KPK Awasi Program MBG, Tunggu Hasil Evaluasi Pemerintah

Namun, ia menegaskan KPK bisa turun tangan jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program tersebut.

“Kecuali kalau memang ada perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan, maka tim yang dibentuk oleh Presiden pasti akan menyerahkan kepada aparat penegak hukum,” katanya.

Lebih lanjut Johanis menjelaskan, jika terdapat penyimpangan hukum dalam pengadaan makanan yang bersumber dari keuangan negara, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai kerugian negara. Dalam kondisi demikian, kasus bisa ditangani oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau bahkan KPK.

“Manakala terindikasi memang sebagai suatu tindak pidana korupsi, maka tentunya akan ditingkatkan proses penyelidikan menjadi penyidikan,” jelasnya.

Dia juga menegaskan peran KPK dalam melakukan koordinasi dan supervisi terhadap aparat penegak hukum di daerah, terutama polisi dan kejaksaan. Hal itu untuk memastikan setiap kasus dugaan korupsi tidak mandek dalam proses hukum.

“Sepanjang cukup bukti, perkara tidak boleh dihentikan. Tapi kalau ada pihak ketiga yang mengintervensi, kami bisa ambil alih untuk melakukan penyidikan lebih lanjut,” pungkasnya.