Kemenag Sulsel: Narasi Menag Minta Dana Haji untuk IKN Fitnah

Khaeroni mengungkapkan, Menteri Agama RI sama sekali tidak pernah mengeluarkan statemen terkait penggunaan dana haji di luar untuk keperluan penyelenggaraan Ibadah Haji. Sebab, hal itu bukan kewenangan Kemenag, melainkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Sejak 2018, Kementerian Agama tidak lagi menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam tata kelola dana haji," Khaeroni menerangkan.

Undang Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang terbit pada akhir masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengamanatkan dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Untuk itu, dibentuklah BPKH dan secara bertahap kewenangan pengelolaan dana haji diserahkan ke BPKH sesuai amanat UU 34/2014.

Kakanwil menjelaskan, pada 13 Februari 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Sejak saat itu, dana haji telah dialihkan sepenuhnya ke BPKH.

“Per-bulan Februari 2018, dana haji yang saat itu berjumlah Rp103 Triliun, semuanya sudah menjadi wewenang BPKH,” kata Kakanwil Kemenag Sulsel.

Kemenag, sambung Khaeroni, sekarang sudah tidak mempunyai tupoksi untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apa pun.

"Saya kira masyarakat sudah semakin cerdas, sudah bisa mengetahui info atau berita semacam ini tidak benar dan fitnah atau bisa disebut berita bersifat salah dan menyesatkan," kata Khaeroni.

Khaeroni menyesalkan beredarnya narasi tersebut. Apalagi saat ini Kemenag tengah berusaha keras mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji yang tertunda selama duatahun. 

Kemenag Sulsel telah mengimbau kepada segenap jajarannya, terutama penyuluh, untuk turut serta mengklarifikasi hal ini di tengah masyarakat sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan keresahan.

"Bagi pihak-pihak yang  menyebarkan berita hoaks dan fitnah ini kami sangat berharap ada langkah hukum yang bisa ditempuh segera," kata Khaeroni.