Makassar, IDN Times - Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Irjen Pol Djauhandhani Rahardjo Puro, menduga ada kelompok atau organisasi masyarakat (ormas) yang sengaja membuat Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, tidak kondusif.
Djauhandhani merujuk pada maraknya aksi kejahatan jalanan yang menimbulkan keresehan di tengah masyarakat beberapa waktu belakangan, khususnya geng motor dan begal.
Dugaan itu berdasarkan informasi dan hasil analisis intelijen yang menemukan indikasi adanya kepentingan politik di balik maraknya teror geng motor atau kejahatan jalanan yang belakangan terjadi di Kota Daeng. Djauhandhani mengaku bakal mendalami dugaan tersebut.
“Saya sampaikan, ada beberapa kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan politik tertentu, kami akan mendalami itu,” kata Djauhandhani dalam konferensi pers terkait aksi kejahatan jalanan di Mapolrestabes Makassar, Selasa (27/5/2026).
Meski tidak secara gamblang menjelaskan dugaan kepentingan politik tersebut, perwira polisi berpangkat dua bintang itu memerintahkan seluruh Polres jajaran untuk menindak tegas kelompok atau ormas yang mengganggu kamtibmas di wilayah hukumnya.
“Saya sampaikan kepada kapolres jajaran Polda Sulsel, manakala hal itu ditemukan dan membuat situasi tidak kondusif di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan, saya perintahkan cuma satu, gebuk. Tangkap dan lakukan penegakan hukum,” tegasnya.
Meski masih berupa informasi sementara, lulusan Akpol 1991 yang berpengalaman di bidang reserse itu meminta jajarannya tetap waspada dan meningkatkan pengawasan.
“Ini adalah sebuah warning. Kami tidak akan segan-segan melakukan upaya penegakan hukum. Gebuk artinya penegakan hukum,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan kepentingan politik tersebut.
“Bukan berarti sudah ada, tetapi penyelidikan intelijen memprediksi kemungkinan adanya potensi gangguan keamanan dari kelompok tertentu. Tapi kami sudah antisipasi dan mudah-mudahan tidak terjadi,” ungkapnya.
Saat ditanya apakah gerakan politik itu berkaitan dengan maraknya pemutaran film “Pesta Babi” atau mengarah pada makar, Didik enggan berspekulasi dan menyebut penyelidikan masih berlangsung.
“Itu masih kami cek kembali apakah ada kaitannya atau tidak, karena pemutaran film ‘Pesta Babi’ sifatnya isu nasional. Sementara kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, nanti akan kami sampaikan perkembangannya,” pungkasnya.