Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Di balik narasi kecukupan pangan nasional, ada jarak yang membentang antara timbangan gabah dan daya beli di atas meja makan warga. Dalam foto: Stok beras di pasar tradisional Pontianak, Rabu (11/11/2026). (IDN Times/Teri).
  • Pemerintah mengklaim swasembada dan menghentikan impor beras, tetapi harga di berbagai daerah masih tinggi, sementara rak beras dan SPHP di sejumlah lokasi kosong.

  • BPS mencatat harga beras naik di seluruh rantai distribusi pada Oktober 2026; kenaikan tahunan beras premium mencapai 11,32 persen, membebani konsumen dan pedagang.

  • Stok besar di daerah produsen seperti Sulawesi Selatan dan NTB belum menjamin harga terjangkau; Bulog mengakui kemarau, biaya BBM, dan kendala distribusi memengaruhi harga serta pasokan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

“Sudah empat hari kosong. Paling nanti datang lagi sore atau besok, tapi itu juga belum bisa mastiin ada apa enggak barangnya,” kata D, seorang pedagang beras di Jakarta

IDN Times - Rak beras di sebuah minimarket di Jalan Anggrek Rosliana, Kemanggisan, Jakarta Barat, tampak kosong pada Selasa (10/11/2026). Sudah beberapa hari beras tak tersedia. Petugas minimarket berinisial D mengatakan, pasokan belum juga datang. Bahkan, ia tak bisa memastikan kapan barang tersebut kembali tersedia.

“Sudah empat hari kosong. Paling nanti datang lagi sore atau besok, tapi itu juga belum bisa mastiin ada apa enggak barangnya,” kata D.

Pemandangan sederhana itu menyimpan ironi di tengah pernyataan pemerintah mengenai keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim produksi dan stok beras dalam negeri telah mencukupi, sehingga pemerintah menghentikan impor beras.

Namun, kondisi di pasar tidak sepenuhnya mencerminkan kabar baik tersebut. Harga beras masih tinggi di sejumlah daerah. Bahkan, beras yang semestinya menjadi alternatif lebih murah, yakni beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), tidak selalu tersedia di rak toko maupun lapak pedagang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga beras di seluruh rantai distribusi pada Oktober 2026. Harga rata-rata beras di tingkat penggilingan naik 0,26 persen secara bulanan dan 6,89 persen secara tahunan. Kenaikan tahunan paling besar terjadi pada beras premium, mencapai 11,32 persen.

Temuan INSIDEnesia di 10 provinsi pada 9–12 November 2026 memperlihatkan persoalan yang lebih kompleks. Di sejumlah daerah, harga beras naik dalam beberapa pekan terakhir. Di daerah lain, harga relatif stabil, tetapi masyarakat tetap harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan beras sesuai kebutuhan.

Dari Jakarta, Banten, Jogja, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, hingga Kalimantan Barat, persoalan yang muncul tidak selalu sama. Namun, satu hal terlihat jelas: kecukupan produksi nasional belum otomatis menjamin masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau.

Harga beras merangkak naik, warga tak punya banyak pilihan

"Bagi keluarga yang menjadikan beras sebagai kebutuhan utama, kenaikan beberapa ribu rupiah per kilogram bukan persoalan kecil"

Di Pasar Besar Ngawi, Jawa Timur, kenaikan harga beras terasa dalam sebulan terakhir. Beras medium yang sebelumnya dijual Rp13 ribu per kilogram kini menjadi Rp15 ribu. Sementara beras premium naik dari Rp15 ribu menjadi Rp18 ribu per kilogram.

Kenaikan juga terjadi pada beras SPHP. Kemasan lima kilogram yang sebelumnya dijual Rp55 ribu kini mencapai Rp64 ribu.

Perubahan harga tersebut membuat masyarakat harus menyesuaikan pengeluaran rumah tangga. Bagi keluarga yang menjadikan beras sebagai kebutuhan utama, kenaikan beberapa ribu rupiah per kilogram bukan persoalan kecil, terlebih ketika harga kebutuhan pokok lainnya juga bergerak naik.

Kondisi serupa ditemukan di Palembang, Sumatra Selatan. Distributor menaikkan harga sejumlah merek beras premium. Selancar Pink kemasan 20 kilogram, misalnya, naik dari Rp312 ribu pada 14 Oktober menjadi Rp320 ribu pada 3 November 2026.

