Kasus KM Virgo, DPR Minta Penanganan Nakhoda Sesuai UU Pelayaran

Bambang mengatakan persoalan utama dalam kasus KM Virgo perlu dilihat dari tindakan nakhoda setelah kapal mengalami kecelakaan. Ia menyoroti dugaan bahwa nakhoda meninggalkan kapal sebelum seluruh penumpang dan kru dievakuasi.

"Virgo itu kan tersangkanya karena kaptennya meninggalkan dulu daripada ini," kata Bambang.

Menurut Bambang, apabila nakhoda tidak meninggalkan kapal terlebih dahulu, proses penanganan hukumnya perlu menunggu hasil pemeriksaan PPNS. Ia menilai mekanisme tersebut penting karena kecelakaan pelayaran memiliki aturan khusus yang berbeda dengan penanganan perkara pada umumnya.

"Kalau kaptennya itu tidak meninggalkan dulu, ya mungkin kepolisian harus menunggu hasil daripada PPNS, Penyidik Pegawai Negeri Sipil," ujarnya.

Bambang kemudian menegaskan bahwa dugaan pelanggaran dalam kasus pelayaran harus diperiksa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pelayaran.

Bambang menyebut terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Pelayaran yang mengatur kewajiban nakhoda dan kru ketika kapal mengalami keadaan darurat. Menurut dia, nakhoda tidak semestinya meninggalkan kapal sebelum memastikan penumpang dan kru mendapatkan penanganan.

"Nakhoda dan kru tidak boleh lebih dulu keluar daripada kapal. Itu ada Undang-Undang Pelayaran itu," katanya.

Ia mengatakan tindakan meninggalkan kapal dalam kondisi kecelakaan, apabila terbukti dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan korban meninggal dunia, dapat berimplikasi pidana serius.

"Apalagi dia kesengajaan meninggalkan itu yang menyebabkan orang mati. Bisa hukumannya berat banget, bisa seumur hidup," ujar Bambang.

Namun, Bambang menekankan bahwa proses hukum harus tetap didasarkan pada hasil penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan mengenai ancaman hukuman tersebut merupakan pandangan Bambang terkait dugaan pelanggaran yang ia soroti.

Bambang juga menyoroti posisi PPNS dalam penanganan perkara kecelakaan kapal. Ia mengatakan PPNS memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Pelayaran untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang pelayaran.

Menurutnya, proses penyidikan tidak boleh mengabaikan kewenangan tersebut. Ia meminta aparat penegak hukum berkoordinasi dengan PPNS agar perkara dapat diproses sesuai aturan khusus di bidang pelayaran.

"Serahkan dulu sama polisi. Itu melanggar, melanggar ini pidana itu, Pak, masuk dalam unsur pidana. Jadi jangan diambil polisi dulu baru Bapak ini, tapi serahkan dulu," katanya.

Bambang mengatakan mekanisme tersebut bukan berarti menghambat proses hukum. Menurutnya, pemeriksaan oleh PPNS diperlukan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pelayaran.