Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan, Jayadi Nas. IDN Times/Asrhawi Muin
  • Pemprov Sulsel menargetkan penetapan UMP 2027 paling lambat Sabtu, 21 November 2026, setelah pembahasan lanjutan bersama unsur tripartit.

  • Data BPS mencatat Kebutuhan Hidup Layak Sulsel 2026 sekitar Rp3,9 juta; angka ini menjadi referensi dan UMP dipastikan tidak berada di bawahnya.

  • KSPSI mengusulkan kenaikan UMP minimal 10 persen hingga sekitar Rp4,3 juta, sedangkan FSPMI meminta UMP setara 100 persen KHL dengan kenaikan 7,5–9,5 persen.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berencana menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 pada Sabtu (21/11/2026). Besaran kenaikannya masih menunggu kesepakatan dalam pembahasan bersama unsur terkait.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat bersama unsur tripartit untuk membahas persiapan penetapan upah minimum.

"Insyaallah penetapan hari Sabtu 21 November," kata Jayadi saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).

1. KHL Sulsel 2026 mencapai Rp3,9 juta

ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya)

Jayadi menyebut Dewan Pengupahan Sulsel telah menerima data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data tersebut, KHL Sulsel berada di angka sekitar Rp3,9 juta.

Angka tersebut menjadi salah satu referensi dalam pembahasan penetapan UMP 2027. Namun, KHL bukan satu-satunya penentu besaran upah minimum.

"KHL 3,9 juta, tapi ini bukan penentu, hanya jadi referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses penetapan UMP. Pokoknya tidak di bawahnya KHL," jelasnya.

2. Disnakertrans siapkan pembahasan bersama tripartit

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan Jayadi Nas usai pengumuman penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel 2026 di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (24/12/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Jayadi mengatakan pihaknya akan kembali membahas persiapan penetapan UMP 2027 bersama unsur tripartit. Undangan untuk pihak-pihak yang terlibat juga akan segera disebarkan.

"Baru saja saya sudah rapat dengan tripartit setelah ini kami akan bahas lagi," kata Jayadi.

Meski begitu, dia belum memastikan lokasi pelaksanaan penetapan UMP 2027. "Nanti kita lihat," katanya singkat.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, telah menggelar pertemuan dengan serikat pekerja, serikat buruh, unsur Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, dan perangkat daerah di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada 13 November 2026.

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi pekerja dan pengusaha menjelang penetapan UMP 2027. Andi Sudirman meminta seluruh pihak menyampaikan pandangan berdasarkan data dan argumentasi terukur.

3. KSPSI dan FSPMI usulkan kenaikan UMP 2027

Massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (5/11/2026). IDN Times/Asrhawi Muin

Sementara itu, menjelang penetapan UMP 2027, sejumlah serikat pekerja telah menyampaikan usulan kenaikan upah minimum. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel, Basri Abbas, mengusulkan kenaikan UMP minimal 10 persen. Jika usulan tersebut disetujui, UMP Sulsel 2027 berpotensi mencapai sekitar Rp4,3 juta.

"Sesuai rapat pendahuluan kami, tadi sudah mengadakan pengusulan bahwa SPSI mengusulkan UMP sebesar 10 persen, atau minimal 10 persen. Itu perjuangan kita," kata Basri saat dihubungi, Selasa (17/11/2026).

Sementara itu, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sulsel meminta pemerintah menetapkan UMP 2027 setara 100 persen KHL. Mereka juga mengusulkan penggunaan faktor alfa 0,9 dalam formula penghitungan upah.

Sekretaris DPW FSPMI Sulsel, Taufik, memperkirakan usulan tersebut berpotensi menghasilkan kenaikan UMP sekitar 7,5 hingga 9,5 persen. Selain itu, FSPMI meminta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 ditetapkan sebesar 5 persen di atas UMP.

"Yang jelas, berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, kita berada di sekitar 7,5 sampai dengan 9,5 persen kenaikan untuk 2027, karena nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi belum kita dapat secara resmi dari BPS," katanya.

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More