Kenaikan harga dari distributor kemudian diteruskan oleh pedagang kepada konsumen. Lina, pedagang beras di kawasan Mata Merah, Palembang, mengakui penyesuaian harga menjadi konsekuensi dari mahalnya barang yang ia beli.

“Contohnya, Selancar ukuran 20 kilogram, bulan sebelumnya Rp312 ribu, sekarang menjadi Rp320 ribu. Itu harga dari distributor. Kalau kami pedagang yang menjual lagi, minimal kenaikan harga sekitar 5–10 persen,” ungkap Lina kepada IDN Times, Senin (9/11/2026).

Di tingkat eceran, beras premium curah di Palembang kini dijual sekitar Rp14 ribu hingga Rp17 ribu per kilogram. Sementara beberapa merek premium kemasan memiliki harga lebih tinggi.

Kenaikan juga dirasakan konsumen di Pontianak. Salsabila mengaku harga beras premium 10 kilogram yang biasa dibelinya meningkat dari sekitar Rp170 ribu menjadi Rp185 ribu hingga Rp186 ribu.

Di Bandar Lampung, Andi, pemilik warung nasi di kawasan Sukarame, membeli beras premium lima kilogram dengan harga Rp85 ribu hingga Rp87 ribu. Sebelumnya, ia masih bisa mendapatkan beras dengan harga Rp82 ribu hingga Rp83 ribu.

Tidak semua daerah mengalami kenaikan dalam skala yang sama. Di Semarang, kenaikan beras premium di salah satu grosir tercatat sekitar Rp200 per kilogram dibandingkan pekan sebelumnya. Sementara di Pasar Terong, Makassar, pedagang menyebut harga beras relatif tidak berubah selama sebulan terakhir.

Meski begitu, harga beras di Makassar tidak bisa dikatakan murah. Beras premium kemasan 10 kilogram di Pasar Terong dijual Rp155 ribu hingga Rp170 ribu. Di Hypermart Boulevard, sejumlah merek beras dengan kemasan serupa dijual Rp149 ribu.

Secara nasional, data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) mencatat rata-rata harga beras medium mencapai Rp16.550 per kilogram. Sementara beras premium berada pada kisaran Rp17.500 hingga Rp17.950 per kilogram.

Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan harga tidak berhenti pada ketersediaan stok. Beras mungkin tersedia di sejumlah pasar, tetapi belum tentu dapat dibeli dengan harga yang sesuai kemampuan masyarakat.

Tak hanya pembeli yang mengeluh, kenaikan harga juga membuat keuntungan pedagang menyusut. Pemilik toko beras di Pasar Maja, Lebak Banten, Irna mengaku harga yang terus berubah membuatnya pusing menentukan harga.

“Ini tiga kali naik. Pas yang keempat kali naik, sudah gak bisa nih,” kata Irna. Ia juga mengeluhkan keuntungan penjualan beras semakin kecil.

SPHP murah, tetapi tak selalu bisa ditemukan

Beras SPHP di ritel modern Pontianak cepat habis. IDN Times/Teri.

"SPHP sudah dua bulan tidak ada."

Di tengah kenaikan harga beras, SPHP semestinya menjadi salah satu penyangga bagi masyarakat. Program yang disalurkan melalui Bulog itu ditujukan untuk menjaga pasokan sekaligus membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga lebih terjangkau.

Namun, temuan di lapangan menunjukkan ketersediaannya tidak merata.

Di Makassar, Rasna (34), pedagang beras di Pasar Terong, mengaku sudah sekitar dua bulan tidak menjual beras SPHP. Padahal, menurutnya, banyak pembeli mencari beras tersebut karena harganya lebih murah dibandingkan beras lain.

“SPHP sudah dua bulan tidak ada. Biasanya orang Bulog yang langsung menawarkan. Banyak yang cari karena murah, padahal sekarang tidak ada,” tuturnya.

Kondisi serupa ditemukan di Jakarta Barat. Tidak satu pun pedagang yang dipantau di Pasar Slipi memiliki stok SPHP. Beras tersebut juga tidak ditemukan di sejumlah minimarket yang menjadi lokasi pemantauan di Jakarta Barat, Depok, dan Citayam.

Di Hypermart Boulevard, Makassar, harga SPHP lima kilogram tercantum Rp60.250. Namun, rak tempat beras tersebut seharusnya tersedia justru kosong.

