Legislator Makassar Dukung Polisi Tindak Tegas Geng Motor Brutal

Di tengah meningkatnya aksi kekerasan jalanan, Muchlis menilai penanganan geng motor tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat perlu dilibatkan untuk memperkuat pengawasan lingkungan.

Tokoh masyarakat, RT, RW, Linmas, kelurahan, hingga kecamatan dinilai harus ikut membantu mencegah aksi geng motor. Mereka diharapkan aktif memantau kelompok remaja yang berkumpul hingga larut malam dan berpotensi terlibat aksi kriminal.

"Semua elemen masyarakat harus terlibat dalam penanganan geng motor termasuk tokoh masyarakat, RT, RW, Linmas, Kecamatan, Kelurahan. Kepolisian juga paling inti sebagai pemberi penindakan," katanya.

Muchlis mengatakan masyarakat juga perlu membantu aparat dengan segera membubarkan kelompok pengendara motor yang bergerombol di jalanan. Namun tindakan hukum tetap menjadi kewenangan polisi agar tidak memicu persoalan baru di tengah masyarakat.

"Artinya, pada dasarnya kalau ada bergerombol naik motor ya kita harus bubarkan, tapi tugas kepolisian kita harus bantu. Penindakannya ada sama polisi karena kalau kita massa bahaya juga, kita bisa dapat teguran atau sanksi hukum," katanya.

Selain itu, Muchlis meminta aparat kepolisian tetap bertindak tegas terhadap pelaku geng motor demi memberi rasa aman kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan geng motor sudah menjadi ancaman serius di Kota Makassar.

"Oleh karena itu saya minta kepolisian untuk tegas dalam hal ini tapi tugas-tugas polisi kita bantu, khususnya Linmas, RT, RW, dan Satpol PP sebagai perangkat daerah di Kota Makassar. Yang kedua, jagai anak-ta, intinya," katanya.

Sebelumnya, aksi brutal geng motor di Jalan Abu Bakar Lambogo, Makassar, menyebabkan seorang bocah berinisial H (13) mengalami luka parah setelah ditebas parang. Polisi telah menangkap lima terduga pelaku, sementara dua lainnya masih dalam pengejaran.

Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku geng motor yang membahayakan keselamatan warga. Arya menyebut tindakan tegas akan diberikan jika pelaku menyerang warga atau aparat menggunakan senjata tajam.

"Kalau memang pelaku kejahatan itu sudah mengancam nyawa masyarakat, perintah saya tembak di tempat," tegas Arya saat konferensi pers di Aula Mapolrestabes Makassar, Selasa (12/5/2026).

Meski begitu, Arya menekankan seluruh tindakan kepolisian tetap harus sesuai standar operasional prosedur (SOP). Penembakan disebut hanya menjadi pilihan terakhir dalam kondisi darurat yang membahayakan jiwa masyarakat maupun petugas.

"Kalau memang tidak mengancam, dilakukan upaya-upaya yang tegas tapi terukur, tidak serta merta langsung menembak. Tapi kalau mengancam jiwa masyarakat ataupun anggota kepolisian yang sedang bertugas, tembak di tempat," katanya.