Karantina Parsial di Makassar Tidak Jamin Hentikan Penularan Corona

Karantina parsial rencananya dilakukan pemerintah kota di wilayah-wilayah yang terdapat data pasien dengan kasus COVID-19 di Makassar. Metode ini juga dikabarkan bakal dilakukan dengan menutup akses keluar dan masuk pada pemukiman atau kompleks perumahan yang teridentifikasi ada warga dengan status positif, orang dalam pemantauan (ODP), hingga pasien dalam pengawasan (PDP).

Pemkot Makassar masih sementara memetakan pada daerah mana yang akan diberlakukan karantina parsial. Menurut Aminuddin, karantina parsial masih memungkinkan terbukanya cela atau peluang orang keluar masuk ke Kota Makassar. "Masyarakat dari luar Makassar tidak ada bisa menjamin tidak ada di antaranya yang ODP atau bahkan PDP," tutur Aminuddin.

Sebaliknya, kata Aminuddin, masyarakat dari Makassar yang justru memilih untuk keluar daerah, tidak menutup kemungkinan mereka yang telah masuk dalam daftar ODP bahkan PDP. "Apalagi ada kecenderungan masyarakat menyembunyikan statusnya baik sebagai ODP maupun PDP."

Iqbal sebelumnya mengatakan, karantina parsial bisa dilakukan dengan melacak tempat tinggal pasien positif atau PDP. Kompleks pemukiman yang bersangkutan kemudian diisolasi, berdasarkan pertimbangan aparat kecamatan bekerja sama dengan Puskemas, Dinas Perumahan, TNI, kepolisian dan pihak terkait lainnya.

Karantina parsial, jelas Iqbal, hanya akan diterapkan pada wilayah yang terindikasi ada penyebaran virus corona. "Jadi tidak dilakukan lockdown seluruh kota, hanya karantina parsial pada wilayah yang terindikasi. Jika ada yang mau keluar atau masuk, akan di-screening dulu, kepentingannya apa dan sebagainya, sehingga virus ini tidak menyebar lebih jauh," ucap Iqbal.

Namun, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, menurut Aminuddin, bergantung pada sikap dan keputusan yang tegas dari pengambil kebijakan. Karantina wilayah, dianggapnya hanya bersifat sementara. Tidak mutlak menghentikan laju wabah virus ini menyebar. "Memang dibutuhkan keberanian pemimpin, setiap tindakan pasti ada risikonya," tegas Aminuddin.

Pemerintah, khususnya di Kota Makassar, dianggap Aminuddin sejauh ini terlalu cemas untuk mengambil kebijakan tegas. Menurut Aminuddin penerapan lockdown, merupakan satu-satunya cara untuk memutus total mata rantai penyebaran virus corona.

Meski begitu, Aminuddin tidak menampik, jika lockdown total dilakukan akan berisiko bagi masyarakat yang tidak punya penghasilan tetap. Pada situasi itulah, kata dia, pemerintah diharapkan berperan penting. Selama masa lockdown, para donatur atau anggota masyarakat yang berkecukupan disebut akan ikut membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan.

"Tidak perlu pemkot khawatir terhadap dampak ekonomi karena hanya bersifat sementara. Tetapi kalau COVID-19 ini tidak dituntaskan justru menggerogoti produktivitas masyarakat. Menurut saya hanya dengan lockdown total yang bisa memutus mata rantai penularan (virus corona)," pungkas Aminuddin.