“Kosong, belum masuk, biasanya supervisor yang order satu kontainer,” ujar pegawai Hypermart, Erlangga.

Situasi berbeda terlihat di Medan. Rahman Ginting, pedagang di Pasar Padang Bulan, mengatakan SPHP yang tersedia di kiosnya selalu habis terjual. Bahkan, jumlah pasokan yang diterimanya tidak sebanyak permintaan.

“Terjualnya beras SPHP ini berapa pun habis. Karena berhubung kami punya jatah. Kami minta orderan 400 goni yang datang cuma 200, kadang datang 300. Jadi, kalau soal habisnya berapa saja pun habis. Karena harganya sangat murah dibandingkan tempat jual beras yang lain,” kata Rahman kepada IDN Times, Senin (9/11/2026).

Rahman menjual SPHP lima kilogram seharga Rp60 ribu, lebih rendah dari harga yang menurutnya menjadi acuan Rp65 ribu. Ia mengaku sengaja menurunkan harga agar beras lebih cepat terjual.

“Di sini banyak yang beli, kadang mahasiswa, rumah tangga yang rata-rata buruh pabrik atau buruh kasar,” katanya.

Di Bekasi, SPHP masih ditemukan di Superindo Pondok Gede, tetapi hanya tersisa tiga kemasan. Sementara di Mitra Mart Pontianak, beras SPHP lima kilogram yang dijual Rp65 ribu tinggal satu kemasan.

Perbedaan kondisi tersebut memperlihatkan persoalan distribusi yang tidak sederhana. Ada daerah ketika beras SPHP tersedia tetapi cepat habis, ada pula daerah ketika masyarakat bahkan kesulitan menemukannya.

Di Kalimantan Barat, Kepala Perum Bulog Kanwil Kalbar, Rasiwan, menyebut stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di wilayahnya mencapai 17.053 ton. Sementara kebutuhan SPHP hingga Desember diperkirakan sekitar 4.000 ton.

Bulog menjual beras SPHP kepada mitra dengan harga Rp11.300 per kilogram. Adapun Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk konsumen di Kalbar sebesar Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 untuk kemasan lima kilogram.

“Untuk beras CBP yang tersedia se-Kalbar sebanyak 17.053 ton, sedangkan kebutuhan hingga Desember diperkirakan sekitar 4.000 ton,” ungkap Rasiwan, Rabu (11/11/2026).

Menurut Rasiwan, Bulog juga membatasi pembelian maksimal lima kemasan lima kilogram per konsumen setiap hari. Pengawasan dilakukan melalui kunjungan dan pemantauan kepada mitra untuk mencegah penimbunan, penjualan kembali, maupun pengoplosan.

Di Pontianak, pemilik Toko Bersinar, Indri, mengatakan SPHP dijual mengikuti harga pasar yang berlaku di wilayah tersebut.

“SPHP ikut harga pasar Rp63 ribu. Pembatasan ada, minimal satu orang lima bungkus dari Bulognya langsung,” jelasnya.

Sementara informasi mengenai harga SPHP Rp74 ribu dengan pembatasan dua kemasan per orang per hari sejak awal November belum terkonfirmasi dalam pemantauan di 10 provinsi. Harga SPHP yang tercatat dalam liputan ini berada pada kisaran Rp60.250 hingga Rp65 ribu per kemasan lima kilogram.

Ironi daerah penghasil beras

Seorang pedagang beras di pasar tradisional di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/11/2026). (IDN Times/Darsil Yahya)

"Di wilayah yang memiliki produksi dan cadangan beras relatif besar sekalipun, persoalan keterjangkauan harga tetap muncul."

Persoalan harga menjadi semakin menarik ketika melihat daerah-daerah yang selama ini dikenal sebagai sentra produksi beras.

Sulawesi Selatan, misalnya, diperkirakan menghasilkan 5 juta ton lebih gabah kering giling (GKG) sepanjang Januari hingga Desember 2026. Jika dikonversi, produksi tersebut setara dengan sekitar 2,87 juta ton beras.

Data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS memperkirakan luas panen padi di Sulsel mencapai 945.376,63 hektare dengan produktivitas rata-rata 52,93 kuintal per hektare.

Bone menjadi kabupaten dengan produksi beras terbesar, mencapai 427.780,46 ton. Disusul Wajo sebesar 385.487,94 ton, Sidrap 303.341,15 ton, dan Pinrang 302.789,84 ton.

