Pembangunan Jembatan Barombong Tertahan Sengketa Tiga Bidang Tanah

Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengatakan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah menginstruksikan percepatan pembebasan lahan. Arahan tersebut merupakan respons terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan pembangunan jembatan segera terealisasi.

"Bapak Wali Kota (Pak Appi), ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat, kelancaran akses jalanan. Tetapi, persoalan lahannya masih bersengketa, karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan," kata Izhar, Jumat (13/11/2026).

Menurut Izhar, persoalan tersebut bukan karena pemerintah tidak bergerak. Proses pengadaan tanah justru harus berlangsung hati-hati karena setiap pihak yang mengklaim memiliki dokumen atau dasar penguasaan masing-masing.

"Warga yang saling klaim pemilik lahan dengan hak alas dan sertipikat. Ini menjadi kendala. Jadi, bukan soal lambat pembangunan, tapi kembali ke warga sendiri yang saling klaim punya legalitas," katanya. 

Penelusuran bersama Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Kota Makassar menemukan tiga pihak yang memiliki dasar penguasaan atas bidang tanah terdampak. Mereka adalah Letkol Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi.

Masing-masing memiliki dokumen dengan riwayat dan dasar hukum berbeda. Kondisi tersebut membuat pemerintah belum bisa menentukan pembayaran ganti kerugian secara langsung.

Bidang tanah milik Letkol Amsal Sampetondok memiliki luas sekitar 520 meter persegi yang terdampak pengadaan tanah. Lahan tersebut merupakan bagian dari bidang seluas 1.175 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 244.

Sertifikat itu dilengkapi surat ukur tertanggal 10 November 2008 dan diterbitkan pada 12 Desember 2008. Sementara itu, Rabaya memiliki dasar penguasaan berupa Surat Keputusan Redistribusi yang disebut terbit pada 1964.

Adapun Jasmani Agi mengantongi dokumen berupa surat peralihan hak. Ketiga dokumen tersebut masih perlu ditelusuri untuk memastikan status hukum dan kelayakannya sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.

Persoalan tidak berhenti pada klaim ketiga pihak tersebut. Izhar menyebut terdapat gugatan dari sejumlah pihak, termasuk PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), serta gugatan yang melibatkan Haji Paju Timula bersama sejumlah warga di sekitar lokasi pengadaan tanah. Selain gugatan, terdapat pula somasi dari salah seorang warga yang mengklaim memiliki hak atas salah satu bidang tanah.

"Jadi, ada gugatan dan ada juga somasi. Ini yang harus kami cermati secara hati-hati agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan persoalan hukum baru," jelasnya.

Di sisi lain, PT GMTD diketahui memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan tersebut dengan luas yang diperkirakan mencapai sekitar 8 hektare. Keberadaan sertifikat ini turut menjadi bagian dari persoalan yang harus ditelusuri.

Izhar menegaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru membayarkan ganti kerugian kepada salah satu pihak. Sebab, langkah tersebut berpotensi memunculkan sengketa baru jika ada pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah yang sama.

Kompleksitas persoalan kepemilikan membuat Pemkot Makassar menyesuaikan skema pengadaan tanah. Jika sebelumnya direncanakan melalui mekanisme pembayaran langsung atau business to business (B2B), maka kini prosesnya diarahkan melalui tahapan pengadaan tanah dengan melibatkan ATR/BPN.

Izhar menjelaskan Pemkot harus menyelesaikan tahapan persiapan dan verifikasi dokumen terlebih dahulu. Setelah persyaratan terpenuhi, proses berikutnya akan diserahkan kepada Kantor Wilayah ATR/BPN untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Tahapan tersebut mencakup pembentukan satuan tugas yang bertugas mendata dan memverifikasi objek maupun subjek tanah. Hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar untuk menentukan langkah pengadaan tanah.

"Jadi, solusi kami lakukan, prosesnya tetap berjalan. Hanya saja, skemanya berubah karena kondisi dan persoalan legalitas yang muncul. Kami harus melibatkan ATR/BPN agar seluruh proses pengadaan tanah ini benar-benar sesuai ketentuan," terangnya.

Jika status tanah telah jelas, tetapi perkara hukumnya belum berkekuatan hukum tetap, maka Pemkot dapat menempuh mekanisme konsinyasi. Melalui mekanisme ini, uang ganti kerugian dititipkan di pengadilan hingga pihak yang berhak menerima ditentukan sesuai ketentuan hukum.

Pengadaan tanah menjadi tanggung jawab Pemkot Makassar. Sementara pembangunan fisik Jembatan Kembar Barombong melibatkan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat.

Pemprov berperan dalam memfasilitasi perencanaan serta koordinasi pembangunan. Adapun pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) menangani pembangunan fisik jembatan melalui pendanaan APBN.

Pembagian kewenangan tersebut membuat penyelesaian lahan menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembangunan fisik dapat dilanjutkan. Pemkot harus memastikan tanah yang dibutuhkan memiliki kejelasan status agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Izhar memahami besarnya harapan masyarakat terhadap pembangunan jembatan tersebut. Namun, pemerintah juga harus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan, terutama dalam menentukan pihak yang berhak menerima ganti kerugian.

"Pada prinsipnya, pemerintah kota ingin persoalan ini segera menemukan jalan keluar. Tetapi, kami juga tidak ingin salah melakukan pembayaran atau justru menimbulkan konflik dan persoalan hukum di kemudian hari," katanya.