Pasar Sentral Makassar Bakal Direnovasi Lagi

Ichsan menjelaskan konsep pembangunan nantinya tetap berbentuk ruko. Hanya saja, jumlah pedagang yang ada saat ini perlu jadi pertimbangan.

Pasalnya, estimasi ruko yang dapat dibangun di lokasi tersebut hanya berkisar 106 ruko. Sementara pedagang yang saat ini berjualan mencapai 1.000 orang.

Agar tidak merugikan pedagang, rencananya juga akan dibangun rubanah atau basement. Tempat itu nantinya juga bisa dimanfaatkan untuk berjualan, mengikuti konsep beberapa mal yang ada.

"Ada rencana konsep dari Pak Wali, kami coba pikirkan apakah bisa bikin basement. Jadi biar pedagang yang tadinya di atas, diturunkan ke bawah. Kita percantik, sama kayak mal. Sama seperti Karebosi Link, di bawah itu kan ada deretan pedagang," jelasnya.

Terkait anggaran, Ichsan belum mau sesumbar. Namun dia memastikan bahwa pembangunan akan dilaksanakan dengan skema investasi.

"Sementara penghitungan (anggaran). Kami belum bisa sebutkan karena kami harus hati-hati. Jangan sampai ada hal tidak diinginkan, termasuk menyangkut teknis relokasinya," katanya.

Kesempatan untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga pun masih dibuka. Namun, pihaknya bakal jauh lebih berhati-hati agar tidak timbul masalah seperti yang terjadi dengan pengelola saat ini yakni PT Makassar Tunggal Inti Raya (MITR).

"Tetap ada sistem pengelolaan pihak ketiga, tapi kami sudah ada ramuan untuk sistem kerja sama itu supaya ujungnya tidak bermasalah seperti sekarang. Ini kan hampir semua yang dikerjasamakan berakhir dengan permasalahan," katanya.

Kerja sama dengan PT MTIR, kata Ichsan, sangat merugikan pihaknya. Mulai dari banyaknya los yang kosong, hingga pembangunan Blok B yang seharusnya menjadi tanggung jawab PT MTIR justru tidak dilaksanakan.

"MTIR kan wanprestasi. Janjinya mau bangun Blok B tapi sampai sekarang dibiarkan. Dia cuma bangun Blok A, itu pun sebenarnya merugikan kami karena tidak ada aktivitas perdagangan di situ. Banyak los kosong," urai Ichsan.

Oleh karena itu, pihaknya bakal memanggil PT MTIR untuk mengurai persoalan yang ada. Sebab ternyata juga ditemukan perjanjian yang dinilai maladministrasi.

"Kami lagi lihat aspek hukumnya, kami mengundang pihak MTIR untuk membicarakan ini termasuk ada beberapa perjanjian kemarin yang kami anggap maladministrasi," katanya.