Besarnya produksi tersebut tidak serta-merta membuat harga beras di pasar konsumen menjadi murah.

Di Makassar, beras premium kemasan 10 kilogram di Pasar Terong masih dijual Rp155 ribu hingga Rp170 ribu. Bahkan, stok beras SPHP yang lebih murah telah menghilang dari lapak pedagang selama sekitar dua bulan.

Plt Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulsel, Nur Alam H, mengatakan kondisi pertanian di sejumlah sentra produksi masih relatif mendukung. Di Sidrap, misalnya, jaringan irigasi memperoleh pasokan air dari sistem irigasi Bila yang juga mengaliri Wajo.

Ia menjelaskan, sebagian petani di Sidrap memilih menunda masa tanam hingga Juli bukan karena persoalan ketersediaan air, melainkan pertimbangan risiko serangan hama dan penyakit tanaman.

“Komisi irigasi sudah menyarankan untuk tanam di bulan April-Mei. Justru menurut keyakinan mereka, kalau mereka tanam di bulan itu, serangan hama penyakitnya tinggi. Makanya mereka menunda di Juli,” kata Nur Alam kepada IDN Times melalui telepon, Rabu (11/11/2026).

Nur Alam menyebut sebagian lahan di Sidrap telah mendekati masa panen. Ia juga mengatakan produksi Sulawesi Selatan telah mencukupi kebutuhan daerah dan sebagian stok telah disalurkan ke luar wilayah.

Kondisi yang hampir serupa ditemukan di NTB. BPS memperkirakan produksi padi di provinsi tersebut mencapai 1,73 juta ton GKG pada 2026, meningkat 1,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi beras untuk konsumsi diperkirakan mencapai 983,69 ribu ton.

Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, mengatakan stok beras di gudang Bulog NTB mencapai 270 ribu ton. Jumlah tersebut disebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 26 bulan. Sebanyak 25 ribu ton di antaranya telah dikirim ke Nusa Tenggara Timur, Bali, dan DKI Jakarta.

Namun, kondisi produksi dan stok tersebut tidak otomatis membuat harga di pasar sesuai dengan ketentuan.

Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB per 12 November 2026 menunjukkan sejumlah merek beras premium dijual di atas HET Rp14.900 per kilogram. Cap Tanjung, misalnya, dijual Rp15.375, sedangkan Cap Dua Srikaya mencapai Rp16 ribu per kilogram.

Artinya, di wilayah yang memiliki produksi dan cadangan beras relatif besar sekalipun, persoalan keterjangkauan harga tetap muncul.

Gambaran berbeda terlihat di Lampung. BPS memproyeksikan produksi beras di provinsi tersebut pada 2026 sekitar 1,78 juta ton, turun 4,89 persen dibandingkan 2025. Penurunan produksi diperkirakan berkaitan dengan berkurangnya luas panen dan produksi gabah.

Sementara di Kalimantan Barat, Bulog telah merealisasikan pengadaan beras dari petani lokal sebanyak 6.006 ton atau 117 persen dari target 5.100 ton. Meski demikian, harga beras premium di Pontianak masih berada pada kisaran Rp169 ribu hingga Rp185 ribu untuk kemasan 10 kilogram.

Rangkaian data tersebut menunjukkan bahwa produksi merupakan salah satu bagian dari persoalan pangan. Ketersediaan beras di tingkat nasional maupun daerah belum cukup menjelaskan bagaimana komoditas itu sampai ke pasar, berapa biaya distribusinya, dan berapa harga yang akhirnya harus dibayar masyarakat.

Kemarau dan distribusi ikut mengerek harga

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

“Distribusi pasti (ada kendala), kalau kita bilang tidak ada bohong ya, pasti ada."

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyebut kemarau panjang atau fenomena El Nino sebagai salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga beras.

“El Nino bukan hanya dirasakan oleh Indonesia, tapi El Nino ini juga dirasakan juga oleh seluruh dunia,” kata Rizal di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Selain faktor cuaca, ia mengakui persoalan distribusi masih menjadi tantangan. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berdampak terhadap biaya pengiriman, sementara jadwal kedatangan kapal tidak selalu sesuai rencana.

“Distribusi pasti (ada kendala), kalau kita bilang tidak ada bohong ya, pasti ada. Yang pertama, kenaikan BBM. Nah kenaikan BBM ini juga berdampak kepada kenaikan cost biaya pengiriman,” tuturnya.

