Polisi dalami laporan dugaan korupsi seragam sekolahKasubdit 3 Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Jufri, membenarkan telah menerima adanya laporan tersebut.
Belum ada pihak yang diperiksaSejauh ini belum ada pihak-pihak terlapor yang dipanggil atau diperiksa terkait laporan dugaan korupsi seragam sekolah gratis di Makassar.
Laporan LASKAR sebut ada manipulasi anggaran dan indikasi kolusiLASKAR melaporkan Sekretaris Daerah Kota Makassar, Pokja, dan Kepala Dinas Pendidikan terkait program pengadaan seragam sekolah gratis
Makassar, IDN Times - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan (Sulsel) sementara mendalami laporan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan seragam sekolah gratis pemerintah kota (Pemkot) Makassar.
Dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis ini dilaporkan oleh Lembaga Study Hukum dan Advokasi Rakyat (LASKAR). Mereka melaporkan program seragam sekolah gratis pemkot Makassar pada Jumat (1/8/2025) ke Polda Sulsel.
Kasubdit 3 Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Jufri, membenarkan telah menerima adanya laporan tersebut.
"Betul ada laporan masuk, kami sementara mendalami laporan dari LASKAR," ucap Jufri kepada IDN Times, Kamis (14/8/2025).
Jufri mengatakan, siapapun yang datang melapor terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, pihaknya pasti menerima laporan tersebut untuk diselidiki.
"Kalau ada yang datang melapor pasti kami terima, benar atau tidaknya laporan itu, kita tunggu hasil penyelidikan," kata Jufri.
Dia mengungkapkan sejauh ini belum ada pihak-pihak terlapor yang dipanggil atau diperiksa. Jufri menegaskan bakal memanggil orang-orang yang ada kaitannya dengan laporan dugaan korupsi ini.
"Belum karena kami masih melakukan lidik dulu, baru kita panggil siapa-siapa yang ada kaitannya dengan laporan tersebut," tandasnya.
LASKAR melaporkan Sekretaris Daerah Kota Makassar, Pokja, dan Kepala Dinas Pendidikan, terkait program pengadaan seragam sekolah gratis yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Makassar.
Program tersebut diduga sarat manipulasi anggaran dan pengingkaran janji terhadap UMKM lokal serta adanya indikasi kolusi dalam proses pengadaan barang dan jasa.