Gubernur Nurdin: Pemberdayaan Dana Desa Lebih Penting Ketimbang Proyek

Gubernur Nurdin menuturkan bahwa sosialisasi penggunaan dana desa langsung ke masyarakat sangat penting. Hal itu untuk meghindari kasus hukum yang melibatkan kepala desa dengan menjadikan masyarakat desa sebagai pengawas langsung.

“Ini mengingatkan bahwa dana desa ini asas manfaatnya itu penting,” tutur mantan Bupati Bantaeng dua periode itu.

Kejaksaan Tinggi Sulselbar, polisi, dan pendamping desa untuk sama-sama mengawasi pemerintah desa. Dengan begitu penyaluran dana desa bisa terarah dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat Sulsel. Diketahui, total dana desa di Sulsel mencapai Rp2,3 triliun tahun 2019. Setiap desa ditaksir mendapat dana Rp1,8 miliar.

“Mudah-mudahan kinerja pembangunan desa semakin baik dan hasilnya bisa dirasakan seluruh masyarakat,” kata Nurdin.

Tahun 2018, dugaan korupsi penyelewengan dana desa meningkat menjadi 22 kasus, padahal tahun 2017 hanya tujuh kasus saja. Kasus terakhir Satreskrim Kepolisian Resort (Polres) Gowa yang menetapkan Kepala Desa Butugulung Kecamatan Bontonompo, Muhammad Said, sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa. Dana desa sebesar Rp 500 juta diduga digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi.

Wakil Direktur Lembaga Anticorruption Committee (ACC) Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun mengutarakan 22 kasus dana desa dengan kerugian negara sebesar Rp3,4 miliar. “Jadi perilaku korupsi di kota sekarang sudah beralih ke desa,” kata Kadir.