Ia juga menyebut keterlambatan pengiriman beras ke sejumlah wilayah, terutama Indonesia Timur, dapat mencapai satu hingga dua hari.

“Jadi menunggu kedatangan BBM, dan lain sebagainya. Sehingga ada beberapa pengiriman, khususnya ke Indonesia Timur yang mengalami keterlambatan 1-2 hari seperti itu,” ucapnya.

Bulog menargetkan penyaluran beras dari Cadangan Beras Pemerintah hingga akhir Desember 2026 mencapai 1,5 juta ton. Per 9 November, penyaluran disebut telah mencapai sekitar 300 ribu ton, meskipun Rizal menyampaikan angka tersebut dengan catatan “kalau tidak salah”.

Penjelasan mengenai distribusi tersebut sejalan dengan pengalaman pedagang di sejumlah daerah. Ketika harga dari distributor meningkat, pedagang pada akhirnya harus menyesuaikan harga jual agar tetap memperoleh keuntungan.

Di Palembang, Lina mengaku kenaikan harga dari distributor membuatnya berada dalam posisi sulit. Ia harus membeli beras dengan harga lebih mahal, sementara kenaikan harga jual berpotensi mengurangi daya beli konsumen.

Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana perubahan harga di tingkat hulu dapat merambat hingga ke meja makan masyarakat.

Warga mengurangi belanja, pedagang menghadapi dilema

Aktivitas jual beli beras di salah satu toko sembako di Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

"Tapi mau tidak mau kalau beras ini pasti akan dibeli walau harganya naik.”

Bagi rumah tangga, beras bukan komoditas yang mudah ditinggalkan ketika harganya naik. Masyarakat mungkin bisa mengurangi pembelian sejumlah kebutuhan lain, tetapi konsumsi beras tetap harus dipenuhi setiap hari.

Darwin, warga Palembang, mengaku biasanya membeli beras setiap tiga minggu. Terakhir, ia membeli beras Topi Koki kemasan 20 kilogram seharga Rp316 ribu.

Kenaikan harga membuatnya mulai mempertimbangkan membeli beras dalam kemasan lebih kecil.

“Kalau harganya naik terus, bisa jadi opsi untuk beli yang kemasan kecil 5 kilogram atau 10 kilogram. Tapi mau tidak mau kalau beras ini pasti akan dibeli walau harganya naik,” ungkapnya.

Di Mataram, Hikmah Nusradiah atau Diah menghabiskan setidaknya 20 kilogram beras setiap bulan. Kenaikan harga beras semakin membebani pengeluaran rumah tangganya, terlebih bantuan sosial beras yang sebelumnya diterima kini telah berhenti.

“Sekarang apa-apa naik, minyak goreng juga naik,” katanya kepada IDN Times, Kamis (12/11/2026).

“Sekarang berhenti dapat beras bansos, sekarang sudah ndak ada. Semoga pemerintah turunkan segera barang-barang, kasihan rakyat kecil. Sangat menambah biaya hidup kenaikan harga beras ini,” ujarnya.

Diah berharap program pasar murah tidak hanya menyasar masyarakat perkotaan, tetapi juga menjangkau desa-desa.

“Pasar murah harus menyasar desa-desa, jangan hanya di perkotaan. Kayak di sini, jarang ada pasar murah. Kita harus ke Mataram cari pasar murah,” ujarnya.

Tekanan harga juga dirasakan pelaku usaha makanan. Di Ngawi, Ririn Mardiana mengeluhkan kenaikan harga bahan baku yang tidak diikuti peningkatan penjualan.

“Semua mahal, Mas. Mulai dari beras sampai cabai. Jualan juga sepi, sementara biaya hidup ikut naik,” keluhnya.

Sementara di Bandar Lampung, Andi menghadapi dilema mempertahankan harga makanan atau menjaga kualitas menu yang dijualnya. Sebagai pemilik warung nasi, ia memilih tetap menggunakan beras premium meskipun harganya semakin mahal.

“Kita mau naikkan harga, konsumen nanti pindah ke tempat lain. Kita turunkan harga juga atau kita pakai beras murah, kualitas makanan kita enggak bagus.”

Andi mengatakan kenaikan harga beras berlangsung secara bertahap selama dua hingga tiga bulan terakhir. Ia khawatir kenaikan kebutuhan pokok semakin membebani usahanya menjelang akhir tahun.

