Jurnalis Parepare Demo Buntut Pernyataan Kontroversial Tasming Hamid

Koordinator Lapangan aksi, Rachmat Ariadi, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan respons atas rekaman audio pernyataan Tasming yang beredar luas di masyarakat.

Rekaman itu diketahui berasal dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemerintah Kota Parepare pada 6 November 2026.

"Hari ini kami dari jurnalis se-Kota Parepare dan pekerja media melakukan aksi unjuk rasa sebagai reaksi audio viral yang dilakukan oleh Wali Kota Parepare pada saat monev 6 November kemarin," kata Ariadi dalam orasinya.

Menurutnya, pernyataan Tasming bukan sekadar kritik terhadap pemberitaan, melainkan sudah mengarah pada provokasi dan upaya membungkam kebebasan pers.

"Wali Kota Parepare juga menyebut wartawan halal darahnya bagi yang melakukan kritik kepada Pemerintah Kota Parepare," ungkapnya.

Dalam aksi tersebut, jurnalis Parepare menyampaikan lima tuntutan kepada Tasming Hamid.

Pertama, mengecam keras pernyataan yang dinilai sebagai bentuk provokasi terhadap profesi jurnalis dan media. Kedua, menuntut permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh media di Parepare.

Ketiga, mendesak Tasming memberikan klarifikasi langsung atas pernyataan "halal darahnya media". Keempat, meminta pertanggungjawaban dalam waktu 1x24 jam.

Kelima, mendesak penghentian segala bentuk intimidasi dan provokasi terhadap kemerdekaan pers yang dijamin Undang-Undang Pers.

Ariadi menegaskan, pihaknya memberikan tenggat waktu satu hari kepada Tasming untuk menyampaikan permintaan maaf sekaligus menarik pernyataannya di hadapan jurnalis se-Kota Parepare.

"Kalau Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, tidak melakukan permintaan maaf atau tidak menarik ucapannya di hadapan jurnalis se-Kota Parepare dalam waktu 1 kali 24 jam, kami akan melakukan somasi hukum," tegasnya.

Sebelumnya, pernyataan kontroversial Tasming Hamid mencuat setelah rekaman suaranya beredar luas. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD di Auditorium BJ Habibie, Parepare, Jumat (6/11/2026).

Dalam rekaman itu, Tasming mengungkapkan kekesalannya terhadap sejumlah media yang dinilai terus memberitakan hal negatif mengenai pemerintahannya, meskipun menjalin kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah.

"Dihajar juga pemerintah dengan berita yang tidak pantas, yang sebenarnya enggak seperti itu," katanya dalam rekaman tersebut.

Tasming juga mempertanyakan sikap media yang menerima anggaran kerja sama dari pemerintah, tetapi tetap melontarkan kritik terhadap kebijakan maupun kinerja pemerintah daerah.

Ia bahkan meminta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperketat seleksi kerja sama media melalui satu pintu.

Dalam pernyataannya, Tasming menyebut media yang dianggap bermuka dua sebagai pihak yang haram darahnya.

"Jadi, Pak Kadis AA, BB tidak ada istilah abu-abu. Di agama saja itu tidak ada istilah Bali Bella’. Bali Bella’ itu haram itu. Halal darahnya itu yang Bali Bella," ujarnya.

Meski demikian, Tasming menyatakan tidak semua media bersikap demikian. Ia mengaku tetap membuka ruang kerja sama dengan media yang dianggap profesional.

"Sekali lagi, Pak Kadis memang agak aneh gitu, agak keras sedikit tuh. Karena ya kan tapi tidak semua juga media ini kurang ajar, ada juga media-media profesional yang bagus," pungkasnya.