Munafri Ganti Hampir Seluruh Lurah di Makassar

29 Sep 2025, 23:28 WIB

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melantik 263 pejabat pengawas, termasuk 136 lurah, di Tribun Karebosi, Senin (29/9/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Intinya sih...

Munafri menekankan pentingnya atasi stunting, TBC, dan pengangguran
Tidak ada pejabat yang nonjob, semua tetap mendapat posisi
Masih banyak jabatan kosong yang perlu diisi setelah verifikasi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, resmi melantik sebanyak 263 pejabat pengawas di Tribun Lapangan Karebosi, Senin (29/9/2025). Mereka terdiri atas 136 lurah dan 127 perangkat kecamatan maupun kelurahan yang kini menempati posisi baru.

Dengan demikian, dari 153 kelurahan di Makassar, sebanyak 136 lurah berganti. Artinya, hanya 17 yang tidak berganti.

Munafri menegaskan pergantian hampir seluruh lurah ini merupakan bagian dari proses penyegaran dan pemerataan jenjang karir. Dia menekankan tidak ada unsur demosi dalam rotasi tersebut.

"Sejak awal, saya sudah menjanjikan bahwa proses pergantian dan penyegaran di dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar akan terus berjalan. Hari ini hampir seluruh lurah telah berganti. Saya menaruh harapan besar kepada lurah-lurah yang baru saja dilantik," kata Munafri dalam sambutannya.

1. Pesan Munafri untuk atasi stunting, TBC, dan pengangguran

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin usai melantik 263 pejabat pengawas, di Tribun Karebosi, Senin (29/9/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Munafri mengingatkan para pejabat yang baru dilantik bahwa tugas dan tanggung jawab sudah menanti di depan mata. Dia berharap momentum pelantikan ini menjadi titik awal terbentuknya sistem pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Munafri menyebut lurah merupakan ujung tombak pelayanan publik. Dia meminta pejabat yang baru dilantik untuk bekerja maksimal, terutama menghadapi persoalan stunting, TBC, dan pengangguran.

"Ke depan tugas kita tidak mudah, lagi-lagi saya sampaikan tidak mudah. Angka stunting yang harus kita turunkan, TBC yang harus kita turun ke bawah, angka-angka pengangguran yang harus kita tekan secara bersama-sama," kata Munafri.

2. Tidak ada pejabat yang nonjob

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, usai pelantikan 263 pejabat pengawas, di Tribun Karebosi, Senin (29/9/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu menyampaikan bahwa seluruh pejabat yang dilantik tetap mendapat posisi. Hal itu, menurutnya, sejalan dengan arahan Wali Kota Makassar.

"Tidak ada sesuai dengan petunjuk pak wali untuk tidak menonjobkan orang, kalaupun dia bermasalah akan diperiksa dulu, tapi sejauh ini Alhamdulillah tidak ada. Semuanya dapat posisi," jelasnya.

Dia juga menegaskan tidak ada demosi dalam pelantikan tersebut, melainkan rotasi karena semuanya setara sebagai pejabat pengawas. Dia mencontohkan ada lurah yang dipindahkan ke wilayah lain karena dianggap berhasil dan dibutuhkan di kelurahan tersebut.

"Iya seperti itu, mungkin dia punya keahlian di situ, di kebersihan atau di pemerintahan,makanya lurahnya digeser ke kelurahan lain," kata Kamelia.

3. Masih banyak jabatan kosong yang perlu diisi

Gedung Balaikota Makassar. (IDN Times/Asrhawi Muin)

Kamelia menyebut masih banyak jabatan kosong di tingkat eselon IV, kecamatan, UPT, hingga OPD. Dia memastikan proses pengisian jabatan akan berlanjut setelah melalui verifikasi dan persetujuan BKN.

Dia menyebut proses penyusunan nama pejabat yang akan diajukan sudah dimulai. Dia juga mengatakan daftar tersebut disusun bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.

"Prosesnya sama seperti kemarin kita lakukan verifikasi bersama Pak Wali melihat siapa-siapa yang berpotensi untuk dipromosi, terus kalau memang bisa itu akan diajukan ke BKN lagi kembali," kata Kamelia.