Jalan Panjang Unhas hingga Resmi Jadi Lembaga Pemeriksa Halal

LPH sendiri hanya bisa berfungsi jika sudah mengantongi izin dari BPJPH Kemenag. Alhasil sejak didirikan, LPH Unhas sudah menggodok sejumlah syarat untuk memperoleh izin operasional. Mulai dari konsultasi, penyusunan dokumen, meneken MOU dengan BPJPH pada Maret 2020, penambahan jumlah auditor, serta membangun sarana-prasarana.

Menurut Prof. Veni, setelah dokumen dan syarat-syarat lain dipenuhi, tim utusan Kemenag dan MUI dikirim ke Makassar pada beberapa bulan lalu untuk memeriksa kesiapan Pusat Pemeriksa Halal (PPH) Unhas.

"Berdasarkan penilaian ini, ada beberapa hal harus disempurnakan termasuk fasilitas sistem IT yang harus terkoneksi dengan sistem IT yang ada di BPJPH," ungkapnya.

"Setelah memenuhi semua poin persyaratan dan proses yang panjang, maka pihak BPJPH mengatakan Unhas berhasil lolos dan berhak memperoleh sertifikat," imbuh Guru Besar FKM Unhas tersebut.

Unhas jadi salah satu dari tiga LPH berbasis perguruan tinggi. Dua lainnya adalah LPH Universitas Brawijaya Malang dan LPH Yayasan Pembina Masjid (YPM) Salman ITB Bandung.

Ketelibatan kampus ternyata sudah dibuka sejak 2017 silam. Veni menyebut saat itu Kemenag telah mengundang ratusan PTN dan PT di lingkungan Kemenag untuk menghadiri lokakarya Pembentukan LPH di tingkat PT. Sebagian besar menanggapi undangan tersebut dengan positif, sekaligus beramai-ramai menempuh banyak cara demi memenuhi syarat yang diminta.

"Harus diakui, tidak semua PT sanggup memenuhi persyaratan yang diminta dalam waktu singkat," papar dosen kelahiran Kota Gorontalo, 18 Maret 1962 itu.

"Alhamdulillah, lebih dari 10 PT di Indonesia sudah siap. Namun, ada seleksi administrasi dari Kemenag yang mana paling siap. Unhas dan dua PT lainnya dinyatakan sudah layak untuk divisitasi pada Oktober 2021. Sepertinya tahun ini sudah ada puluhan yg antri akan divisitasi," sambungnya.

Prof. Veni menyebut bahwa saat ini LPH Unhas masih berstatus Pratama, atau hanya melakukan Audit Halal pada bidang makanan dan minuman saja. Lebih jauh, di LPH Unhas baru 4 orang yang memenuhi syarat sebagai auditor halal.

"Tapi, diharapkan pada tahun 2022 ini akan dilakukan pelatihan pada 30 calon auditor yang datang dari beberapa fakultas termasuk Kedokteran dan Farmasi," paparnya.

"Unhas sangat siap ke depan menjadi LPH yang masuk kategori Utama sehingga bisa melakukan Audit Halal pada berbagai produk selain makanan dan minuman seperti obat dan kosmetik," sambung jebolan program doktoral Cornell University tersebut.

Setelah resmi menjadi mitra Kemenag, LPH Unhas rencananya baru bekerja setelah masa cuti bersama Lebaran.

"Insyaallah pada hari pertama kerja, 9 Mei, kita akan bekerja keras membantu Kemenag dalam proses audit halal ribuan produk UMKM di Sulsel dan sekitarnya," pungkas Prof. Veni.