PKB Sulsel Tak Beri Pendampingan Khusus Lesgilator Takalar Tersangka Solar

30 Okt 2025, 21:15 WIB

Ashrawi Muin

Ilustrasi logo PKB. (Dok. PKB)

Intinya sih...

- DPW PKB Sulsel tidak berikan pendampingan khusus kepada anggota DPRD Takalar yang ditetapkan sebagai tersangka penggelapan uang bisnis solar senilai Rp260 juta.
Evaluasi kinerja anggota dipantau melalui aplikasi bernama Simpel (Sistem Pelaporan Legislator) untuk memantau kinerja anggota DPRD PKB di seluruh Indonesia.
Kasus di Takalar awalnya merupakan masalah hukum perdata, namun sering berlanjut ke ranah pidana jika pihak terkait tidak memenuhi kesepakatan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan angkat suara terkait kasus anggota DPRD Takalar yang ditetapkan sebagai tersangka penggelapan uang bisnis solar senilai Rp260 juta. Pihak DPW menegaskan tetap menghargai proses hukum yang tengah berjalan.

Sekretaris DPW PKB Sulsel, Muhammad Haekal, menyatakan partai menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak berwenang. Dia mengatakan DPC Takalar juga diberi kewenangan untuk menempuh mekanisme hukum sesuai prosedur yang berlaku.

"Prinsipnya kita serahkan sepenuhnya ke yang bersangkutan dan teman-teman DPC Takalar untuk mengambil langkah hukum juga terkait dengan masalah hukum yang mereka hadapi," kata Haekal kepada IDN Times melalui telepon, Kamis (30/10/2025).

1. Tidak berikan pendampingan khusus

Ilustrasi Hukum (IDN Times/Fadillah)

Haekal menjelaskan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki tim kuasa hukum sehingga DPW PKB Sulsel tidak memberikan pendampingan hukum khusus. Partai hanya mendukung proses hukum yang sedang berjalan, termasuk langkah DPC Takalar bersama anggota DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.

"Itu kan kalau tidak salah sudah ada pengacaranya memang. Jadi prinsipnya kita mendukung saja dari DPW mendukung proses hukum yang sedang berjalan," kata Haekal.

2. Evaluasi kinerja anggota dipantau melalui aplikasi

Ilustrasi logo PKB. (Dok. PKB)

Disinggung soal evaluasi, Haekal menjelaskan, PKB memiliki mekanisme evaluasi standar berbasis aplikasi bernama Simpel (Sistem Pelaporan Legislator). Aplikasi tersebut digunakan untuk memantau kinerja anggota DPRD PKB di seluruh Indonesia.

"Itu DPP yang langsung monitoring. Jadi secara kinerja ukurannya di situ. Nah, kalau di luar kinerja, misalnya masalah hukum, pasti juga nanti akan dilakukan konfirmasi dan klarifikasi ke yang bersangkutan atau struktur di bawah bagaimana perkembangannya," kata Haekal.

3. Sebut kasus berawal dari masalah perdata

Ilustrasi hukum (IDN Times/Arief Rahmat)

Haekal menyebut kasus di Takalar awalnya merupakan masalah hukum perdata. Namun, dalam prosesnya, jika pihak terkait tidak memenuhi kesepakatan, kasus perdata sering berlanjut ke ranah pidana.

"Tapi, yang setahu kami, itu murni perdata. Jadi bukan tindak pidana khusus, bukan kasus korupsi, bukan kasus pengrusakan hutan dan bukan narkotika dan obat-obatan terlarang, bukan juga kasus kekerasan terhadap laki-laki dan perempuan," kata Haekal.

Sebelumnya, Sri Reski Ulandari dan seorang legislator lain, Israwati dari Partai Gerindra, ditetapkan tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan yang merugikan warga di Takalar senilai ratusan juta rupiah. Kasus Israwati terkait dugaan penggelapan uang hasil penjualan 26 ekor sapi senilai sekitar Rp150 juta.