Pemprov Respons Danny soal Pengalihan Stadion Barombong

Darmawan mengatakan, Pemkot Makassar berhak meminta lahan Stadion Barombong dari Pemprov. Karena hal semacam itu lumrah terjadi di pemerintahan.

"Tidak ada bedanya sebuah jalan yang selama ini misalnya merupakan kewenangan provinsi kemudian kita serahkan ke pemerintah pusat. Begitu kabupaten juga atau sebaliknya," katanya.

Namun, Darmawan menekankan, pemindahan aset Stadion Barombong harus berjalan sesuai prosedur. Pemkot Makassar boleh saja bersurat, tapi pemindahan aset tetap harus mendapat kesepakatan dari DPRD Provinsi.

"Karena itu merupakan pembiayaan dari pemerintah provinsi, asetnya juga tidak akan berpindah begitu saja, itu akan melalui proses yang disetujui oleh DPR," kata Darmawan.

Menurut Darmawan, tidak menutup kemungkinan adanya pemindahan pengelolaan aset Stadion Barombong dari Pemprov ke Pemkot selama berjalan sesuai prosedur.

"Kenapa tidak. Ini hal biasa dalam pengelolaan aset. Semua bisa dilakukan dengan ketentuan," katanya.

Darmawan menjelaskan bahwa Pemprov Sulsel telah mengeluarkan anggaran untuk Stadion Barombong dan tercatat sebagai aset provinsi. Namun jika ada permintaan pengalihan aset yang disetujui oleh pemerintah dan legislatif maka tidak menjadi masalah.

"Harapan kita bahwa hal-hal yang menyangkut pemeliharaan, kemudian sedikit banyak bisa difungsikan bagi masyarakat yang membutuhkan selama Stadion Mattoanging belum jadi, bisa dioperasionalkan yang di Barombong. Itu saja," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto baru berencana menyurati Pemprov Sulsel terkait permohonan pengalihan lahan Stadion Barombong. Rencananya surat itu diserahkan ke Pemprov pekan depan.

Danny belum pernah membahas hal ini langsung dengan Pemprov. Karena itu, pihaknya baru akan menyurat secara resmi.

"Kita bermohon lagi. Insyaallah iya (pekan depan) kita serahkan suratnya," kata Danny, Kamis (24/2/2022).