Pertamina Evaluasi Mekanisme Distribusi BBM Subsidi di Sulsel

04 Mei 2026, 22:25 WIB

Ashrawi Muin

Pertamina Evaluasi Mekanisme Distribusi BBM Subsidi di Sulsel

GM PT Pertamina Regional Sulawesi, Deny Sukendar, Senin (4/5/2026). IDN Times/Asrhawi Muin

Intinya Sih

Pertamina Regional Sulawesi menegaskan evaluasi mekanisme distribusi BBM subsidi di Sulsel agar lebih tepat sasaran melalui surat rekomendasi, pemetaan kebutuhan, dan pengawasan lapangan.
Konsumsi BBM subsidi di Sulsel tercatat melebihi kuota yang ditetapkan, sehingga pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan BPH Migas untuk penyesuaian kuota sesuai kebutuhan riil.
Kuota BBM subsidi Sulsel mencapai sekitar 1,9 juta kiloliter per tahun dan diawasi lewat sistem digitalisasi seperti barcode serta surat rekomendasi untuk memastikan distribusi tetap tepat sasaran.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - PT Pertamina (Persero) Regional Sulawesi menegaskan penyaluran BBM subsidi di wilayah Sulawesi Selatan akan terus disempurnakan agar tepat sasaran. Hal ini mencakup mekanisme surat rekomendasi, pemetaan kebutuhan, hingga pengawasan distribusi di lapangan.

General Manager PT Pertamina Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menjelaskan bahwa penyaluran BBM subsidi telah memiliki ketentuan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi berjalan sesuai aturan melalui sistem rekomendasi dari dinas terkait.

"Yang memang menjadi fokus pada sore hari ini adalah bagaimana caranya penyaluran BBM subsidi ini tepat sasaran melalui surat rekomendasi," kata Deny usai rapat koordinasi Pengendalian Penyaluran dan Rekomendasi BBM Bersubsidi Tepat Sasaran di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (4/5/2026).

Dia menjelaskan surat rekomendasi diterbitkan oleh dinas terkait sesuai kewenangannya berdasarkan kebutuhan di lapangan. Mekanisme tersebut masih perlu disempurnakan, mulai dari proses penerbitan hingga teknis pengambilan BBM di SPBU.

1. Antrean jerigen tidak selalu penyalahgunaan

ilustrasi BBM (IDN Times/Aditya Pratama)

Deny menyebutkan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan Hiswana Migas untuk memetakan kebutuhan BBM di sektor pertanian dan perikanan. Pemetaan ini mencakup volume kebutuhan serta lokasi penyaluran.

Dia juga menegaskan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Hal ini termasuk untuk meluruskan persepsi terkait antrean jerigen di SPBU yang tidak selalu mengindikasikan penyalahgunaan BBM.

"Kalau ada SPBU misalnya banyak jerigen, karena itu belum tentu ada penyalahgunaan. Bisa saja memang melaksanakan rekomendasi yang sesuai dengan ketentuan," katanya.

2. Kuota BBM Sulsel tercatat melebihi realisasi

ilustrasi BBM (IDN Times/Aditya Pratama)

Terkait kuota, Deny menyebutkan bahwa konsumsi BBM di Sulawesi Selatan secara year to date sudah melebihi kuota yang ditetapkan. Kondisi ini terjadi meski terdapat momen peningkatan konsumsi seperti Idulfitri dan kegiatan nasional lainnya.

"Memang saat ini, year to date ya, masih melebihi kuota yang ada," kata Deny.

Dia menegaskan agar pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan BPH Migas untuk mengajukan penyesuaian kuota berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Hal itu terutama menyangkut kebutuhan sektor pertanian dan nelayan.

"Karena prediksinya kalau seperti ini, kemungkinan besar juga akan kita butuh tambahan," katanya.

3. Kuota BBM Sulsel capai 1,9 juta kiloliter per tahun

ilustrasi BBM (IDN Times/Aditya Pratama)

Deny menyebutkan kuota BBM subsidi untuk Sulawesi Selatan mencapai sekitar 1,1 juta kiloliter untuk jenis tertentu dan sekitar 730 ribu kiloliter untuk solar. Total keseluruhan berkisar 1,8 hingga 1,9 juta kiloliter per tahun.

Namun, dia menegaskan angka tersebut masih dapat berubah mengikuti evaluasi berkala yang dijalankan BPH Migas. Evaluasi tersebut berlangsung baik setiap tahun maupun setiap tiga bulan.

"Nanti BPH Migas akan melakukan juga evaluasi, biasanya per tahun atau per 3 bulan, seperti apa kondisinya," kata Deny.

4. Pengawasan diperkuat lewat digitalisasi

Ilustrasi Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus memastikan ketersediaan stok BBM dan LPG (Dok. Pertamina)

Pertamina menerapkan dua sistem utama dalam pengawasan penyaluran BBM subsidi, yakni program Subsidi Tepat berbasis barcode untuk kendaraan. Sementara itu, untuk non-kendaraan seperti petani dan nelayan digunakan surat rekomendasi.

"Nah ini yang salah satu tools digitalisasi yang kita lakukan, dan ini sama-sama kita monitor juga, termasuk sampai ke pusat," kata Deny.

Dia menegaskan kedua sistem tersebut dipantau melalui mekanisme digital yang terintegrasi hingga tingkat pusat. Pemantauan ini bertujuan memastikan distribusi BBM subsidi tetap berjalan tepat sasaran.

"Makanya acara pada sore hari ini, ini adalah salah satu bentuk juga upaya untuk menjaga ketepatan BBM subsidi. Nah itu yang dua-duanya kita lakukan," katanya.