Polisi Anggap Debat Pilkada Makassar di Jakarta untuk Mencegah Gesekan

13 Nov 2020, 15:28 WIB

Seorang petugas berjalan di depan baliho pengumuman pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (3/9/2020). (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)

Makassar, IDN Times - Polrestabes Makassar menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat tetap melaksanakan debat publik lanjutan pilkada di Jakarta. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Witnu Urip Laksana, mengungkapkan sejumlah pertimbangan sehingga debat sebaiknya digelar di luar daerah.

"Saat ini Makassar belum pulih dari pandemik COVID-19 maupun ekonomi. Kemudian kita melihat isu-isu di tingkat lokal yang menimbulkan gangguan-gangguan keamanan. Makanya kami menyarankan ke KPU Makassar," kata Witnu, kepada jurnalis, Jumat (13/11/2020).

1. Debat publik di luar Makassar mencegah terjadinya gangguan

Debat publik Pilkada Makassar di Gedung Kompas TV, Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (7/11/2020). KPU Makassar

Berdasarkan hasil analisis situasi dan kondisi saat ini, kata Witnu, pelaksanaan tahapan pilkada di luar Makassar, disebut dapat mencegah gesekan atau gangguan keamanan. Menurut Witnu, langkah pencegahan dilakukan agar proses demokrasi bisa berjalan dengan baik dan aman.

"Ini akan lebih baik karena tidak mengurangi esensi dari pelaksanaan debat. Seperti halnya yang dilakukan oleh 12 kabupaten dan kota di Sulsel ini. Semua melaksanakan kampanyenya di Kota Makassar. Jadi konteksnya sama," ujar Witnu.

Contoh itu, kata Witnu, bisa dijadikan sebagai dasar bagi masing-masing paslon di Makassar, bahwa tahapan juga bisa berjalan maksimal meski dilaksanakan di luar daerah pemilihan. "Itu kan sama, mereka juga tidak ingin terjadi gesekan di wilayahnya. Sekali lagi karena pertimbangan keamanan," tegasnya.

2. Pilkada Makassar masuk dalam kategori rawan

Pengundian nomor urut Paslon Wali Kota Makassar di Hotel Harper Makassar, Kamis (24/9/2020). IDN Times/Istimewa

KPU Makassar sejauh ini telah berkoordinasi dengan Polrestabes dan jajaran Polda Metro Jaya untuk pengamanan debat publik lanjutan di Jakarta. Witnu membenarkan koordinasi tersebut, khususnya metode pengamanan di wilayah hukumnya.

Menurut Witnu, berdasarkan hasil analisis pihaknya, Pilkada Kota Makassar sesungguhnya masuk dalam kategori rawan. "Pertama rawan gangguan keamanan, rawan terjadinya cluster penyebaran COVID-19, rawan apabila oknum ikut intervensi kegiatan kampanye," ungkapnya.

Untuk mengantisipasi kondisi yang tidak diinginkan, Witnu mengaku telah memetakan kawasan mana saja yang mestinya mendapat pengawalan pengamanan ketat. Begitupun dengan antisipasi provokasi. "Kita sudah deteksi ini oknum ikut menghasut, memprovokasi. Sudah punya data-datanya. Kita antisipasi," jelas Witnu.

3. Pola pengamanan tahapan Pilkada Makassar menyesuaikan kondisi

Ilustrasi pilkada serentak. IDN Times/Mardya Shakti

Lebih lanjut kata Witnu, personel jajaran Polrestabes Makassar telah dibagi per wilayah untuk mengamankan pelaksanaan tahapan pilkada. Salah satunya proses kampanye masing-masing paslon. "Kita bagi anggota sesuai zona-zona kampanye," ucap Witnu.

Witnu berharap agar tim masing-masing paslon sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban pilkada tahun ini. Terlebih situasi saat ini Makassar masih dalam potensi penyebaran COVID-19. Witnu mengimbau, semua yang terlibat dalam pilkada mengutamakan protokol kesehatan.