dari sekian pelanggaran yang dilakukan sejumlah pemilik transportasi perairan, nyatanya di sejumlah daerah, ada pihak-pihak yang dengan disiplin tetap mematuhi standar keamanan transportasi air.

Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), misalnya, mengeluarkan peta hidrografi dalam penentuan alur pelayaran di Indonesia. Peta ini diperbaharui setiap minggunya untuk mendukung kelancaran berlalu lintas di perairan. Selain itu juga melakukan upaya pengangkatan kapal karam di beberapa titik yang dipastikan keberadaanya dinilai mengganggu lalu lintas pelayaran.

Sementara pihak PT Pelni (Persero), operator kapal penumpang milik negara menyatakan seluruh kapal yang dioperasikan rutin menjalani perawatan di area docking yang tersebar di beberapa pelabuhan. 

Vice President (VP) PSO dan Subsidi PT Pelni (Persero), Indra Maulana mengungkapkan perawatan rutin dilakukan setahun sekali untuk melakukan perawatan pada seluruh bagian kapal. 

"Ada 26 kapal penumpang dan 44 kapal perintis yang rutin masuk docking setahun sekali. Jadi seperti mobil yang masuk bengkel, di industri perkapalan kita juga rutin memperbaiki kapal-kapal yang rutin dioperasikan. Mulai dari mengecat ulang semua kamar penumpang, dek, buritan dan seluruh bagian kapal untuk membersihkan kotoran yang menempel," kata Indra saat dihubungi IDN Times, Sabtu (11/6/2022).

Di Makassar, Kepala Bidang Status Hukum Syahbandar setempat, Sirajuddin, menyatakan sistem transportasi air sebenarnya cukup aman dengan pengawasan yang cukup ketat. Namun masalahnya adalah kapal tersebut bukan kapal untuk penumpang melainkan kapal nelayan.

"Kalau selama ini pengawasannya masih di kami itu memang ketat karena misalnya kalau dia (kapal nelayan) mau berlayar, kami lihat kalau ada penumpang, kami sampaikan ke nahkodanya 'jangan deh bawa penumpang karena kapal nelayan'," kata Sirajuddin kepada IDN Times, Minggu (12/6/2022).

Sirajuddin menjelaskan pengawasan untuk kapal nelayan bukan lagi kewenangan Syahbandar terhitung sejak 1 Januari 2022. Kewenangan itu telah dialihkan langsung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Hal itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan.

"Jadi surat persetujuan berlayar, surat kelaikan kapalnya itu semua sudah di Kementerian Kelautan," kata Sirajuddin.

Sirajuddin menegaskan bahwa Makassar memiki sistem transportasi air yang aman. Lagipula, saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga telah menyediakan kapal perintis. 

"Jadi kapal perintis yang melayani ke pulau-pulau seperti Pulau Pemantauan, Pulau Doang-doangan dan sebagainya.  Ada dua malah kapal yang melayani," kata Sirajuddin.

Dia pun berharap masyarakat yang hendak bepergian dengan jasa transportasi air sebaiknya menggunakan kapal yang sesuai peruntukannya yakni kapal penumpang. Apalagi tarifnya juga terbilang cukup terjangkau.

"Jadi harus disampaikan bahwa ada sarana kapal yang disiapkan oleh pemerintah dan itu sangat murah biayanya. Pulau terjauh sekitar Rp28.000 per kepala," kata Sirajuddin.

Kita tentu semua berharap agar sistem transportasi perairan di Indonesia segera dibenahi, sebab masyarakat di 17.000 pulau yang ada dari Sabang sampai Merauke, membutuhkan sarana yang aman dan memadai. Seperti kata Presiden Jokowi di suatu ketika: "Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, selat, dan teluk."

Tim Penulis: Ashrawi Muin, Feny Maulia Agustin, Ayu Afria Ulita Ermalia, Fariz Fardianto, Sri Wibisono, Khaerul Anwar, Juliadin JD, Khusnul Hasana, Azzis Zulkhairil, M Ramond.