Pemprov Siapkan Kantor Sementara DPRD Sulsel di Gedung Dishub

Jufri menjelaskan selain Gedung Dishub, sempat muncul opsi penggunaan Gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag). Namun setelah ditunjau, pilihan tersebut dinilai kurang tepat. Gedung Perindag membutuhkan pembenahan lebih besar dengan biaya tambahan yang signifikan.

"Kalau Dinas Perindag lebih membutuhkan waktu membenahi, dan biayanya juga tidak sedikit," jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah memilih opsi yang lebih praktis dan cepat, yakni memanfaatkan Gedung Dishub. Gedung ini dianggap lebih siap menampung aktivitas DPRD, baik untuk rapat paripurna maupun kerja kedewanan sehari-hari.

Di sisi lain, Jufri juga menyinggung soal pendanaan pembangunan kembali gedung DPRD yang ludes dibakar. Dia memaparkan kondisi fiskal daerah yang kian terbatas di tengah efisiensi anggaran. 

Informasi terakhir, kata dia, ada penurunan alokasi dana transfer dari pusat ke daerah pada tahun depan. Jumlahnya diperkirakan hanya sekitar Rp600 triliun, lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

"Dalam kondisi fiskal yang menipis, dan ada informasi tahun depan malah tinggal Rp600 triliun yang akan ditransfer ke daerah. Pasti celah fiskal makin menyempit," ungkapnya.

Untuk menyiasati keterbatasan anggaran, Pemprov membuka peluang skema ruislag atau tukar guling. Skema ini memungkinkan adanya pertukaran aset atau pemanfaatan lahan yang kemudian diganti dengan pembangunan gedung baru yang lebih representatif.

"Kalau ada yang mau risla itu di DPRD, baru diganti bangunan pengganti yang lebih representatif. Saya kira bisa dipikirkan. Tapi itu semua kembali kepada Pak Gubernur dan DPRD," jelasnya.

Lebih jauh, Jufri menyampaikan bahwa keterlibatan pemerintah pusat juga dibutuhkan dalam pemulihan pasca kebakaran. Dia menilai kerusuhan yang berujung pada pembakaran gedung termasuk DPRD Sulsel tidak bisa dilepaskan dari dinamika nasional.

"Karena yang dialami Makassar dan provinsi adalah ekses dari kegiatan di Jakarta, maka sangat bijak kalau pemerintah pusat mengambil peran dalam membangun kembali fasilitas negara itu," tegasnya.

Soal kerugian, Jufri menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru merilis angka. Menurutnya, penilaian harus ditempuh oleh pihak independen agar hasilnya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

"Kami akan meminta penilai independen melakukan taksasi. Kami tidak mau terburu-buru, karena itu ada konsekuensinya nanti," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, menuturkan pihaknya masih menjalin koordinasi intens dengan Pemprov Sulsel. Koordinasi itu difokuskan pada penentuan aset daerah yang bisa segera dipakai sebagai ruang kerja sementara.

Sambil menunggu kepastian lokasi baru, DPRD masih menempati kantor lama di Jalan Urip Sumoharjo. Sejumlah ruangan yang masih bisa dimanfaatkan tengah dibersihkan agar segera layak digunakan.

"Kami masih berkoordinasi dengan Pak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman aset yang mana yang mau diberikan. Tapi kami masih menggunakan kantor DPRD Sulsel di Urip sambil membersihkan ruangan yang bisa dipakai," katanya.