Makassar, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, meminta pemerintah daerah untuk membentuk satuan tugas (satgas) yang secara khusus menangani pelanggaran penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu disampaikannya di sela kunjungannya ke Makassar, Rabu (10/7/2024).
"Ya memang kita minta masing-masing daerah membuat satgas," kata Muhadjir menanggapi perihal masih ada aduan pelanggaran dalam proses PPDB.
Muhadjir mengaku bahwa sebenarnya dia telah mengajukan permohonan kepada presiden terkait pembentukan satgas tersebut. Namun ada proses penyelarasan di kementerian terkait sehingga sampai sekarang Keppres untuk permohonannya itu belum terbit.
"Tapi tidak usah menunggu Keppres, masing-masing daerah harus sigap membentuk tim satgas sendiri," kata Muhadjir.
Satgas diminta untuk menindaki semua pelanggaran selama proses PPDB. Di antaranya termasuk kasus jual beli kursi, dan pemalsuan Kartu Keluarga.
"Kan sekitar itu masalahnya," kata Muhadjir.
Muhadjir pun mengingatkan kepada masyarakat, khususnya orang tua, untuk lebih sadar pentingnya pendidikan. Seharusnya, kata dia, orang tua berpikir bahwa pendidikan tetap berada di tangan mereka sehingga apapun sekolahnya sangat tergantung didikan orang tuanya.
"Mestinya warga kita, para orang tua menyadari betul bahwa kalau dia memasukkan anaknya dengan cara-cara curang itu kan sudah mendidik anaknya yang tidak bagus sejak dini," kata Muhadjir.