Pelanggar Protokol Kesehatan di Makassar Terancam Denda hingga Pidana

Sanksi denda tersebut, kata Sabri, akan diberlakukan pada masyarakat umum, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Dengan demikian, seluruh pihak diharapkan dapat mematuhi protokol kesehatan sesuai yang tercantum dalam kedua perwali tersebut.

"Ada beberapa sanksi administratif yang diberikan bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan. Sanksi itu tertuang dalam Pasal 7 Perwali Nomor 51 Tahun 2020," jelas dia. Khusus untuk masyarakat umum, kata Sabri, selain teguran lisan, tertulis, dan sanksi sosial, masyarakat juga diancam denda maksimal Rp100 ribu.

Untuk tempat usaha, sanksi bisa berupa denda maksimal Rp20 juta hingga penutupan tempat usaha. Namun Sabri menyebut ada sanksi yang lebih berat lagi yakni sanksi pidana. Hal ini dikarenakan Operasi Yustisi untuk penegakan protokol COVID-19 juga sudah mulai berlaku di Kota Makassar mulai hari ini. 

"Apabila telah diberlakukan sanksi dan masih melakukan pelanggaran, maka kepolisian RI memberlakukan KUHP, bisa disanksi pidana. Begitu pentingnya penegakan protokol kesehatan ini," kata Sabri.

Operasi Yustisi, lanjut Sabri, berbeda dengan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan sebelumnya. Jika sebelumnya sanksi masih bisa dilakukan secara teguran dan pembinaan, maka pada Operasi Yustisi ini pelanggar akan langsung dikenakan denda.

Misalnya, ada kafe atau warkop yang melanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, tempatnya tidak ada cuci tangan, cek suhu tubuh, dan jaga jarak. Apabila didapatkan maka pengunjung dan penyedia tempat dikenakan sanksi.

"Jadi kalau dulu itu penindakan masih dengan teguran atau penutupan sementara. Kalau ini sudah dibarengi dengan denda langsung di tempat. Ketika masih melakukan, maka penutupan. Kalau masih melakukan lagi, maka dikenakan pidana. Nanti kepolisian yang tentukan," kata Sabri.

Sementara itu, Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengatakan Operasi Yustisi penegakan protokol kesehatan ini merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo. Operasi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan warga dalam mematuhi protokol kesehatan. 

Dia tidak menginginkan Kota Makassar kembali melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Untuk itu, dia berharap Operasi Yustisi ini sukses dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat dan membuat protokol kesehatan menjadi kebiasaan masyarakat.

"Penurunan atau melandainya tingkat keterpaparan COVID-19 di Kota Makassar harus dimaknai untuk kita menjadi tegas dalam penegakan protokol kesehatan. Kunci kesuksesan arahan pemerintah pusat ini terkait Operasi Yustisi ini adalah sinergi kita semua," kata Rudy di Lapangan Polrestabes Malassar, Senin (14/9/2020).