“Mudah-mudahan harga beras bisa terkendali. Apalagi nanti menjelang akhir tahun, kemudian nanti puasa, Ramadan, Lebaran sudah pasti semua harga kebutuhan pokok naik,” imbuhnya.

Baginya, mempertahankan kualitas beras merupakan bagian dari menjaga kepercayaan pelanggan.

“Saya tetap usahakan pakai yang kualitas bagus karena menjaga menu, percuma lauknya enak tapi beras yang dimakan tidak bagus kualitasnya,” ucapnya.

Ia menambahkan, “Kami sengaja ini agar mempertahankan kepercayaan pelanggan yang selama ini sudah terbiasa dengan kualitas makanan di warung kami.”

Persoalan harga ternyata juga tidak berdiri sendiri. Sebagian konsumen memiliki pertimbangan mengenai kualitas beras yang mereka konsumsi.

Salsabila, warga Pontianak, mengaku pernah mencoba beras SPHP sebelum kembali membeli beras premium. Ia merasa kualitas beras yang dibelinya tidak sesuai dengan harapan.

“Dulu sempat konsumsi SPHP. Rasanya seperti ada campuran atau oplosan, kalau dimasak cepat basi. Jadi sekarang kembali ke premium karena lebih enak dan tidak cepat basi,” tuturnya.

Pengalaman tersebut merupakan penilaian pribadi konsumen, bukan temuan yang membuktikan adanya pengoplosan. Bulog Kalbar sendiri menyatakan belum menerima laporan pelanggaran dari mitra penyalur.

Indri, pemilik Toko Bersinar di Pasar Flamboyan, Pontianak, mengatakan sebagian konsumennya kini lebih memilih beras premium.

“Banyak berubah beli orang-orang, tidak pakai SPHP katanya kadang datangnya beda-beda kualitasnya, jadi mereka beli yang premium. Kalau di toko ini banyak yang beli premium,” ungkapnya.

Pilihan tersebut memperlihatkan bahwa keterjangkauan pangan tidak hanya berkaitan dengan harga yang tercantum pada kemasan. Ketersediaan, kualitas, dan kepercayaan konsumen juga ikut menentukan pilihan masyarakat.

Swasembada bukan sekadar soal stok

Penjualan beras di supermarket Kota Bandung. IDN Times/Debbie Sutrisno

"Di Jakarta, SPHP tidak ditemukan di sejumlah lokasi pemantauan."

Dari 10 provinsi yang dipantau, persoalan beras memperlihatkan wajah yang beragam. Harga meningkat cukup besar di Ngawi, Palembang, Pontianak, dan Mataram. Di Makassar, harga di pasar tradisional relatif stabil, tetapi stok SPHP justru tidak tersedia selama sekitar dua bulan.

Di Jakarta, SPHP tidak ditemukan di sejumlah lokasi pemantauan. Sementara di Medan, beras tersebut selalu habis karena permintaan konsumen lebih besar daripada pasokan yang diterima pedagang.

Di daerah produsen seperti Sulawesi Selatan dan NTB, produksi serta stok disebut mencukupi. Namun, kondisi tersebut tidak otomatis membuat harga beras di pasar menjadi lebih murah.

Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan swasembada dan keterjangkauan harga merupakan dua hal yang tidak bisa disamakan. Produksi nasional yang mencukupi memang penting untuk menjamin ketersediaan pangan. Namun, keberhasilan kebijakan pangan juga perlu diukur dari kemampuan masyarakat memperoleh beras dengan harga yang wajar.

Swasembada tidak seharusnya berhenti pada angka produksi, besarnya cadangan pemerintah, atau keputusan menghentikan impor. Ada persoalan lain yang harus dijawab: bagaimana distribusi berjalan, apakah intervensi pemerintah benar-benar sampai kepada konsumen, dan apakah harga di pasar sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Sebab, bagi warga yang setiap hari harus membeli beras, klaim kecukupan stok tidak banyak berarti jika komoditas tersebut tetap mahal atau sulit ditemukan.

Di tengah pernyataan bahwa Indonesia telah memiliki beras yang cukup, pertanyaan paling mendasar justru masih menggantung: jika negeri ini sudah swasembada, mengapa masyarakat masih harus berjuang mendapatkan beras yang terjangkau?

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More